2. Ilmu yang Amaliah, Amal yang Ilmiah
Tradisi pesantren mengajarkan bahwa pengetahuan harus diwujudkan dalam tindakan, sedangkan tindakan perlu didasarkan pada ilmu dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini dikenal melalui ungkapan ilmu yang amaliah, amal yang ilmiah.
Ilmu tidak seharusnya berhenti pada hafalan, gelar akademik, atau penguasaan teori. Pengetahuan harus mampu menjawab persoalan nyata dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Sebaliknya, tindakan tanpa dasar pengetahuan, evaluasi, dan pertimbangan yang memadai dapat menimbulkan keputusan keliru serta merugikan kepentingan publik.
Dalam penyelenggaraan negara, prinsip tersebut menuntut agar kebijakan dirumuskan berdasarkan data, ketentuan hukum, kebutuhan masyarakat, dan pertimbangan keadilan. Pelaksanaan kebijakan juga harus terbuka terhadap evaluasi sehingga dampak dan manfaatnya dapat diukur secara objektif.
Pembelajaran kitab kuning, dalam tradisi pesantren, bukan sekadar sarana mempertahankan identitas keagamaan. Proses tersebut juga membangun kedisiplinan berpikir, ketelitian membaca persoalan, dan kemampuan mempertimbangkan berbagai pandangan.
Semangat yang sama perlu diterapkan dalam pembangunan nasional. Pengetahuan harus melahirkan solusi, sementara setiap tindakan dan kebijakan perlu dinilai berdasarkan manfaat, keadilan, serta konsekuensinya bagi masyarakat.
3. Kemandirian sebagai Fondasi Kedaulatan
Kemandirian merupakan salah satu karakter penting dalam pendidikan pesantren. Kehidupan yang menekankan kesederhanaan, kerja keras, tanggung jawab, dan kebersamaan membentuk kebiasaan untuk mengelola kebutuhan serta mengembangkan potensi secara produktif.
Di sejumlah pesantren, nilai tersebut diwujudkan melalui pertanian, peternakan, perdagangan, koperasi, dan unit usaha lainnya. Praktik ini menunjukkan bahwa pendidikan dapat membangun kecakapan intelektual dan spiritual sekaligus memperkuat kemampuan ekonomi.
Kemandirian tidak berarti pesantren harus bekerja tanpa dukungan negara atau masyarakat. Intinya adalah membangun kemampuan untuk mengembangkan potensi, mengelola sumber daya secara bertanggung jawab, dan tidak menggantungkan seluruh masa depan pada bantuan dari luar.
Prinsip ini relevan bagi agenda kedaulatan pangan dan Reforma Agraria. Kemandirian masyarakat membutuhkan akses yang adil terhadap sumber daya produktif, kepastian hukum, kesempatan ekonomi, serta kebijakan yang mendorong peningkatan kapasitas rakyat.
Dalam bidang agraria, kemandirian sulit terwujud apabila petani kehilangan akses terhadap tanah, masyarakat kecil tidak memperoleh kepastian hukum, atau sumber daya produktif terkonsentrasi tanpa mempertimbangkan keadilan sosial.
