Teropongpost, JAKARTA – Nama Prof. Dr. dr. Terawan Agus Putranto mulai diusulkan sebagai alternatif calon Wakil Presiden Republik Indonesia dari kalangan profesional. Advokat sekaligus analis kebijakan publik, Dr. Azas Tigor Nainggolan, S.H., M.Si., M.H., menilai pengalaman Terawan di bidang kedokteran, pelayanan kesehatan, dan pemerintahan menjadi modal yang patut dipertimbangkan untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Usulan Terawan Agus Putranto sebagai calon Wakil Presiden tersebut disampaikan Azas Tigor pada Jumat (13/11/2026). Ia berpandangan bahwa pembahasan mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden semestinya tidak hanya berorientasi pada konfigurasi kekuatan partai politik, tetapi juga mempertimbangkan figur profesional yang mempunyai kompetensi, integritas, dan pengalaman pengabdian di bidang strategis.
Menurut Azas, Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang mampu memahami persoalan masyarakat secara langsung sekaligus memiliki kapasitas untuk menerjemahkan kebutuhan tersebut menjadi kebijakan publik. Dalam pandangannya, Terawan merupakan salah satu figur yang dapat masuk dalam pertimbangan karena memiliki rekam jejak panjang di bidang kesehatan dan pernah menduduki jabatan pemerintahan.
“Indonesia memiliki banyak figur profesional yang memiliki kapasitas dan pengalaman. Salah satunya Prof. Dr. dr. Terawan Agus Putranto. Saya kira beliau layak dipertimbangkan sebagai alternatif Wakil Presiden,” ujar Azas Tigor.
Pernyataan tersebut muncul di tengah berkembangnya pembicaraan publik mengenai sejumlah nama yang dikaitkan dengan kemungkinan pengisian jabatan Wakil Presiden. Beberapa politikus, seperti Puan Maharani, Pramono Anung, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebelumnya turut menjadi bahan perbincangan dalam konteks tersebut.
Mekanisme konstitusi membuka ruang pencalonan
Azas Tigor menilai diskusi mengenai calon Wakil Presiden perlu diperluas agar tidak semata-mata dibatasi oleh pertimbangan kepartaian. Ia melihat adanya pernyataan dari sejumlah kalangan Partai Golkar yang membuka peluang bagi figur profesional sebagai momentum untuk mempertimbangkan alternatif kepemimpinan di luar tokoh politik.
Meski demikian, pengisian jabatan Wakil Presiden tetap harus berpedoman pada ketentuan konstitusi. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang paling lambat dalam waktu 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Ketentuan tersebut menempatkan Presiden sebagai pihak yang mengajukan dua nama calon, sedangkan pemilihan dilakukan melalui mekanisme persidangan MPR. Dengan demikian, pembahasan mengenai figur pengganti harus tetap berada dalam kerangka prosedur konstitusional, bukan semata-mata berdasarkan dukungan atau wacana politik.
Azas berpandangan bahwa ketentuan konstitusi tersebut tidak secara eksplisit membatasi calon Wakil Presiden hanya berasal dari partai politik. Oleh karena itu, figur profesional seperti Terawan dapat dipertimbangkan sepanjang memenuhi persyaratan hukum dan mengikuti mekanisme pencalonan yang berlaku.
Rekam jejak Terawan di bidang kedokteran dan pemerintahan
Salah satu alasan Azas mengusulkan Terawan adalah pengalaman panjangnya dalam dunia medis dan pelayanan kesehatan. Terawan pernah menjabat sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada periode 23 Oktober 2019 hingga 23 Desember 2020. Sebelum memasuki pemerintahan, ia juga dikenal melalui kiprahnya di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta.
Selain pengalaman sebagai dokter, Terawan memiliki latar belakang dalam kedokteran militer dan pengelolaan institusi pelayanan kesehatan. Pengalaman tersebut, menurut Azas, dapat memberikan perspektif berbeda dalam memahami kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan akses layanan kesehatan dan penguatan kebijakan publik.
Nama Terawan juga pernah menjadi perhatian luas melalui pengembangan Vaksin Nusantara. Inisiatif tersebut menjadi bagian dari kiprahnya dalam bidang penelitian kesehatan, meskipun pengembangannya sempat memunculkan perdebatan dan evaluasi ilmiah. Karena itu, rekam jejak tersebut perlu dinilai secara objektif dengan mempertimbangkan perkembangan penelitian, bukti ilmiah, dan hasil evaluasi yang tersedia.
Azas turut menyampaikan klaim mengenai adanya tawaran pembelian dari negara tetangga dengan nilai lebih dari Rp2 triliun terhadap hasil pengembangan tersebut. Menurutnya, Terawan memilih mempertahankan dedikasi pengembangan itu untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Namun, informasi mengenai tawaran tersebut masih merupakan pernyataan Azas Tigor dan memerlukan dukungan dokumen atau konfirmasi dari pihak terkait sebelum dapat diperlakukan sebagai fakta terverifikasi.
