Kejati Jabar Tahan PPK Proyek UPI Bandung, Dugaan Kerugian Negara Capai Rp25,98 Miliar

Penahanan PPK proyek UPI Bandung dilakukan setelah B.K. menjalani pemeriksaan sebagai tersangka selama kurang lebih enam jam. Penyidik Kejati Jabar kemudian menempatkannya di Rumah Tahanan Negara Kelas I A Bandung untuk masa penahanan selama 20 hari, terhitung sejak 13 November hingga 2 Desember 2026. Langkah tersebut dilakukan guna mendukung kepentingan penyidikan dan memastikan proses penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan hukum.

Kasus dugaan korupsi proyek UPI Bandung berpusat pada pekerjaan Civil Work for Convention and Exhibition Center (CWP-03). Penyidik Kejati Jabar mendalami sejumlah aspek pelaksanaan kontrak, mulai dari perubahan nilai pekerjaan, penggunaan dokumen jaminan bank yang diduga tidak sah, hingga realisasi pembayaran yang disebut telah mencapai 100 persen ketika progres fisik pekerjaan baru sebesar 75,34 persen.

Besarnya dugaan kerugian negara dalam proyek tersebut menjadi perhatian serius karena nilai audit mencapai lebih dari separuh nilai kontrak awal. Penyidikan kini diarahkan untuk mengungkap rangkaian peristiwa, mekanisme terjadinya penyimpangan, serta peran masing-masing pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek.

Nilai Kontrak Proyek Meningkat Menjadi Rp52,48 Miliar

Proyek pembangunan CWP-03 merupakan pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan UPI pada 2024. Pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri Asian Development Bank (ADB) yang dialokasikan melalui APBN dalam DIPA Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pada tahap awal, proyek tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp47.165.742.000. PT Arkindo ditetapkan sebagai penyedia jasa setelah melalui proses lelang. Kesepakatan pekerjaan dituangkan dalam kontrak Nomor 187/E4.5.3/10/2024 tertanggal 3 Juni 2024.

Dokumen kontrak tersebut ditandatangani oleh B.K. selaku PPK dan D.W.R. selaku Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta. Berdasarkan ketentuan awal, pekerjaan direncanakan berlangsung selama 210 hari kalender dengan batas penyelesaian pada 30 Desember 2024.

Dalam pelaksanaannya, kontrak mengalami perubahan melalui mekanisme addendum tambah kurang. Perubahan tersebut menyebabkan nilai pekerjaan meningkat menjadi Rp52.484.000.000. Masa pelaksanaan juga diperpanjang dari 210 menjadi 231 hari kalender, dengan batas penyelesaian hingga 20 Januari 2025.

Perubahan nilai dan waktu pelaksanaan tersebut menjadi bagian dari rangkaian dokumen yang perlu ditelusuri dalam penyidikan. Pemeriksaan terhadap perubahan kontrak penting untuk mengetahui kesesuaian antara proses administrasi, kebutuhan pekerjaan, dan realisasi konstruksi di lapangan.

Dugaan Jaminan Bank Tidak Sah Menjadi Fokus Penyidikan

Salah satu aspek yang didalami penyidik adalah dugaan penggunaan dokumen jaminan bank yang tidak sah oleh D.W.R. selaku pihak kontraktor. Dokumen tersebut diduga diterbitkan dengan mencantumkan nama Bank BRI dan Bank Mandiri.

Jenis dokumen jaminan yang dipersoalkan meliputi jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan untuk kontrak perubahan, jaminan pembayaran 100 persen, jaminan retensi, serta revisi jaminan pembayaran.

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan Kejati Jabar, B.K. selaku PPK diduga tidak melakukan verifikasi atau klarifikasi kepada pihak bank untuk memastikan keabsahan dokumen jaminan sebelum kontrak ditandatangani. Dugaan kelalaian tersebut menjadi salah satu bagian yang diperiksa untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengendalian kontrak dijalankan.

Secara prinsip, jaminan bank merupakan instrumen perlindungan bagi pemberi kerja apabila penyedia jasa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam kontrak. Oleh karena itu, verifikasi keabsahan jaminan menjadi tahapan penting dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ketidaktepatan dalam proses tersebut berpotensi melemahkan perlindungan terhadap keuangan negara.

Penyidik perlu mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas penerbitan, penggunaan, penerimaan, dan pemeriksaan dokumen tersebut. Pembuktian mengenai keaslian jaminan serta pengetahuan masing-masing pihak akan menjadi bagian penting dalam menentukan konstruksi pertanggungjawaban pidana.

Progres Fisik 75,34 Persen, Pembayaran Diduga Telah Penuh

Selain persoalan dokumen jaminan, penyidik juga menyoroti ketidaksesuaian antara perkembangan fisik konstruksi dan pembayaran kepada penyedia jasa. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana disampaikan dalam perkara, pekerjaan yang telah terpasang baru mencapai 75,34 persen.

Angka tersebut menunjukkan masih terdapat kekurangan pekerjaan sebesar 24,66 persen dari keseluruhan target kontrak. Meskipun pekerjaan secara fisik belum mencapai penyelesaian penuh, B.K. selaku PPK diduga tetap merealisasikan pembayaran sebesar 100 persen kepada D.W.R. sebagai penyedia jasa.

