Teropongpost, MAKASSAR – Penguatan integritas advokat DePA-RI menjadi pesan utama Ketua Umum Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI), TM Luthfi Yazid, saat melantik sejumlah advokat baru di Sulawesi Selatan. Dalam prosesi pelantikan yang berlangsung di Hotel Happer, Makassar, Minggu (15/11/2026), ia menegaskan bahwa profesi advokat harus dijalankan dengan keberanian membela kebenaran, kecerdasan dalam memahami hukum, serta kehormatan dalam menjaga etika profesi.
Pesan mengenai integritas advokat DePA-RI tersebut menempatkan tanggung jawab moral sebagai bagian penting dari profesionalisme hukum. Menurut Luthfi Yazid, seorang advokat tidak cukup hanya memiliki kemampuan beracara dan penguasaan terhadap ketentuan hukum, tetapi juga harus mempunyai komitmen untuk memperjuangkan keadilan serta melindungi hak-hak masyarakat.
Dalam pandangannya, integritas advokat DePA-RI perlu dibangun melalui perpaduan antara kompetensi profesional dan karakter pribadi. Tiga prinsip utama yang harus melekat pada setiap advokat adalah keberanian, kecerdasan, dan harga diri. Ketiganya menjadi landasan agar profesi advokat tidak kehilangan orientasi pengabdian terhadap hukum dan kemanusiaan.
“Seorang advokat harus memiliki keberanian untuk membela kebenaran, kecerdasan untuk memperjuangkan hukum dan keadilan, serta harga diri untuk menjaga kehormatan profesinya. Ketiganya tidak boleh dipisahkan,” tegasnya.
Luthfi menjelaskan bahwa menjadi advokat bukan sekadar memperoleh pengakuan profesi, mengenakan toga, atau menjalankan kewenangan untuk mewakili klien di hadapan pengadilan. Lebih dari itu, profesi tersebut mengandung tanggung jawab konstitusional dan moral untuk turut memastikan hukum bekerja secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
Siri’ na Pacce sebagai Landasan Etika Advokat
Dalam menyampaikan pesan kepada para advokat yang baru dilantik, Luthfi secara khusus mengangkat falsafah budaya Bugis-Makassar, Siri’ na Pacce. Nilai budaya tersebut dinilainya memiliki relevansi kuat dengan tanggung jawab profesi advokat, terutama dalam menjaga kehormatan diri dan membangun kepedulian terhadap orang-orang yang menghadapi ketidakadilan.
Konsep Siri’ mengandung makna kehormatan, martabat, dan harga diri. Sementara itu, Pacce merepresentasikan solidaritas, empati, serta kepekaan terhadap penderitaan sesama. Kedua nilai tersebut dapat menjadi pedoman moral bagi advokat dalam menjalankan tugas profesionalnya.
“Advokat harus memiliki Siri’. Jangan pernah menggadaikan kehormatan demi uang, jabatan, maupun kepentingan sesaat. Namun, advokat juga harus memiliki Pacce, yaitu kepekaan dan kepedulian terhadap mereka yang mengalami ketidakadilan,” ujarnya.
Pesan tersebut menegaskan bahwa integritas profesi tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan organisasi dan kode etik, tetapi juga menyangkut konsistensi sikap ketika advokat menghadapi tekanan kepentingan. Kehormatan profesi harus tetap dijaga, termasuk ketika seorang advokat berhadapan dengan perkara yang melibatkan kekuasaan, kepentingan ekonomi, maupun tekanan sosial.
Dalam konteks tersebut, Siri’ na Pacce dapat dipahami sebagai nilai kultural yang memperkuat dimensi etik profesi hukum. Advokat dituntut tidak hanya mempertahankan martabat dirinya, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan akses terhadap keadilan.
