Teropongpost, BALIKPAPAN – PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) memperkuat sistem kepatuhan hukum lingkungan untuk mengantisipasi potensi risiko pidana dalam kegiatan operasional hulu minyak dan gas bumi (migas). Langkah tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan Legal Preventive Program di Balikpapan pada 20 Oktober 2026, sebagai respons terhadap perkembangan regulasi hukum pidana nasional dan meningkatnya tuntutan terhadap tata kelola industri yang berwawasan lingkungan.
Penguatan kepatuhan hukum lingkungan menjadi perhatian penting bagi Pertamina Hulu Indonesia karena kegiatan industri hulu migas memiliki karakteristik operasional yang berkaitan langsung dengan pengelolaan sumber daya alam dan potensi dampak terhadap lingkungan. Perubahan ketentuan pidana nasional menuntut perusahaan memastikan bahwa setiap aktivitas operasional dilaksanakan berdasarkan standar hukum, prosedur keselamatan, dan prinsip perlindungan lingkungan hidup.
Melalui Legal Preventive Program, Pertamina Hulu Indonesia berupaya meningkatkan pemahaman manajemen dan pekerja mengenai konsekuensi hukum atas aktivitas perusahaan, khususnya terkait dugaan tindak pidana lingkungan hidup dan pertanggungjawaban hukum korporasi. Program ini sekaligus diarahkan untuk membangun kemampuan identifikasi, pencegahan, serta mitigasi risiko hukum sebelum persoalan berkembang menjadi perkara pidana.
Kegiatan tersebut menghadirkan Kasat Reskrim Polresta Bontang AKP Putu Ari Sanjaya Putra, S.Tr.K., S.I.K., M.H., sebagai narasumber. Materi yang disampaikan meliputi penerapan ketentuan pidana lingkungan hidup dalam KUHP baru, pengenalan unsur-unsur tindak pidana, serta tahapan penyelidikan dan pembuktian yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menangani perkara lingkungan hidup.
Sejumlah pejabat PHI turut mengikuti kegiatan tersebut, antara lain Sr. Manager Legal Counsel PHI Ardhi Apriyanto, Manager Legal Counsel Litigation PHI M. Reza Rifandi, Sr. Manager Production & Projects Zona 9 Muhammad Fariz, serta jajaran pimpinan fungsi dan tim teknis dari Zona 8, Zona 9, dan Zona 10.
Perubahan KUHP Menuntut Penguatan Kesadaran Hukum Korporasi
Dalam sambutannya, Ardhi Apriyanto menegaskan bahwa perkembangan regulasi pidana nasional perlu direspons melalui peningkatan kapasitas hukum di seluruh lini organisasi. Menurutnya, perubahan peraturan perundang-undangan tidak hanya menjadi tanggung jawab fungsi hukum perusahaan, tetapi juga harus dipahami oleh pekerja yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan operasional.
Ia menjelaskan bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sejak 2 Januari 2026, membawa implikasi terhadap pelaksanaan dan penegakan hukum pidana, termasuk dalam konteks perlindungan lingkungan hidup.
“Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup merupakan aspek penting dalam menjaga keberlangsungan operasional hulu migas. Ketidakpatuhan tidak hanya berpotensi menimbulkan konsekuensi administratif, tetapi juga risiko pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana lingkungan hidup. Oleh karena itu, diperlukan langkah preventif untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko hukum sejak dini,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pengelolaan risiko hukum harus ditempatkan sebagai bagian integral dari tata kelola perusahaan. Kepatuhan tidak cukup diukur berdasarkan keberadaan dokumen perizinan atau prosedur administratif, tetapi juga harus tercermin dalam pelaksanaan pekerjaan, pengawasan lapangan, pengelolaan limbah, serta pengambilan keputusan yang berdampak terhadap lingkungan.
Penyidik Paparkan Unsur Pidana dan Mekanisme Pembuktian
Dalam sesi pemaparan materi, AKP Putu Ari Sanjaya Putra menjelaskan sejumlah aspek yang perlu dipahami perusahaan dalam menghadapi dugaan tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan ketentuan KUHP baru.
Salah satu pokok pembahasan adalah pembedaan antara delik material dan delik formal. Kedua konsep tersebut memiliki relevansi dalam menentukan bagaimana suatu perbuatan dinilai berdasarkan unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemahaman terhadap karakteristik delik diperlukan agar perusahaan dapat mengenali konsekuensi hukum dari suatu tindakan maupun kondisi operasional tertentu.
Ia juga menerangkan bahwa penanganan perkara lingkungan hidup membutuhkan proses pembuktian yang komprehensif. Pemeriksaan tidak semata-mata mengandalkan keterangan individu yang terlibat, tetapi juga memerlukan penelusuran terhadap berbagai alat bukti yang relevan.
