Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Komunitas Banteng Asli Nusantara (DPN KOMBATAN)
Teropongpost, Jakarta,- Perjalanan menuju lima abad Jakarta menjadi momentum strategis untuk merumuskan kembali arah pembangunan ibu kota metropolitan tersebut. Setelah tidak lagi berstatus sebagai Ibu Kota Negara, Jakarta menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan kekuatan ekonominya sekaligus memperkuat posisi sebagai kota global yang modern, inklusif, dan tetap berakar pada kebudayaan nasional. Transformasi Jakarta menjadi kota global tidak cukup diukur melalui kemegahan infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan kota ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga identitas budayanya.
Gagasan mengenai Jakarta sebagai kota global dan berbudaya menjadi semakin relevan ketika perubahan status administratif menuntut penyesuaian fungsi, orientasi pembangunan, dan tata kelola perkotaan. Jakarta perlu memperkuat perannya sebagai pusat perdagangan, investasi, jasa keuangan, teknologi, diplomasi, dan inovasi. Namun, proses tersebut harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap karakter sosial serta kebudayaan masyarakat yang telah membentuk identitas kota selama berabad-abad.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Komunitas Banteng Asli Nusantara (DPN KOMBATAN), Budi Mulyawan, melalui gagasan bertajuk “5 Abad Kota Jakarta: Jakarta Kota Global dan Berbudaya, Bisa Diwujudkan?”, menilai bahwa Jakarta mempunyai modal yang cukup besar untuk meningkatkan pengaruhnya dalam percaturan internasional. Menurutnya, perpindahan pusat pemerintahan ke Nusantara seharusnya tidak dipandang sebagai akhir dari peran strategis Jakarta, melainkan sebagai kesempatan untuk membangun orientasi baru sebagai pusat ekonomi dan kebudayaan dunia.
Persoalan mendasar yang harus dijawab adalah bagaimana menjadikan Jakarta kompetitif di tingkat internasional tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat lokal. Pembangunan gedung pencakar langit, kawasan bisnis, dan infrastruktur modern memang penting, tetapi tidak dengan sendirinya menjamin keberhasilan transformasi. Diperlukan perencanaan terpadu, ekosistem ekonomi yang produktif, pelayanan publik berkualitas, serta kepemimpinan yang mampu mengambil keputusan strategis.
Kota Global Harus Tetap Memiliki Identitas Budaya
Salah satu tantangan utama pembangunan kota global adalah menjaga keseimbangan antara modernisasi dan pelestarian identitas lokal. Kota global pada dasarnya merupakan pusat aktivitas internasional yang memiliki pengaruh dalam bidang ekonomi, keuangan, perdagangan, teknologi, diplomasi, dan inovasi. Sementara itu, kota berbudaya ditandai oleh kemampuannya mempertahankan tradisi, seni, nilai sosial, dan karakter masyarakat di tengah perubahan zaman.
Budi menggunakan sejumlah kota dunia sebagai gambaran mengenai karakter tersebut. New York, London, Tokyo, Singapura, Dubai, dan Seoul dikenal memiliki pengaruh internasional dalam berbagai sektor. Adapun Kyoto, Paris, dan Yogyakarta dapat menjadi referensi mengenai bagaimana identitas budaya tetap dipertahankan di tengah perkembangan modernitas. Bagi Jakarta, kedua karakter itu tidak seharusnya dipertentangkan, tetapi perlu dipadukan dalam satu arah pembangunan.
Dalam konteks tersebut, budaya Betawi harus memperoleh ruang yang memadai dalam kehidupan perkotaan. Ondel-ondel, lenong, gambang kromong, kerak telor, dan soto Betawi tidak semestinya hanya ditampilkan sebagai ornamen pariwisata atau pelengkap kegiatan seremonial. Kekayaan budaya tersebut perlu hadir dalam lingkungan pendidikan, ruang publik, pusat kesenian, kegiatan masyarakat, serta pengembangan industri kreatif.
Modernisasi yang tidak memberikan ruang bagi budaya lokal berisiko melahirkan kota yang maju secara fisik, tetapi kehilangan karakter sosialnya. Sebaliknya, pelestarian budaya yang tidak disertai penguatan ekonomi dan inovasi dapat membuat potensi kebudayaan sulit berkembang. Karena itu, pembangunan Jakarta perlu menempatkan kebudayaan sebagai bagian integral dari strategi ekonomi, pendidikan, pariwisata, dan identitas kota.