Keberanian Harus Berlandaskan Kebenaran dan Etika
Luthfi juga mengingatkan bahwa keberanian seorang advokat tidak boleh disalahartikan sebagai sikap arogan, tindakan provokatif, atau upaya mencari popularitas melalui kegaduhan. Keberanian profesional harus dibangun berdasarkan kebenaran, pemahaman hukum, argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta kepatuhan terhadap etika profesi.
Menurutnya, advokat harus mampu menyampaikan pembelaan secara tegas tanpa mengabaikan batas-batas profesionalitas. Sikap kritis terhadap persoalan hukum perlu didukung oleh pengetahuan dan analisis yang memadai agar perjuangan mencari keadilan tidak berubah menjadi tindakan yang justru merusak kehormatan profesi.
Ia juga menekankan bahwa kecerdasan advokat tidak semata-mata ditentukan oleh keberhasilan memenangkan perkara. Kemampuan memahami persoalan hukum secara komprehensif, menyusun strategi pembelaan, membangun komunikasi, dan merumuskan penyelesaian yang adil merupakan bagian penting dari kompetensi seorang advokat.
Dengan demikian, keberhasilan dalam praktik hukum seharusnya tidak hanya diukur melalui hasil akhir suatu perkara. Proses yang berintegritas, argumentasi yang kuat, dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip hukum juga menjadi indikator profesionalisme advokat.
DePA-RI Dorong Lahirnya Advokat Profesional dan Bermartabat
Dalam kesempatan tersebut, Luthfi Yazid berharap para advokat yang baru dilantik mampu menjadi bagian dari generasi baru profesi hukum yang memiliki kapasitas intelektual, integritas moral, dan kepedulian sosial. Ia menginginkan para anggota baru tidak hanya menjalankan praktik hukum secara profesional, tetapi juga mengambil peran dalam memperkuat keadilan dan perlindungan hak masyarakat.
“Jadilah advokat yang berani karena benar, cerdas karena berilmu, dan bermartabat karena memiliki Siri’. Jangan hanya mengejar kemenangan dalam perkara, tetapi perjuangkanlah keadilan dan jangan pernah kehilangan kehormatan,” pesannya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa profesi advokat memiliki posisi penting dalam sistem penegakan hukum. Independensi, kompetensi, dan tanggung jawab etik merupakan unsur yang harus berjalan beriringan agar advokat dapat menjalankan fungsi pembelaan secara objektif dan profesional.
Melalui pelantikan tersebut, DePA-RI menegaskan komitmennya untuk membangun organisasi profesi advokat yang independen, berintegritas, profesional, dan bermartabat. Penguatan karakter anggota diharapkan menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat dan sistem hukum secara lebih luas.
Pelaksanaan pelantikan turut dihadiri sejumlah pimpinan DPD DePA-RI, yakni Soedirman Jabir, S.H., Asri Ameri, S.H., Arpin Jumadi, S.H., dan Muh. Hanafie, S.H. Hadir pula tokoh masyarakat dan akademisi, Dr. Baharuddin Badaru, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, yang pernah menjabat sebagai Direktur PKABH dan Wakil Dekan II UMI Makassar.
Kehadiran unsur pimpinan organisasi, akademisi, dan tokoh masyarakat dalam kegiatan tersebut memperlihatkan pentingnya dukungan berbagai elemen terhadap pengembangan profesi advokat. Sinergi antara organisasi profesi dan lingkungan akademik diperlukan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia di bidang hukum.
Pelantikan advokat bukan sekadar tahapan formal dalam perjalanan karier profesional. Momentum tersebut juga menjadi awal tanggung jawab untuk membuktikan bahwa pengetahuan hukum dapat dijalankan dengan keberanian, kecerdasan, dan kehormatan. Nilai Siri’ na Pacce yang disampaikan Luthfi Yazid diharapkan menjadi pengingat bahwa kemuliaan profesi advokat tidak hanya ditentukan oleh kemenangan di ruang sidang, tetapi juga oleh konsistensi dalam memperjuangkan keadilan dan menjaga martabat manusia.
