Teropongpost, JAKARTA – Kepergian Panda Nababan, jurnalis senior sekaligus politikus PDI Perjuangan, mengundang refleksi mengenai perjalanan pers, politik, dan demokrasi di Indonesia. Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, mengenang Panda sebagai figur yang berani menyampaikan kritik secara terbuka terhadap kekuasaan, khususnya pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Dalam refleksi berjudul “Mengenang Panda vs Jokowi”, Didik menempatkan Panda Nababan sebagai salah satu tokoh yang dinilainya konsisten menyuarakan koreksi terhadap praktik politik dan penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Didik, keberanian tersebut menjadi penting ketika mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan dinilai tidak berfungsi secara optimal.
Panda Nababan, dalam pandangan Didik, memiliki posisi tersendiri dalam dinamika politik nasional karena tidak segan mengemukakan kritik meskipun berhadapan dengan figur yang mempunyai pengaruh besar. Sikap itu, menurutnya, memperlihatkan arti penting keberadaan suara independen dalam menjaga kualitas demokrasi.
“Hanya Panda Nababan, yang berani lantang membongkar perilaku Jokowi di dalam partai dan pemerintahan. Itu semua dilakukan secara terbuka dan ‘blak-blakan’ ketika hampir semua politisi takut terhadap kekuasaan Jokowi,” tulis Didik.
Didik mengungkapkan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan persahabatan yang dekat dengan Panda. Meski demikian, keduanya beberapa kali bersinggungan dalam perjalanan profesional, terutama melalui dunia jurnalistik dan aktivitas intelektual. Pengalaman tersebut menjadi salah satu latar bagi Didik dalam menilai perjalanan dan kontribusi Panda.
Perjalanan Panjang dari Ruang Redaksi
Panda memiliki rekam jejak panjang dalam industri pers nasional. Karier jurnalistiknya dimulai sebagai wartawan Warta Harian pada 1969–1970. Selanjutnya, ia menjadi redaktur Sinar Harapan pada 1970–1987, sebelum menjabat Wakil Pemimpin Umum Harian Prioritas pada 1987–1988 dan Kepala Litbang Media Indonesia pada 1988–1989.
Pada 1990–1999, Panda dipercaya sebagai Wakil Pemimpin Umum Majalah Forum Keadilan. Dalam kurun waktu tersebut, Didik juga aktif menulis sebagai kolumnis di sejumlah media, termasuk majalah yang sama. Persinggungan profesional itu memberikan konteks bagi refleksi Didik mengenai kiprah Panda di lingkungan pers.
Menurut Didik, perjalanan jurnalistik Panda berlangsung dalam periode ketika kebebasan media menghadapi tekanan politik dan kelembagaan. Dalam situasi tersebut, jurnalisme kritis dan keberadaan media independen memiliki peran penting untuk membuka ruang informasi, menyampaikan koreksi, serta mengawasi kebijakan pemerintah.
Pengalaman panjang di ruang redaksi kemudian menjadi bagian dari perjalanan Panda menuju arena politik. Peralihan profesi tersebut mempertemukannya dengan dinamika internal partai, proses pengambilan keputusan politik, dan aktivitas pengawasan melalui lembaga perwakilan.
Kiprah Politik dan Dinamika PDI Perjuangan
Panda bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia pada 1993. Ketika konflik internal partai berlangsung pada 1998, ia berada di barisan pendukung Megawati Soekarnoputri. Setelah era Reformasi, Panda melanjutkan kiprah politiknya sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan.
Didik menyoroti keterlibatan Panda dalam dinamika politik partai, terutama terkait hubungan antara Megawati dan Jokowi menjelang serta setelah Pemilu 2024. Dalam refleksinya, ia menggambarkan Panda sebagai tokoh yang berada di pihak Megawati dan secara terbuka menyampaikan kritik terhadap sejumlah langkah politik Jokowi.
Salah satu isu yang disoroti adalah wacana perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Didik menilai Panda turut mengambil posisi kritis terhadap wacana tersebut dan mengingatkan konsekuensinya bagi prinsip pembatasan kekuasaan dalam sistem demokrasi.
