Perang Jawa pada 1825–1830 yang dipimpin Pangeran Diponegoro memperlihatkan hubungan antara keyakinan keagamaan, jaringan sosial, dan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial. Latar kehidupan keagamaan Diponegoro turut membentuk pandangan dan orientasi perjuangannya. Pola serupa, dengan konteks sejarah masing-masing, juga dapat ditemukan dalam Perang Aceh, Perang Banjar, dan Perang Padri.
Menjelang kemerdekaan, keterlibatan ulama dan kalangan pesantren dalam perjuangan kebangsaan berkembang dalam situasi politik yang berubah cepat. KH. Hasyim Asy’ari dan sejumlah ulama lainnya berperan dalam membangun kesadaran umat serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada periode tersebut, Laskar Hizbullah menjadi salah satu kekuatan perjuangan yang melibatkan pemuda Muslim.
Peristiwa penting dalam sejarah tersebut adalah Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945. Seruan yang dikaitkan dengan KH. Hasyim Asy’ari dan kalangan ulama itu mendorong umat Islam untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman kembalinya kekuasaan kolonial. Resolusi tersebut menjadi bagian penting dari dinamika mobilisasi perjuangan rakyat menjelang pertempuran besar di Surabaya pada November 1945.
Kontribusi ulama, santri, dan masyarakat dalam mempertahankan kemerdekaan kemudian memperoleh pengakuan melalui penetapan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015.
Pengakuan itu menegaskan bahwa sejarah kemerdekaan tidak hanya dibentuk oleh perjuangan militer dan diplomasi, tetapi juga oleh gerakan sosial, pendidikan, serta jaringan masyarakat yang memiliki komitmen terhadap kemerdekaan. Santri merupakan bagian dari kekuatan sosial tersebut.
2. Fase Kenegarawanan: Santri dalam Pembangunan Negara
Setelah proklamasi kemerdekaan, tanggung jawab kebangsaan memasuki tahap baru. Perjuangan tidak lagi semata-mata berfokus pada pembebasan wilayah dari kekuasaan kolonial, tetapi juga pada pembangunan institusi negara, pembentukan kebijakan, dan pemeliharaan kehidupan bersama dalam masyarakat yang majemuk.
Dalam fase ini, tokoh-tokoh yang tumbuh dari lingkungan pesantren turut berkontribusi terhadap kehidupan kenegaraan. KH. Wahid Hasyim, putra KH. Hasyim Asy’ari, merupakan salah satu tokoh penting yang terlibat dalam proses pembentukan fondasi negara dan pernah menjabat sebagai Menteri Agama pada masa awal Republik Indonesia.
Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa tradisi pesantren dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan negara yang menghormati kemajemukan. Nilai keagamaan dan komitmen kebangsaan tidak harus ditempatkan sebagai dua orientasi yang bertentangan. Keduanya dapat saling memperkuat ketika diwujudkan melalui tanggung jawab, penghormatan terhadap perbedaan, dan pengabdian kepada kepentingan umum.
Pada masa Orde Baru, ketika kehidupan politik dan kebebasan berekspresi menghadapi berbagai pembatasan, pesantren tetap menjadi salah satu ruang pendidikan moral dan kehidupan sosial. Dari lingkungan pesantren juga tumbuh tokoh-tokoh yang kemudian mengambil peran dalam perkembangan demokrasi Indonesia.
KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia keempat, merupakan salah satu contoh penting. Pemikiran dan kiprahnya dikenal berkaitan dengan demokrasi, pluralisme, perlindungan kelompok minoritas, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
