Teropongpost, JAKARTA – Politik dinasti Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perbincangan setelah Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menyampaikan kritik terhadap proses perjalanan politik Wakil Presiden tersebut. Didik menilai posisi Gibran dalam pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh politik ayahnya, Joko Widodo (Jokowi), yang menurutnya masih berlanjut setelah berakhirnya masa jabatan presiden.
Dalam analisis politik yang disampaikan pada Rabu (11/11/2026), Didik menggambarkan Gibran sebagai “kelinci percobaan” dalam eksperimen politik yang, menurut penilaiannya, berkaitan dengan upaya mempertahankan pengaruh Jokowi setelah tidak lagi menjabat sebagai kepala negara. Pandangan tersebut menjadi bagian dari kritiknya terhadap praktik politik dinasti dan pola regenerasi kepemimpinan nasional.
Didik berpendapat bahwa politik dinasti Gibran memperlihatkan persoalan lebih luas mengenai hubungan antara kekuasaan keluarga, kompetisi politik, dan kualitas demokrasi. Ia menilai perjalanan politik Gibran berbeda dengan tokoh-tokoh nasional yang membangun kepemimpinan melalui proses panjang dalam perjuangan politik, pemerintahan, dan kehidupan kebangsaan.
“Anak ingusan bernama Gibran patut dikasihani karena berat sekali menanggung beban politik ayahnya,” tulis Didik dalam analisisnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan kritik Didik terhadap proses pembentukan kepemimpinan yang dinilainya sangat dipengaruhi oleh kekuatan politik keluarga. Ia membandingkan perjalanan Gibran dengan Mohammad Hatta, B.J. Habibie, dan Sultan Hamengkubuwono X, yang menurutnya memiliki pengalaman serta proses pembentukan kapasitas kepemimpinan berbeda.
Meski mengkritik kuatnya pengaruh Jokowi, Didik juga menekankan bahwa Gibran tetap memiliki tanggung jawab atas keputusan politik yang diambilnya. Setelah menerima pencalonan, mengikuti pemilihan umum, dan menduduki jabatan publik, Gibran harus menghadapi konsekuensi politik dari pilihan tersebut.
“Yang menjadi aktor utama adalah ayahnya bukan dirinya. Gibran hanyalah derivasi dari ambisi sang aktor utama tersebut dan menjadi bagian dari permainan politik Indonesia dan demokrasi yang masih compang-camping,” tulisnya.
Kekuasaan Pasca-Kekuasaan dan Pengaruh Politik Mantan Presiden
Dalam analisisnya, Didik menggunakan istilah “kekuasaan pasca-kekuasaan” untuk menjelaskan situasi ketika pengaruh seorang pemimpin tetap bertahan setelah kewenangan formalnya berakhir. Menurutnya, berakhirnya masa jabatan presiden seharusnya menandai berakhirnya kewenangan konstitusional dalam pemerintahan, meskipun pengaruh politik seseorang dapat berlanjut melalui jaringan, hubungan antarelite, dan dukungan politik.
Didik menghubungkan konsep tersebut dengan dinamika politik pada penghujung pemerintahan Jokowi. Ia menilai upaya mempertahankan pengaruh melalui keluarga dan jaringan pendukung berpotensi menciptakan pusat pengaruh politik lain di dalam pemerintahan yang sedang berjalan.
Dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Didik menyoroti sejumlah figur yang menurut penilaiannya memiliki kedekatan politik dengan Jokowi, termasuk Giring, Raja Juli, dan Qodari. Ia memandang keberadaan jaringan tersebut perlu dicermati dalam kaitannya dengan pembagian pengaruh dan hubungan antarkekuatan politik di lingkungan pemerintahan.
Didik juga menyinggung kontroversi mengenai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Menurutnya, berbagai dinamika setelah pergantian pemerintahan memperlihatkan kompleksitas relasi kekuasaan dan potensi ketegangan politik dalam masa transisi. Dugaan tersebut tetap memerlukan pembuktian dan keterangan dari pihak-pihak terkait agar tidak berkembang menjadi kesimpulan tanpa dasar yang terverifikasi.
Politik Dinasti dan Tantangan Kesetaraan Demokrasi
Kritik Didik terhadap politik dinasti Gibran tidak hanya diarahkan kepada individu yang menduduki jabatan wakil presiden, tetapi juga pada praktik pewarisan pengaruh politik melalui hubungan keluarga. Ia berpandangan bahwa demokrasi idealnya menyediakan kesempatan yang setara bagi setiap warga negara untuk memperoleh jabatan publik berdasarkan kapasitas, rekam jejak, dan dukungan masyarakat.
Dalam kerangka demokrasi, popularitas seorang pemimpin tidak secara otomatis dapat diwariskan kepada anggota keluarganya. Dukungan elektoral, kemampuan memimpin, dan legitimasi politik merupakan aspek yang berbeda. Ketiganya perlu dibuktikan melalui proses politik dan kinerja dalam menjalankan jabatan publik.
