Teropongpost, MALANG – Persoalan pengadaan seragam sekolah yang dinilai membebani orang tua siswa kembali menjadi perhatian publik. Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Malang secara resmi menyampaikan petisi kepada sejumlah pemangku kebijakan di Malang Raya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Organisasi tersebut meminta pemerintah memperjelas pelaksanaan regulasi sekaligus memperkuat pengawasan guna mencegah praktik pengadaan seragam sekolah yang berpotensi menjadi pungutan terselubung, terutama di lingkungan sekolah negeri.
Desakan terkait pengadaan seragam sekolah itu disampaikan melalui surat bernomor 3/SKL-MLG/XI/2026. Dalam petisi tersebut, LIRA meminta pemerintah daerah dan instansi pendidikan mengambil langkah konkret untuk memastikan tidak terdapat kewajiban pembelian seragam melalui mekanisme yang membatasi kebebasan orang tua siswa.
Petisi tersebut ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur, Ketua DPRD Jawa Timur, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Wali Kota Malang, Bupati Malang, serta pimpinan DPRD dan dinas pendidikan di tingkat kota dan kabupaten Malang. Langkah ini ditempuh setelah LIRA mengaku menerima sejumlah pengaduan masyarakat mengenai biaya seragam yang dianggap memberatkan keluarga, khususnya menjelang tahun ajaran baru.
Bupati LIRA Kabupaten Malang, Wiwid Tuhu P., S.H., M.H., menilai persoalan tersebut tidak dapat dipandang semata-mata sebagai urusan administratif satuan pendidikan. Menurutnya, praktik pembebanan biaya yang disertai unsur pemaksaan atau tidak disampaikan secara transparan berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan merugikan hak orang tua siswa.
Pengiriman petisi itu juga disebut sebagai tindak lanjut arahan LIRA Jawa Timur dalam merespons keluhan masyarakat yang terus berkembang. Melalui langkah tersebut, LIRA berharap pemerintah tidak berhenti pada penerbitan larangan atau imbauan, tetapi membangun sistem pengawasan yang dapat memastikan aturan diterapkan secara konsisten.
Tiga pola pengadaan seragam yang dipersoalkan
Dalam dokumen petisinya, LIRA menguraikan tiga pola yang dinilai perlu mendapatkan perhatian pemerintah. Pertama, dugaan penghindaran terhadap ketentuan larangan penjualan seragam oleh sekolah melalui keterlibatan entitas atau pihak lain. Mekanisme tersebut, menurut LIRA, berpotensi membuat transaksi terlihat tidak dilakukan secara langsung oleh satuan pendidikan, meskipun perlu ditelusuri lebih lanjut hubungan dan peran masing-masing pihak.
Kedua, LIRA menyoroti penggunaan surat pernyataan bermeterai yang mencantumkan istilah pembelian atau pembayaran secara sukarela. Organisasi tersebut mempertanyakan apakah persetujuan orang tua benar-benar diberikan secara bebas apabila dalam praktiknya terdapat tekanan, kewajiban tidak tertulis, atau konsekuensi tertentu ketika tidak mengikuti mekanisme pembelian yang ditawarkan.
Ketiga, LIRA menilai pengawasan terhadap pengadaan seragam sekolah masih perlu diperkuat. Tidak adanya tindak lanjut yang efektif terhadap pengaduan masyarakat dikhawatirkan membuat praktik serupa terus berulang, terutama pada masa penerimaan peserta didik baru dan pergantian tahun ajaran.
Ketiga persoalan tersebut menjadi dasar bagi LIRA untuk meminta pemerintah menghadirkan mekanisme pengawasan yang lebih terukur. Penanganan pengaduan, pemeriksaan terhadap pihak yang terlibat, serta penerapan sanksi apabila ditemukan pelanggaran dinilai penting agar ketentuan yang berlaku tidak hanya menjadi norma tertulis.
LIRA merujuk sejumlah ketentuan hukum
Dari aspek regulasi, LIRA merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, khususnya Pasal 181 dan Pasal 198. Ketentuan tersebut mengatur larangan bagi pendidik, tenaga kependidikan, dewan pendidikan, maupun komite sekolah untuk menjual pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan.