Tiga Dimensi Strategis Transformasi Jakarta
Budi mengidentifikasi tiga dimensi penting yang perlu menjadi landasan transformasi Jakarta. Dimensi pertama adalah ekonomi. Jakarta harus memperkuat kapasitasnya sebagai pusat kegiatan ekonomi dengan mengembangkan investasi, perdagangan, jasa keuangan, pariwisata, teknologi, dan industri kreatif. Perubahan status sebagai daerah khusus setelah perpindahan ibu kota harus dimanfaatkan untuk memperluas sumber pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya tarik bagi perusahaan nasional maupun internasional.
Dimensi kedua berkaitan dengan kebudayaan dan kehidupan sosial. Identitas Betawi harus tetap menjadi unsur penting dalam pembangunan, tanpa mengesampingkan keberagaman masyarakat Jakarta yang berasal dari berbagai latar belakang daerah dan budaya. Keberagaman tersebut merupakan modal sosial yang dapat memperkuat karakter Jakarta sebagai kota terbuka dan inklusif.
Dimensi ketiga adalah politik dan diplomasi. Jakarta tetap menjadi salah satu representasi Indonesia di mata masyarakat internasional. Kualitas tata kelola, keamanan, infrastruktur, pelayanan publik, dan kondisi sosial perkotaan akan ikut membentuk persepsi dunia terhadap kemampuan Indonesia dalam mengelola pusat ekonomi berskala global.
Dengan demikian, kemacetan, banjir, polusi, ketimpangan sosial, dan persoalan keamanan tidak dapat dipandang sebagai masalah teknis semata. Persoalan tersebut berhubungan langsung dengan produktivitas masyarakat, kepercayaan investor, kualitas hidup penduduk, dan reputasi Jakarta dalam persaingan antar kota dunia.
Tujuh Ekosistem sebagai Fondasi Kota Global
Menurut Budi, pembangunan Jakarta sebagai kota global dan berbudaya membutuhkan tujuh ekosistem yang saling terhubung. Tanggung jawab tersebut tidak dapat dibebankan hanya kepada gubernur atau pemerintah daerah. Pemerintah pusat, DPRD, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas budaya, organisasi masyarakat, dan warga perlu mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing.
Ekosistem pertama adalah pemerintahan. Birokrasi Jakarta harus bekerja secara cepat, bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Prosedur perizinan perlu dibuat sederhana dan mudah diakses, sedangkan pungutan liar serta penyalahgunaan kewenangan harus ditangani secara konsisten. Kualitas pemerintahan menjadi fondasi penting karena kepercayaan masyarakat dan kepastian berusaha sangat dipengaruhi oleh integritas lembaga publik.
Ekosistem kedua adalah ekonomi. Jakarta harus menyediakan lingkungan usaha yang kondusif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perusahaan rintisan, perusahaan nasional, serta investor internasional. Kepastian hukum, kemudahan perizinan, keamanan berusaha, dan ketersediaan sumber daya manusia berkualitas merupakan faktor yang menentukan daya saing ekonomi kota.
Ekosistem ketiga adalah transportasi dan infrastruktur perkotaan. Integrasi MRT, LRT, TransJakarta, KRL, serta angkutan pengumpan perlu terus diperkuat agar mobilitas masyarakat menjadi lebih efisien. Pengembangan transportasi publik juga harus didukung trotoar yang layak, jalur sepeda, dan penataan kawasan yang memprioritaskan kebutuhan pengguna jalan. Pada saat bersamaan, pengendalian banjir membutuhkan pengelolaan sungai, waduk, drainase, dan tata ruang secara berkelanjutan.
Ekosistem keempat adalah kebudayaan. Pemerintah perlu memastikan seniman, komunitas Betawi, sanggar kesenian, dan pelaku ekonomi kreatif memperoleh kesempatan serta ruang untuk berkembang. Agenda kebudayaan sebaiknya tidak terbatas pada perayaan tertentu, tetapi menjadi bagian dari aktivitas kota sepanjang tahun. Dengan cara itu, kebudayaan dapat berkembang sebagai sumber identitas sekaligus kegiatan ekonomi masyarakat.
Ekosistem kelima mencakup pendidikan dan kesehatan. Kualitas sekolah negeri, fasilitas kesehatan, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja harus menjadi prioritas pembangunan. Jakarta membutuhkan sumber daya manusia yang mampu berkompetisi di tingkat internasional, tetapi tetap memiliki karakter kebangsaan dan kepedulian terhadap lingkungan sosialnya.
Ekosistem keenam adalah keamanan dan toleransi. Sebagai kota yang dihuni masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang, Jakarta harus menjamin rasa aman serta kesempatan yang setara bagi seluruh warga. Kehidupan kota global membutuhkan stabilitas sosial, penghormatan terhadap perbedaan, dan perlindungan terhadap hak masyarakat.