Pengalaman pelayanan medis dinilai sebagai modal kepemimpinan
Azas juga menyoroti perjalanan Terawan dalam memberikan pelayanan kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto. Ia menilai pengalaman menangani pasien dan terlibat dalam pengelolaan rumah sakit dapat menjadi modal penting bagi seorang pemimpin, karena memberikan pemahaman langsung mengenai persoalan pelayanan publik.
Menurut Azas, pengabdian profesional tidak semestinya hanya diukur berdasarkan jabatan struktural atau pangkat yang pernah diraih. Konsistensi menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat juga merupakan aspek penting dalam menilai karakter dan komitmen seseorang.
Ia menggambarkan Terawan sebagai sosok yang tetap memiliki keterlibatan dalam pelayanan medis meskipun pernah menduduki sejumlah posisi strategis. Azas juga menilai bahwa sikap tersebut mencerminkan orientasi pengabdian yang perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam menilai calon pemimpin nasional.
“Menurut saya, karakter seorang pemimpin tidak hanya dilihat dari jabatan dan pangkatnya, tetapi juga dari bagaimana ia melayani masyarakat. Terawan tetap dikenal sebagai dokter yang bersedia melayani pasien meskipun telah menduduki berbagai jabatan penting,” ungkapnya.
Bagi Azas, pengalaman berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui pelayanan kesehatan dapat menjadi nilai tambah dalam kepemimpinan nasional. Perspektif tersebut dinilai relevan karena kebijakan pemerintah pada akhirnya harus menjawab kebutuhan warga, bukan hanya memenuhi kepentingan administratif atau politik.
Pengalaman pandemi dan agenda kesehatan Indonesia
Pengalaman Terawan ketika menjabat Menteri Kesehatan pada masa pandemi Covid-19 juga menjadi salah satu aspek yang disoroti Azas. Menurutnya, memimpin sektor kesehatan dalam situasi krisis memberikan pengalaman mengenai kompleksitas pengambilan keputusan, kesiapan fasilitas kesehatan, perlindungan masyarakat, serta koordinasi antarlembaga pemerintah.
Namun, pengalaman tersebut perlu dinilai secara menyeluruh dan berimbang. Penilaian terhadap kapasitas seorang mantan pejabat tidak cukup hanya didasarkan pada jabatan yang pernah diemban, tetapi juga perlu memperhatikan kebijakan yang diambil, capaian, kendala, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas selama masa kepemimpinannya.
Azas berpandangan bahwa kesehatan harus ditempatkan sebagai salah satu fondasi utama pembangunan sumber daya manusia. Menurutnya, agenda Indonesia Emas 2045 tidak cukup hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan investasi. Kualitas kesehatan masyarakat, pemenuhan gizi, perlindungan anak, serta jaminan tumbuh kembang generasi muda juga harus memperoleh perhatian yang seimbang.
“Seorang dokter memiliki pengalaman langsung berhadapan dengan persoalan kemanusiaan. Perspektif tersebut penting dalam merumuskan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, khususnya dalam bidang kesehatan dan perlindungan generasi masa depan,” katanya.
Figur profesional sebagai alternatif kepemimpinan nasional
Lebih jauh, Azas menilai latar belakang profesional tidak seharusnya menjadi hambatan bagi seseorang untuk dipertimbangkan dalam kepemimpinan nasional. Pengalaman di bidang kesehatan, manajemen pelayanan publik, dan pengabdian masyarakat dapat melengkapi perspektif politik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ia berharap Presiden Prabowo Subianto membuka ruang pertimbangan yang lebih luas apabila proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus dilakukan. Menurutnya, penilaian terhadap calon perlu memperhatikan kompetensi, integritas, pengalaman, serta kemampuan membangun sinergi dengan Presiden dalam menjalankan agenda pemerintahan.
Dalam kerangka pembangunan jangka panjang, kepemimpinan nasional dituntut mampu menghubungkan kebijakan ekonomi dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, pengalaman profesional di bidang kesehatan dinilai dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat perhatian pemerintah terhadap pembangunan manusia.
“Sudah saatnya Indonesia memiliki Wakil Presiden dari kalangan profesional. Dokter Terawan merupakan salah satu figur yang patut dipertimbangkan. Kita membutuhkan pemimpin yang memiliki kompetensi, jiwa pengabdian, dan kepedulian terhadap kesehatan rakyat demi mewujudkan Indonesia Emas 2045,” pungkas Azas Tigor.
Usulan tersebut pada akhirnya merupakan pandangan dan aspirasi Azas Tigor yang dapat menjadi bagian dari diskursus publik mengenai kepemimpinan nasional. Terlepas dari figur yang nantinya dipilih, proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus tetap menjunjung ketentuan konstitusi, mempertimbangkan kapasitas calon secara objektif, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan masyarakat.
