Teropongpost, JAKARTA – Kualitas institusi negara dan kepastian hukum merupakan faktor fundamental yang menentukan keberlangsungan dunia usaha. Ketika kekuasaan politik tidak diimbangi mekanisme pengawasan yang efektif, independensi lembaga melemah, dan kebijakan publik dipengaruhi kepentingan kelompok tertentu, iklim investasi serta aktivitas ekonomi produktif berpotensi mengalami tekanan. Persoalan tersebut menjadi perhatian Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D., yang mengingatkan bahaya ketika praktik politik justru merusak fondasi perekonomian nasional.
Melalui tulisan berjudul Politik Jangan Membunuh Bisnis, Didik menguraikan keterkaitan antara tata kelola pemerintahan, kualitas demokrasi, dan keberlanjutan kegiatan ekonomi. Ia menilai negara seharusnya berfungsi sebagai penjaga aturan main yang adil, memberikan kepastian regulasi, serta menjamin perlindungan terhadap seluruh pelaku usaha tanpa membedakan kedekatan politik maupun hubungan dengan pemegang kekuasaan.
Dalam pandangannya, politik jangan membunuh bisnis karena kerusakan institusi pemerintahan dapat menimbulkan konsekuensi langsung terhadap kepercayaan pasar, persaingan usaha, dan keberanian investor mengambil keputusan ekonomi. Oleh sebab itu, penguatan supremasi hukum, pengawasan kekuasaan, dan independensi lembaga negara harus menjadi prasyarat dalam membangun perekonomian yang sehat.
“Jika peranan negara buruk, maka aturan main, undang-undang dan norma-norma yang dibangun akan rusak dan berpotensi merusak ekonomi. Jadi, harus dihindari praktek bernegara seperti ini agar jangan sampai politik membunuh bisnis,” tulis Didik.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak cukup hanya mengandalkan instrumen fiskal, peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, ataupun berbagai program pemerintah. Kualitas institusi yang menjamin kepastian hukum dan konsistensi kebijakan juga menentukan apakah kegiatan ekonomi dapat tumbuh secara berkelanjutan.
Konsentrasi Kekuasaan Berisiko Melemahkan Institusi Negara
Dalam analisisnya, Didik mengaitkan persoalan tata kelola pemerintahan dengan pemikiran Daron Acemoglu dan James A. Robinson melalui buku Why Nations Fail. Karya tersebut menjelaskan bahwa keberhasilan maupun kegagalan pembangunan suatu negara memiliki hubungan erat dengan karakter institusi politik dan ekonominya.
Negara yang memiliki institusi inklusif cenderung memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan ekonomi. Sebaliknya, institusi yang ekstraktif berpotensi memusatkan manfaat ekonomi dan kewenangan politik pada kelompok terbatas sehingga menghambat persaingan serta inovasi.
Berangkat dari kerangka pemikiran tersebut, Didik mengingatkan bahwa konsentrasi kekuasaan tanpa pengawasan yang memadai dapat menciptakan lingkungan pemerintahan yang kurang terbuka terhadap kritik. Kepemimpinan yang terlalu mengandalkan penilaian personal berisiko mengesampingkan pertimbangan teknokrat, akademisi, dan tenaga ahli dalam proses perumusan kebijakan.
Persoalan tersebut dapat berkembang menjadi distorsi informasi dalam birokrasi. Aparatur yang seharusnya menyampaikan kondisi objektif justru berpotensi menyampaikan laporan yang disesuaikan dengan keinginan pimpinan. Akibatnya, pemerintah kehilangan informasi yang diperlukan untuk memahami persoalan sebenarnya di lapangan.
Didik menyoroti budaya Asal Bapak Senang (ABS) sebagai salah satu faktor yang dapat menghambat transparansi dan keberanian menyampaikan kritik. Ketika aparatur lebih mengutamakan kesenangan atasan daripada akurasi informasi, kualitas pengambilan keputusan berisiko menurun.
Dampaknya tidak hanya menyentuh efektivitas administrasi pemerintahan, tetapi juga kebijakan ekonomi. Keputusan yang dibangun berdasarkan informasi tidak lengkap dapat menghasilkan regulasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, kapasitas dunia usaha, maupun kondisi masyarakat.
Kolusi Politik dan Kepentingan Bisnis Mengancam Persaingan Sehat
Selain persoalan konsentrasi kekuasaan, Didik memberikan perhatian terhadap hubungan antara pemegang kewenangan politik dan kelompok kepentingan ekonomi. Menurutnya, hubungan yang tidak dikelola berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat membuka peluang terjadinya kolusi.