Ekosistem ketujuh adalah digitalisasi. Pemanfaatan teknologi harus diarahkan untuk menyelesaikan persoalan nyata, bukan sekadar memperlihatkan modernisasi. Sistem digital dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pengelolaan sampah, memantau lalu lintas, memperkuat penanganan banjir, mengelola penerangan jalan, serta mempercepat tindak lanjut pengaduan masyarakat. Ketujuh ekosistem tersebut harus dikembangkan secara terpadu karena ketertinggalan satu sektor dapat menghambat kemajuan sektor lainnya.
Kepemimpinan dan Tata Kelola Menentukan Arah Pembangunan
Di tengah kompleksitas persoalan perkotaan, kualitas kepemimpinan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan transformasi Jakarta. Budi menilai bahwa Jakarta membutuhkan pemimpin yang berani mengambil keputusan, mampu membangun kolaborasi, dan memiliki komitmen kuat untuk memperbaiki birokrasi.
Kepemimpinan daerah tidak cukup dinilai dari pidato, pencitraan, atau besarnya proyek pembangunan. Ukuran yang lebih substansial adalah kemampuan pemerintah menyelesaikan persoalan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemberantasan pungutan liar, premanisme, praktik mafia tanah, dan dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan harus menjadi bagian dari agenda pembenahan tata kelola.
Kepastian regulasi juga memegang peranan penting. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan dan peraturan pelaksana yang mendukung fungsi baru Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global. Kerangka hukum tersebut harus diikuti kebijakan yang konsisten, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, koordinasi antara gubernur, DPRD, pemerintah pusat, badan usaha milik daerah (BUMD), sektor swasta, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan media perlu diperkuat. Tanpa kesamaan visi dan pembagian tanggung jawab yang jelas, pembangunan berisiko terhambat oleh ego sektoral serta kepentingan jangka pendek.
APBD Harus Berorientasi pada Kebutuhan Masyarakat
Pengelolaan anggaran menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa pembangunan Jakarta memberikan manfaat secara luas. Budi menekankan bahwa kapasitas fiskal daerah harus diarahkan pada program yang menjawab kebutuhan dasar masyarakat, bukan semata-mata proyek yang menonjol secara visual.
Penyediaan air bersih, transportasi publik, pendidikan, kesehatan, pengendalian banjir, pengurangan polusi, pengelolaan sampah, dan pembinaan kebudayaan perlu memperoleh perhatian dalam prioritas anggaran. Penggunaan APBD harus mempertimbangkan manfaat sosial, jangkauan penerima program, keberlanjutan, dan dampaknya terhadap kualitas hidup warga.
Pembangunan kota tidak semestinya hanya berorientasi pada proyek mercusuar yang terlihat megah, tetapi kurang menyentuh kebutuhan masyarakat. Keberhasilan kota global justru terlihat dari kemampuannya mengurangi ketimpangan, memperluas akses pelayanan dasar, dan memastikan kelompok masyarakat yang berbeda memperoleh manfaat pembangunan secara adil.
Perbedaan kondisi antara kawasan bisnis modern di Sudirman dan sejumlah permukiman yang masih membutuhkan peningkatan akses air bersih, sanitasi, serta fasilitas dasar memperlihatkan pentingnya pemerataan pembangunan. Ketimpangan tersebut perlu menjadi perhatian serius apabila Jakarta ingin membangun reputasi sebagai kota global yang inklusif.
Modal Jakarta Besar, tetapi Persoalan Perkotaan Harus Diselesaikan
Jakarta memiliki sejumlah keunggulan untuk bersaing dengan kota-kota besar di kawasan Asia Tenggara. Letak strategis, keberadaan Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Pelabuhan Tanjung Priok, kekuatan ekonomi, sumber daya manusia, keberagaman budaya, serta infrastruktur transportasi merupakan modal yang dapat terus dikembangkan.
Namun, berbagai keunggulan tersebut belum sepenuhnya terbebas dari persoalan struktural. Kemacetan dan banjir masih menjadi tantangan kronis, sementara ketimpangan sosial tercermin dalam perbedaan kualitas lingkungan dan akses pelayanan publik antarkawasan. Persoalan birokrasi, pungutan liar, premanisme, polusi udara, pengelolaan sampah, serta keterbatasan ruang bagi sebagian aktivitas budaya Betawi juga membutuhkan penanganan yang konsisten.
Dalam pandangan Budi, pemerintah perlu menjalankan dua agenda secara bersamaan: memperbesar keunggulan Jakarta dan mengurangi kelemahan yang selama ini menghambat kemajuannya. Citra kota modern tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat.