“Di situ Panda bersama Megawati menghadang Jokowi yang berusaha untuk merancang berkuasa tiga periode,” tulis Didik.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian Didik terhadap dinamika politik pada periode itu. Wacana masa jabatan presiden tiga periode memang menjadi bagian dari perdebatan politik dan konstitusional di Indonesia. Namun, penilaian mengenai keterlibatan atau tujuan politik pihak tertentu tetap perlu didasarkan pada bukti dan keterangan yang dapat diverifikasi, bukan semata-mata pada interpretasi seorang pengamat.
Selain isu masa jabatan presiden, Didik juga mengangkat kritik Panda terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Panda, sebagaimana disampaikan dalam refleksi tersebut, mempertanyakan pengalaman dan kapasitas politik Gibran untuk mengikuti kontestasi nasional.
Bagi Didik, sikap Panda dalam merespons persoalan tersebut memperlihatkan keberanian menyampaikan pandangan berbeda di tengah konfigurasi politik yang melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh. Perbedaan pendapat semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang seharusnya memperoleh ruang dalam kehidupan politik.
Kritik terhadap Konsentrasi Kekuasaan dan Pelemahan Pengawasan
Persoalan lain yang menjadi perhatian Didik adalah kondisi mekanisme check and balances atau sistem pengawasan dan keseimbangan antarlembaga negara pada masa pemerintahan Jokowi. Ia berpandangan bahwa fungsi kontrol yang seharusnya dijalankan partai politik, parlemen, dan institusi demokrasi lainnya tidak selalu berlangsung secara efektif.
“Di pemerintahan tidak ada sama sekali check and balances karena di periode kedua Jokowi sudah tampil sebagai figur yang otoriter. Wajahnya lugu tetapi perilakunya menindas dan demokrasi di bawahnya mengalami regresi dan pelemahan yang semakin rapuh,” tulis Didik.
Pernyataan tersebut merupakan kritik dan penilaian politik Didik terhadap kepemimpinan Jokowi. Karena memuat evaluasi mengenai karakter kekuasaan dan kualitas demokrasi, pandangan itu perlu ditempatkan sebagai pendapat narasumber, bukan sebagai kesimpulan faktual yang telah dibuktikan secara independen.
Secara konseptual, mekanisme check and balances merupakan salah satu unsur penting dalam sistem demokrasi konstitusional. Mekanisme ini memungkinkan lembaga-lembaga negara saling mengawasi dan membatasi kewenangan agar kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu aktor atau institusi. Efektivitasnya turut dipengaruhi oleh independensi lembaga, kebebasan pers, akuntabilitas pejabat publik, serta ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik.
Dalam kerangka tersebut, keberanian Panda menyampaikan kritik sebagaimana direfleksikan Didik menjadi relevan untuk membahas hubungan antara kekuasaan dan pengawasan publik. Demokrasi tidak cukup hanya ditopang oleh penyelenggaraan pemilihan umum, tetapi juga membutuhkan institusi yang mampu menjalankan fungsi kontrol secara independen dan berkelanjutan.
Warisan Sikap Kritis bagi Demokrasi
Kepergian Panda Nababan menandai berakhirnya perjalanan seorang tokoh yang pernah mengabdikan diri di dunia jurnalistik sekaligus politik. Pengalaman panjangnya di ruang redaksi dan lembaga perwakilan membuat kiprahnya bersinggungan dengan berbagai fase perubahan politik Indonesia.
Bagi Didik, nilai penting dari perjalanan Panda terletak pada keberaniannya menyampaikan kritik ketika praktik kekuasaan dinilai menyimpang dari prinsip demokrasi. Sikap tersebut menjadi pengingat bahwa loyalitas politik tidak semestinya menghilangkan ruang untuk mengoreksi kebijakan maupun tindakan penyelenggara negara.
Refleksi Didik juga mengarahkan perhatian pada peran pers, partai politik, parlemen, dan masyarakat sipil dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan. Keempat unsur tersebut memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam membangun sistem pengawasan yang sehat.
Warisan sikap kritis Panda Nababan sebagaimana digambarkan Didik bukan hanya berkaitan dengan keberanian berhadapan dengan kekuasaan. Lebih luas, refleksi itu mengingatkan bahwa demokrasi membutuhkan keterbukaan terhadap kritik, penghormatan terhadap perbedaan pandangan, serta institusi yang mampu memastikan kekuasaan tetap berada dalam batas konstitusi.