Dalam situasi demikian, akses terhadap perizinan, proyek pemerintah, sumber daya ekonomi, dan berbagai fasilitas kebijakan berpotensi lebih ditentukan oleh kedekatan dengan penguasa daripada kapasitas, kompetensi, dan daya saing pelaku usaha.
Praktik tersebut dapat menciptakan kondisi yang menguntungkan kelompok tertentu sekaligus mempersempit kesempatan bagi pelaku usaha lain. Dalam jangka panjang, distorsi persaingan berpotensi mendorong monopoli, pemburuan rente, dan pembentukan oligarki ekonomi-politik.
Didik juga mengingatkan persoalan menjadi semakin serius apabila pejabat publik memiliki kepentingan bisnis pribadi atau hubungan ekonomi dengan pihak yang menerima manfaat dari keputusan pemerintah. Kondisi semacam ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena kewenangan publik tidak lagi sepenuhnya dijalankan berdasarkan kepentingan masyarakat.
Dalam tulisannya, ia menggunakan istilah “penguasaha” untuk menggambarkan fenomena bercampurnya posisi penguasa dan pengusaha dalam satu lingkaran kepentingan. Istilah tersebut menjadi kritik terhadap praktik ketika kewenangan politik dan kekuatan ekonomi saling memengaruhi sehingga batas antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi menjadi kabur.
Secara kelembagaan, konflik kepentingan dapat mengurangi independensi pemerintah dalam mengatur dan mengawasi aktivitas ekonomi. Apabila kondisi tersebut tidak dikendalikan melalui transparansi, pengawasan, dan penegakan hukum, kepercayaan investor serta masyarakat terhadap sistem ekonomi berpotensi melemah.
Kebijakan Ekonomi Harus Berbasis Data dan Kajian Ilmiah
Didik selanjutnya menekankan pentingnya mengembalikan peran teknokrat dan kalangan akademisi dalam proses penyusunan kebijakan publik. Menurutnya, keputusan pemerintah tidak seharusnya hanya bertumpu pada intuisi pemimpin, preferensi personal, ataupun pertimbangan politik jangka pendek.
Setiap kebijakan strategis, terutama yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan dunia usaha, perlu didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan, kajian ilmiah, analisis risiko, serta evaluasi terhadap konsekuensi implementasinya.
Pendekatan evidence-based policy atau kebijakan berbasis bukti menjadi penting untuk memastikan bahwa keputusan pemerintah tidak sekadar memiliki tujuan ambisius, tetapi juga realistis dan mampu menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Kebijakan ekonomi yang tidak mempertimbangkan kondisi pasar, kemampuan produksi, kapasitas pelaku usaha, dan konsekuensi fiskal berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan baru. Oleh karena itu, proses perumusan kebijakan perlu melibatkan berbagai perspektif agar keputusan yang dihasilkan lebih objektif dan terukur.
Didik juga mengingatkan bahwa perkembangan ekonomi membutuhkan ruang bagi inovasi dan kreativitas. Perbedaan pendapat serta munculnya gagasan baru seharusnya dipandang sebagai bagian dari proses pembaruan, bukan sebagai ancaman terhadap kewibawaan pemegang kekuasaan.
Dalam konteks ekonomi modern, konsep creative destruction menjadi salah satu mekanisme penting yang memungkinkan pembaruan melalui inovasi, persaingan, dan perkembangan teknologi. Lingkungan usaha yang sehat membutuhkan kebebasan berkreasi, akses pasar yang adil, serta regulasi yang tidak menghambat munculnya model bisnis baru.
Pelemahan Pengawasan Kekuasaan Menjadi Perhatian Demokrasi
Dalam konteks perkembangan politik Indonesia, Didik menyampaikan kritik terhadap sejumlah dinamika kelembagaan yang menurut penilaiannya menunjukkan kecenderungan konsentrasi kekuasaan dan melemahnya mekanisme pengawasan antarlembaga.
Ia menyinggung periode pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai bagian dari perkembangan politik yang menjadi perhatiannya, terutama terkait efektivitas kontrol parlemen, keseimbangan kekuasaan, dan peran oposisi dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.