Selain itu, LIRA mengacu pada Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah. Pasal 12 ayat (1) mengatur bahwa pengadaan pakaian seragam sekolah menjadi tanggung jawab orang tua atau wali murid. Sementara itu, Pasal 13 mengatur larangan bagi sekolah untuk mewajibkan pembelian seragam baru pada setiap kenaikan kelas maupun penerimaan peserta didik baru.
LIRA juga mengaitkan persoalan persetujuan pembelian seragam dengan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketentuan tersebut menyatakan bahwa suatu kesepakatan dapat dipersoalkan apabila terbentuk karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan.
Dalam perspektif tersebut, pencantuman kata sukarela pada surat pernyataan tidak serta-merta menjawab persoalan apabila terdapat dugaan tekanan dalam proses persetujuan. Karena itu, LIRA memandang mekanisme pembelian dan keterlibatan pihak-pihak terkait perlu diperiksa berdasarkan keadaan faktual, bukan hanya berdasarkan dokumen administratif yang digunakan.
Meski demikian, dugaan pelanggaran tidak dapat langsung disimpulkan hanya dari keberadaan surat pernyataan atau mekanisme pengadaan tertentu. Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran hukum tetap membutuhkan pemeriksaan terhadap bukti, proses transaksi, hubungan para pihak, serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan.
Pemerintah dan DPRD diminta memperkuat pengawasan
LIRA Kabupaten Malang berpandangan bahwa persoalan pembebanan biaya seragam tidak akan terselesaikan apabila pemerintah hanya mengandalkan larangan normatif tanpa disertai pengawasan yang memadai. Oleh sebab itu, lembaga eksekutif, legislatif, dan instansi terkait di Malang Raya diminta menjalankan fungsi masing-masing dalam memastikan kebijakan pendidikan diterapkan sesuai ketentuan.
Pengawasan, menurut LIRA, perlu mencakup sekolah negeri, komite sekolah, serta pihak ketiga yang terlibat dalam proses pengadaan. Aspek yang perlu diperhatikan antara lain keterbukaan harga, kejelasan mekanisme transaksi, dan jaminan bahwa orang tua memiliki kebebasan menentukan tempat pembelian seragam tanpa tekanan atau pembatasan yang tidak memiliki dasar hukum.
Persoalan tersebut juga berkaitan dengan prinsip keadilan dalam pelayanan pendidikan. Seragam merupakan kebutuhan pendukung kegiatan belajar, tetapi pengadaannya tidak semestinya menjadi sumber pembebanan biaya yang mengabaikan kemampuan ekonomi keluarga. Kebijakan sekolah perlu memastikan bahwa kebutuhan peserta didik tidak berubah menjadi kewajiban finansial yang tidak transparan.
Dalam konteks pelayanan publik, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kebijakan pendidikan berjalan secara akuntabel. Respons terhadap pengaduan masyarakat, keterbukaan informasi, serta pemeriksaan yang objektif menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan.
Petisi LIRA menjadi ujian respons pemerintah
Melalui petisi tersebut, LIRA berharap para pemangku kebijakan memberikan tindak lanjut yang dapat diukur. Pemerintah daerah dan dinas pendidikan diharapkan menyusun mekanisme pengawasan, menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses, serta melakukan pemeriksaan terhadap setiap laporan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum.
Respons pemerintah tidak cukup hanya berupa penerimaan surat atau pernyataan bahwa aturan telah tersedia. Hal yang lebih penting adalah memastikan apakah ketentuan tersebut benar-benar dilaksanakan, bagaimana pengawasan dilakukan, dan tindakan apa yang diambil apabila ditemukan pelanggaran.
Pada akhirnya, persoalan pengadaan seragam sekolah tidak hanya menyangkut kebutuhan pakaian peserta didik. Isu ini menyentuh perlindungan hak orang tua, transparansi tata kelola pendidikan, dan kewajiban pemerintah menghadirkan layanan pendidikan yang adil serta tidak diskriminatif.
Petisi LIRA Kabupaten Malang kini menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan instansi pendidikan di Malang Raya untuk mengevaluasi pelaksanaan regulasi yang berlaku. Tantangan utamanya adalah memastikan larangan terhadap praktik yang bertentangan dengan ketentuan hukum tidak berhenti sebagai aturan tertulis, tetapi diwujudkan melalui pengawasan yang konsisten, penanganan pengaduan yang transparan, dan penegakan aturan yang dapat dipertanggungjawabkan.