Didik menilai dominasi pengaruh keluarga dalam pembentukan kepemimpinan dapat menimbulkan persoalan kesetaraan kompetisi. Ketika akses terhadap kekuasaan dipersepsikan lebih banyak ditentukan oleh kedekatan keluarga dibandingkan kapasitas dan rekam jejak, kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi berpotensi mengalami tekanan.
Ia juga menekankan bahwa posisi Gibran sebagai wakil presiden membawa konsekuensi politik yang besar, terutama karena proses pencalonannya masih menjadi bagian dari perdebatan publik mengenai politik dinasti dan etika konstitusional.
“Ini risiko politik sangat besar dari Gibran yang lugu, yang tidak hanya ditanggung dirinya sendiri, tetapi juga beban demokrasi Indonesia, yang rusak karena dicabik-cabik dengan cara ilegal seperti ini,” tulis Didik.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian Didik terhadap dampak politik dan demokratis dari proses pencalonan Gibran. Adapun penilaian mengenai legalitas suatu proses harus dibedakan dari kritik etik dan politik, serta merujuk pada putusan lembaga berwenang dan ketentuan hukum yang berlaku.
Putusan MK Nomor 90 dan Perdebatan Etika Konstitusi
Salah satu aspek yang menjadi perhatian Didik adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan yang dibacakan pada 16 Oktober 2023 tersebut mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-Undang Pemilu dan memberikan alternatif terhadap ketentuan usia minimal 40 tahun bagi seseorang yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.
Putusan itu menjadi dasar hukum yang memungkinkan Gibran, yang ketika itu belum berusia 40 tahun, memenuhi persyaratan pencalonan sebagai wakil presiden melalui kedudukannya sebagai Wali Kota Surakarta. Dengan demikian, putusan tersebut memiliki konsekuensi langsung terhadap proses pencalonan dalam Pemilu 2024.
Namun, proses pengambilan putusan tersebut juga menimbulkan kontroversi etik. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan sanksi etik kepada Ketua MK saat itu, Anwar Usman, terkait pelanggaran kode etik dalam penanganan perkara tersebut.
Bagi Didik, peristiwa itu memperlihatkan persoalan serius mengenai hubungan antara kepentingan politik keluarga penguasa dan independensi institusi konstitusional. Ia menilai kemenangan dalam pemilihan umum tidak dengan sendirinya menyelesaikan perdebatan mengenai etika dan proses yang mendahului seseorang memperoleh jabatan publik.
“Legitimasi elektoral bisa diperoleh dalam pemilihan umum yang legal tetapi tidak dengan sendirinya menghapus persoalan etika dalam proses memperoleh kekuasaan,” tulisnya.
Pandangan tersebut menegaskan perbedaan antara legitimasi elektoral dan legitimasi etis. Seseorang dapat memperoleh jabatan melalui mekanisme pemilihan umum, tetapi proses yang mengantarkan pencalonannya tetap dapat menjadi objek evaluasi publik, terutama jika menyangkut independensi lembaga negara dan potensi konflik kepentingan.
Kualitas Demokrasi Tidak Hanya Ditentukan Hasil Pemilu
Pada bagian akhir analisisnya, Didik mengingatkan bahwa kualitas demokrasi tidak cukup dinilai dari keberhasilan kandidat memenangkan pemilihan umum. Demokrasi juga memerlukan institusi negara yang independen, proses politik yang berintegritas, kepatuhan terhadap konstitusi, dan kesempatan yang adil bagi seluruh warga negara untuk berpartisipasi.
Dalam perspektif kelembagaan, pembatasan kekuasaan dan pengawasan antarlembaga merupakan prasyarat penting bagi keberlangsungan demokrasi. Independensi lembaga peradilan, transparansi proses politik, kebebasan pers, serta akuntabilitas pejabat publik menjadi unsur yang menentukan apakah kekuasaan dijalankan sesuai prinsip konstitusional.
Kritik Didik terhadap politik dinasti Gibran sekaligus membuka kembali diskusi mengenai warisan politik pemerintahan sebelumnya dan tantangan pemerintahan saat ini dalam menjaga independensi institusi negara. Perdebatan tersebut tidak semata-mata menyangkut hubungan antara Gibran dan Jokowi, tetapi juga menyentuh persoalan yang lebih mendasar tentang batas pengaruh politik setelah seseorang tidak lagi memegang jabatan formal.
Pada akhirnya, persoalan utama yang disoroti Didik berkaitan dengan cara kekuasaan diperoleh, dipertahankan, dan dipertanggungjawabkan. Jabatan publik, dalam prinsip demokrasi konstitusional, bukanlah hak yang dapat diwariskan melalui hubungan keluarga, melainkan amanah yang harus diperoleh melalui proses yang sah, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Perdebatan mengenai politik dinasti Gibran perlu ditempatkan dalam ruang diskusi yang berbasis fakta, argumentasi, dan penghormatan terhadap proses hukum. Kapasitas kepemimpinan, integritas institusi, serta akuntabilitas terhadap publik pada akhirnya menjadi tolok ukur penting bagi kualitas demokrasi Indonesia.