Didik juga mengangkat persoalan dugaan penyalahgunaan institusi dan aparat negara untuk kepentingan politik, termasuk dugaan praktik penyadapan terhadap sejumlah pihak. Menurut pandangannya, persoalan tersebut perlu ditelusuri secara serius agar dapat diketahui kemungkinan adanya pihak yang mengendalikan, memberikan perintah, maupun memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut.
Namun, dugaan penyalahgunaan kewenangan tidak dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum sebelum melalui pemeriksaan yang objektif dan independen. Pembuktian harus dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah, dengan tetap menghormati prinsip praduga tak bersalah serta hak setiap pihak yang terkait.
Persoalan independensi institusi negara memiliki implikasi yang lebih luas karena berkaitan langsung dengan legitimasi pemerintahan dan kepercayaan publik. Aparat penegak hukum, lembaga pengawasan, dan institusi negara lainnya harus dapat menjalankan kewenangan berdasarkan hukum, bukan tekanan atau kepentingan politik tertentu.
Bagi dunia usaha, kepastian hukum merupakan salah satu pertimbangan penting dalam menentukan keputusan investasi. Investor membutuhkan jaminan bahwa kontrak dihormati, regulasi diterapkan secara konsisten, dan penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme yang independen.
Apabila independensi lembaga negara dipersepsikan melemah, ketidakpastian dapat meningkat dan risiko usaha menjadi lebih sulit diprediksi. Situasi tersebut berpotensi mengurangi minat investasi serta menghambat penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi produktif.
Masyarakat Memiliki Peran Mengawasi Jalannya Kekuasaan
Pada bagian akhir tulisannya, Didik menegaskan bahwa tanggung jawab menjaga konstitusi dan demokrasi tidak hanya berada di tangan lembaga negara. Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan juga memiliki peran penting dalam memastikan kekuasaan dijalankan sesuai prinsip konstitusional.
Pengawasan publik menjadi semakin relevan ketika fungsi kontrol parlemen dan oposisi dinilai belum berjalan secara optimal. Dalam sistem demokrasi, kritik masyarakat, kebebasan menyampaikan pendapat, serta keterbukaan informasi merupakan elemen penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Didik turut menyinggung dinamika politik terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Dalam pandangannya, sikap politik Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan dinamika tersebut.
Isu pembatasan masa jabatan presiden memiliki relevansi mendasar terhadap prinsip demokrasi konstitusional. Pembatasan kekuasaan diperlukan untuk mencegah pemusatan kewenangan dalam jangka panjang sekaligus memastikan adanya mekanisme pergantian kepemimpinan yang sesuai dengan konstitusi.
Kepastian Hukum Menjadi Fondasi Ekonomi Berkelanjutan
Keseluruhan argumentasi Didik J. Rachbini mengarah pada hubungan mendasar antara kesehatan institusi politik dan keberlangsungan perekonomian. Negara yang mampu menjamin kepastian hukum, menjaga independensi lembaga, serta menciptakan persaingan usaha yang adil akan memiliki fondasi lebih kuat untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia usaha.
Sebaliknya, apabila kebijakan publik lebih banyak dipengaruhi kepentingan kelompok, pengawasan kekuasaan melemah, dan konflik kepentingan tidak dikendalikan, dampaknya dapat meluas hingga ke sektor ekonomi. Pelaku usaha membutuhkan lingkungan yang memberikan kepastian, bukan sistem yang membuat keberhasilan bisnis bergantung pada kedekatan dengan pemegang kekuasaan.
Karena itu, reformasi tata kelola pemerintahan harus diarahkan pada penguatan transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, dan profesionalisme birokrasi. Setiap kebijakan publik perlu diuji berdasarkan kepentingan masyarakat luas, bukan semata-mata keuntungan politik atau ekonomi kelompok tertentu.
Pesan utama dalam tulisan Politik Jangan Membunuh Bisnis menjadi pengingat bahwa politik seharusnya berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan kesejahteraan dan memperkuat institusi negara. Kekuasaan harus dibatasi oleh konstitusi, sementara kegiatan ekonomi perlu dilindungi melalui regulasi yang adil dan dapat diprediksi.
Perekonomian yang sehat membutuhkan institusi negara yang sehat. Politik tidak boleh menjadi sumber ketidakpastian yang merusak kepercayaan, melemahkan persaingan, dan menghambat kegiatan ekonomi produktif. Sebaliknya, politik harus memastikan bahwa hukum berdiri di atas kepentingan kelompok dan negara hadir sebagai penjamin keadilan bagi seluruh masyarakat.