Data operasional, dokumen perusahaan, hasil pengujian sampel, serta rangkaian kronologi kejadian merupakan sejumlah aspek yang dapat digunakan untuk mengungkap fakta suatu peristiwa. Karena itu, ketepatan pencatatan, keteraturan dokumentasi, dan keandalan sistem pengawasan menjadi elemen penting dalam pengelolaan risiko hukum perusahaan.
Dalam paparannya, terdapat lima prinsip utama yang perlu menjadi perhatian perusahaan ketika menghadapi persoalan lingkungan hidup.
Pertama, tidak setiap kejadian yang berdampak terhadap lingkungan secara otomatis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Penentuan adanya pelanggaran pidana harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan unsur-unsur yang harus dibuktikan.
Kedua, suatu perbuatan perlu dianalisis berdasarkan unsur hukum, fakta kejadian, standar yang relevan, serta aspek kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, pertanggungjawaban hukum tidak selalu terbatas pada individu yang berada langsung di lokasi kejadian, karena dalam kondisi tertentu korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keempat, kualitas data, dokumen, sampel, dan kronologi peristiwa dapat menentukan kekuatan pembuktian dalam proses penegakan hukum. Kelima, pencegahan risiko pidana harus dimulai dari pengambilan keputusan operasional yang tepat, responsif, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kelima prinsip tersebut memperlihatkan bahwa pengendalian risiko hukum membutuhkan keterpaduan antara aspek teknis, manajerial, dan kepatuhan. Kesalahan dalam pengawasan maupun pengambilan keputusan dapat meningkatkan kerentanan perusahaan apabila tidak diantisipasi melalui mekanisme pengendalian internal yang memadai.
Kepatuhan Lingkungan Menjadi Fondasi Keberlanjutan Operasi
Melalui penyelenggaraan Legal Preventive Program, PHI mendorong penguatan budaya kepatuhan agar seluruh aktivitas operasional dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan standar perlindungan lingkungan hidup.
Pendekatan preventif tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pekerja dalam mengidentifikasi potensi persoalan hukum sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, risiko dapat dikendalikan lebih awal melalui evaluasi prosedur, pengawasan, dokumentasi, serta koordinasi antarfungsi.
Bagi industri hulu migas, kepatuhan hukum dan perlindungan lingkungan memiliki kedudukan strategis dalam menjaga keberlangsungan kegiatan usaha. Keduanya tidak semestinya dipandang sebagai beban administratif, melainkan sebagai bagian dari prinsip tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab.
Kegiatan produksi energi membutuhkan dukungan sistem pengendalian yang memastikan bahwa kepentingan operasional berjalan seimbang dengan kewajiban perlindungan lingkungan. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas hukum pekerja menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat akuntabilitas dan mengurangi potensi gangguan terhadap keberlangsungan operasi.
PHI Perkuat Komitmen ESG dan Kontribusi Energi Nasional
PT Pertamina Hulu Indonesia merupakan bagian dari Subholding Upstream Pertamina yang mengelola kegiatan operasi dan bisnis hulu migas di Regional 3 Kalimantan, meliputi Zona 8, Zona 9, dan Zona 10.
Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, PHI menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai kerangka penguatan tata kelola perusahaan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.
Berdasarkan data perusahaan, sepanjang 2025 PHI mencatatkan produksi minyak sebesar 58 ribu barel minyak per hari (MBOPD) dan produksi gas mencapai 630 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).
Capaian produksi tersebut memperlihatkan kontribusi PHI terhadap penyediaan energi nasional, sekaligus menunjukkan pentingnya menjaga keandalan operasional di wilayah kerja Kalimantan. Namun, keberlanjutan produksi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis dan pencapaian target produksi, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, kepatuhan hukum, serta pengendalian dampak lingkungan.
Dalam konteks tersebut, penguatan sistem kepatuhan menjadi bagian penting dari strategi perusahaan untuk menjaga keseimbangan antara produktivitas, tanggung jawab lingkungan, dan akuntabilitas korporasi.
Melalui peningkatan kapasitas hukum pekerja dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum serta para pemangku kepentingan, PHI berupaya memastikan kegiatan hulu migas di Kalimantan berlangsung secara selamat, efisien, andal, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Upaya tersebut sekaligus memperkuat komitmen perusahaan dalam mendukung ketahanan energi nasional. Semangat #EnergiKalimantanUntukIndonesia tidak hanya diwujudkan melalui keberlanjutan produksi migas, tetapi juga melalui tata kelola operasional yang bertanggung jawab, kepatuhan terhadap hukum, dan perlindungan lingkungan hidup.