Persaingan Kota Global Menuntut Perubahan yang Terukur
Transformasi Jakarta juga memiliki urgensi ekonomi karena persaingan antar kota semakin kompetitif. Singapura, Kuala Lumpur, Bangkok, Ho Chi Minh City, dan Manila merupakan kota-kota yang bersaing dalam menarik investasi, mengembangkan ekonomi digital, serta memperkuat posisi sebagai pusat aktivitas bisnis internasional.
Apabila pembenahan infrastruktur, birokrasi, dan pelayanan publik berjalan lambat, daya tarik Jakarta bagi investor dan perusahaan global dapat menghadapi tekanan. Karena itu, penguatan daya saing harus dilakukan melalui kebijakan yang konsisten dan mampu menciptakan kepastian bagi pelaku usaha.
Pada saat yang sama, Jakarta memiliki generasi muda yang kreatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Potensi tersebut perlu didukung melalui pengembangan industri digital, ekonomi kreatif, pariwisata, dan inovasi. Kesempatan kerja berkualitas harus diperluas agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh generasi muda dan kelompok masyarakat lainnya.
Keberhasilan transformasi Jakarta dengan demikian tidak cukup diukur berdasarkan nilai investasi atau pertumbuhan ekonomi. Indikator yang lebih menyeluruh perlu mencakup peningkatan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, akses terhadap layanan dasar, kualitas lingkungan, serta pemerataan manfaat pembangunan.
Kota Global Harus Memberikan Manfaat bagi Seluruh Warga
Pertanyaan penting dalam setiap agenda transformasi perkotaan adalah siapa yang menikmati hasil pembangunan. Jakarta sebagai kota global tidak boleh hanya menguntungkan kelompok yang memiliki akses terhadap modal, teknologi, dan kawasan ekonomi modern. Pedagang pasar, pengemudi transportasi, pekerja, mahasiswa, guru, pelaku UMKM, serta keluarga berpenghasilan rendah juga harus memperoleh peluang yang lebih baik.
Transportasi publik yang terintegrasi, misalnya, dapat membantu mengurangi waktu perjalanan dan meningkatkan efisiensi aktivitas masyarakat. Lingkungan yang bersih serta pengendalian banjir dapat memperbaiki kesehatan dan keamanan warga. Sementara itu, pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas akan memperkuat kesempatan generasi mendatang.
Pengembangan budaya Betawi juga dapat memberikan manfaat ekonomi melalui pariwisata, seni pertunjukan, kuliner, kerajinan, dan berbagai bentuk industri kreatif. Dengan demikian, pelestarian budaya bukan hanya upaya menjaga warisan sejarah, tetapi juga strategi untuk menciptakan kegiatan ekonomi dan memperkuat kebanggaan masyarakat.
Pendekatan tersebut menegaskan bahwa identitas budaya dan kemajuan ekonomi bukan dua tujuan yang saling bertentangan. Keduanya dapat saling memperkuat apabila kebijakan pembangunan memberikan ruang yang adil bagi masyarakat, komunitas budaya, dan pelaku ekonomi lokal.
Lima Abad Jakarta sebagai Momentum Perubahan
Gagasan Budi Mulyawan menempatkan masa depan Jakarta pada tiga prasyarat utama, yakni kepemimpinan yang berani dan berintegritas, masyarakat yang disiplin serta memiliki kebanggaan terhadap kotanya, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Ketiganya harus berjalan beriringan agar pembangunan tidak berhenti pada perencanaan, tetapi menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.
Jakarta memiliki modal ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, dan kekayaan budaya untuk memperkuat pengaruhnya di tingkat internasional. Namun, seluruh potensi tersebut memerlukan dukungan pembenahan birokrasi, kepastian regulasi, pemerataan pembangunan, serta keberanian menyelesaikan persoalan perkotaan yang telah berlangsung lama.
Lima abad Jakarta seharusnya tidak hanya diperingati sebagai perjalanan sejarah sebuah kota, tetapi juga dijadikan kesempatan untuk mengevaluasi arah pembangunan dan menetapkan prioritas masa depan. Momentum tersebut perlu menghasilkan komitmen yang terukur, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik hingga perlindungan terhadap kebudayaan lokal.
Jakarta tidak harus memilih antara menjadi kota modern dan mempertahankan identitas budayanya. Modernisasi dan pelestarian budaya justru perlu menjadi dua kekuatan yang saling melengkapi. Kota global yang sesungguhnya bukan hanya kota yang dikenal karena gedung tinggi, pusat bisnis, dan kemajuan teknologinya, melainkan kota yang mampu menghadirkan kesejahteraan, menjaga identitas, menghormati keberagaman, serta menjamin masa depan yang lebih baik bagi seluruh warganya.