Perbedaan antara progres fisik dan realisasi pembayaran menjadi salah satu aspek penting dalam penyidikan. Penyidik perlu menelusuri dasar administrasi pembayaran, dokumen pemeriksaan pekerjaan, proses persetujuan, serta pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam setiap tahapan pencairan dana.

Apabila dugaan tersebut terbukti, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan ketidaksesuaian administrasi kontrak, tetapi juga menyangkut pengawasan penggunaan anggaran publik. Pembayaran pekerjaan konstruksi seharusnya memiliki dasar pemeriksaan dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Audit Inspektorat Catat Kerugian Negara Rp25,98 Miliar

Besaran kerugian keuangan negara dalam perkara pembangunan CWP-03 UPI Bandung tercantum dalam Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 001/PKKN/Insp.Inves/V/2026 tertanggal 26 Mei 2026.

Laporan tersebut menghitung kerugian keuangan negara sebesar Rp25.982.542.357,20 untuk proyek pembangunan CWP-03 UPI Bandung Tahun Anggaran 2024. Nilai tersebut setara dengan lebih dari separuh nilai kontrak awal yang mencapai Rp47.165.742.000.

Hasil audit menjadi salah satu dasar penting bagi penyidik untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi. Penelusuran dilakukan terhadap keterkaitan antara dokumen jaminan, pelaksanaan pekerjaan, perubahan kontrak, dan pembayaran kepada penyedia jasa.

Dalam proses pembuktian, hubungan antara setiap tindakan dan besaran kerugian negara perlu diuraikan secara cermat. Hal tersebut penting agar pertanggungjawaban pidana setiap pihak didasarkan pada perbuatan, kewenangan, dan bukti yang relevan.

Tersangka Kontraktor D.W.R. Diperiksa di Mimika

Sebelum penahanan B.K., penyidik Kejati Jabar telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka D.W.R. pada 10–11 November 2026. Pemeriksaan berlangsung di Kejaksaan Negeri Mimika, Jalan Agimuga Nomor 07, Mile 32, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Pemeriksaan dilakukan di lokasi tersebut karena D.W.R. sedang menjalani hukuman pidana badan dalam perkara lain di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Timika. Dengan kondisi tersebut, penyidik melaksanakan pemeriksaan di wilayah tempat yang bersangkutan menjalani masa pidana.

D.W.R. sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-652/M.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 29 Juli 2026. Adapun penyidikan terhadap B.K. didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-2392/M.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 29 Juli 2026 dan penetapan tersangka Nomor TAP-660/M.2/Fd.2/07/2026.

Penetapan kedua tersangka menunjukkan bahwa penyidikan tidak hanya berfokus pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi, tetapi juga pada hubungan antara pihak pengguna anggaran dan penyedia jasa. Penyidik perlu menguraikan secara jelas peran, kewenangan, serta tindakan masing-masing pihak dalam rangkaian pelaksanaan proyek.

Penerapan Pasal Tindak Pidana Korupsi

Dalam perkara ini, penyidik menerapkan sangkaan primair Pasal 603 juncto Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara itu, sangkaan subsidiair menggunakan Pasal 604 juncto Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c KUHP, juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penerapan ketentuan tersebut menjadi bagian dari konstruksi hukum yang akan diuji melalui proses penyidikan dan tahapan peradilan. Pembuktian harus mengacu pada unsur-unsur pasal yang disangkakan, alat bukti yang sah, serta keterkaitan perbuatan setiap tersangka dengan dugaan kerugian keuangan negara.

Pengawasan Proyek Pemerintah Menjadi Sorotan

Penahanan B.K. menambah perhatian terhadap pentingnya pengawasan proyek pembangunan yang menggunakan dana APBN dan pembiayaan pinjaman luar negeri. Pengelolaan proyek konstruksi berskala besar tidak hanya menuntut ketepatan perencanaan dan pelaksanaan teknis, tetapi juga kepatuhan terhadap prosedur pengadaan, validitas dokumen jaminan, serta akurasi pembayaran berdasarkan hasil pekerjaan.

Kasus CWP-03 UPI Bandung memperlihatkan sejumlah aspek yang perlu diuji secara menyeluruh, terutama hubungan antara perubahan kontrak, dokumen jaminan, progres konstruksi, dan pencairan anggaran. Pengawasan yang efektif harus memastikan setiap tahapan pekerjaan memiliki bukti administratif dan teknis yang dapat diverifikasi.

Kejati Jawa Barat masih harus menuntaskan penyidikan untuk membuktikan konstruksi perkara dan menentukan pertanggungjawaban hukum masing-masing tersangka. Penelusuran terhadap dokumen kontrak, aliran pembayaran, hasil pekerjaan, dan keabsahan jaminan menjadi bagian penting dalam proses tersebut.

Dalam perkembangan perkara ini, asas praduga tidak bersalah tetap harus dihormati. B.K. dan D.W.R. merupakan tersangka yang dugaan keterlibatannya masih harus dibuktikan melalui proses hukum. Keduanya tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.