Teropongpost, JAKARTA – Polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), kembali menjadi perhatian masyarakat. Praktisi hukum Santrawan Paparang menilai, pemeriksaan melalui laboratorium forensik independen patut dipertimbangkan sebagai upaya memperkuat objektivitas pembuktian sekaligus membangun kepercayaan publik di tengah proses hukum yang masih berlangsung.
Menurut Santrawan, perdebatan mengenai keaslian ijazah Jokowi seharusnya tidak terus berkembang dalam bentuk perbedaan klaim tanpa penyelesaian yang berbasis bukti. Pengujian dokumen melalui pendekatan ilmiah, keterbukaan metode pemeriksaan, dan kejelasan prosedur dinilai penting untuk menghadirkan kepastian hukum.
Ia menegaskan bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik (Labfor) Polri terhadap ijazah Jokowi tetap harus dihormati. Namun, dalam perkara yang memperoleh perhatian luas, independensi pemeriksa dan transparansi proses pengujian menjadi faktor penting agar hasil pemeriksaan dapat dipahami serta dipertanggungjawabkan secara objektif.
“Dalam perkara yang menyedot perhatian masyarakat luas, independensi pemeriksa menjadi sangat penting. Jangan sampai muncul persepsi keberpihakan. Yang harus diuji adalah dokumennya, metode pemeriksaannya, bahan pembanding, dan validitas hasilnya,” ujar Santrawan.
Ia menjelaskan, usulan pemeriksaan tambahan tidak otomatis berarti hasil pengujian sebelumnya dianggap keliru. Sebaliknya, pengujian independen dapat menjadi langkah pelengkap untuk memperkuat proses pembuktian, sepanjang dilakukan berdasarkan kebutuhan hukum dan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.
Keberatan Jokowi dalam Persidangan
Perdebatan mengenai pemeriksaan fisik ijazah kembali mencuat setelah Jokowi menyampaikan keberatan ketika diminta menjalani pemeriksaan forensik ulang dalam persidangan perkara dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).
Dalam persidangan tersebut, Jokowi menyatakan:
“Saya keberatan, Yang Mulia. Karena ijazah saya sudah diuji di Labfor, Lab Forensik milik Polri.”
Menanggapi pernyataan itu, Santrawan berpandangan bahwa keberatan pemilik dokumen perlu dihormati. Meski demikian, kebutuhan pembuktian dalam persidangan tetap menjadi kewenangan majelis hakim untuk dipertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum acara, relevansi alat bukti, dan kepentingan pemeriksaan perkara.
Menurutnya, persoalan tersebut harus dilihat secara proporsional. Hak pribadi seseorang tetap harus dilindungi, tetapi kebutuhan untuk memperoleh kepastian hukum juga tidak boleh dikesampingkan. Karena itu, pertimbangan mengenai pemeriksaan tambahan harus didasarkan pada aspek yuridis dan kebutuhan pembuktian, bukan tekanan opini publik.
“Jangan sampai persoalan ini berhenti pada perdebatan siapa yang percaya dan siapa yang tidak percaya. Hukum harus bekerja berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan persepsi,” tegasnya.
Pembuktian Dokumen Harus Dibedakan dari Pembuktian Tindak Pidana
Santrawan juga mengingatkan bahwa persoalan autentikasi ijazah tidak dapat disamakan dengan pembuktian adanya tindak pidana. Keduanya merupakan persoalan hukum yang memiliki unsur dan kebutuhan pembuktian berbeda.
Menurutnya, pertanggungjawaban pidana tidak dapat ditetapkan hanya berdasarkan dugaan atau penilaian sepihak. Harus terdapat bukti mengenai perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana serta unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum.
Dalam perspektif hukum pidana, Santrawan menyoroti tiga konsep yang perlu diperhatikan, yaitu malicious intent atau niat jahat, actus reus atau perbuatan lahiriah, serta mens rea yang berkaitan dengan sikap batin dan unsur kesalahan pelaku.
Ia turut mengingatkan asas actus non facit reum nisi mens sit rea, yang secara umum menjelaskan bahwa suatu perbuatan tidak dengan sendirinya menjadikan seseorang bersalah tanpa adanya unsur kesalahan yang relevan menurut hukum.
“Harus dibedakan antara pembuktian suatu dokumen dengan pembuktian adanya tindak pidana. Apabila ada dugaan pelanggaran hukum, seluruh unsur pidananya wajib dibuktikan sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Pandangan tersebut menekankan bahwa penilaian terhadap suatu dokumen harus bertumpu pada hasil pemeriksaan yang relevan, sedangkan penentuan pertanggungjawaban pidana harus melalui pembuktian setiap unsur tindak pidana. Dengan demikian, kesimpulan hukum tidak semestinya dibangun hanya dari dugaan mengenai keaslian atau ketidakautentikan dokumen.
Hindari Penghakiman Sebelum Proses Hukum Selesai
Santrawan selanjutnya mengingatkan bahwa pihak yang mempersoalkan keaslian ijazah harus mampu menyampaikan bukti yang dapat diuji melalui mekanisme hukum. Pada saat yang sama, pihak yang menyatakan dokumen tersebut autentik juga perlu menghormati proses pembuktian yang berlaku.
Menurutnya, penegakan hukum harus terbebas dari pengaruh popularitas, tekanan politik, maupun kedudukan seseorang. Setiap pihak memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil dan kesempatan menyampaikan argumentasi berdasarkan bukti.
Karena itu, majelis hakim diharapkan mempertimbangkan setiap permohonan pemeriksaan tambahan secara independen dan objektif. Pertimbangan tersebut perlu memperhatikan ketentuan hukum acara, relevansi pemeriksaan terhadap perkara, serta kebutuhan untuk memperoleh kejelasan fakta.
Ia menilai, tujuan pemeriksaan forensik bukan untuk memenangkan pihak tertentu atau menjatuhkan pihak lainnya. Pemeriksaan harus diarahkan untuk memperoleh keterangan ilmiah yang dapat membantu proses pembuktian dan menjadi bahan pertimbangan hukum bagi majelis hakim.
Keterbukaan mengenai metode pemeriksaan, bahan pembanding, prosedur analisis, dan validitas hasil menjadi aspek yang tidak kalah penting. Informasi tersebut dapat membantu menjelaskan dasar kesimpulan forensik tanpa harus mengabaikan hak dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat.
Independensi Pemeriksaan Menjadi Kunci Kepastian Hukum
Pada akhirnya, polemik keaslian ijazah Jokowi membutuhkan penyelesaian melalui mekanisme pembuktian yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Perbedaan pandangan di masyarakat tidak akan selesai hanya melalui pernyataan yang saling berlawanan, tetapi memerlukan proses hukum yang berlandaskan fakta dan alat bukti.
Santrawan menilai, independensi pemeriksaan harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap kewenangan majelis hakim. Pemeriksaan tambahan dapat dipertimbangkan apabila relevan dengan kebutuhan pembuktian, sedangkan keputusan mengenai penggunaan alat bukti tetap harus mengikuti ketentuan hukum acara.
Ia juga mengingatkan agar seluruh pihak tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum proses hukum memberikan kejelasan. Tuduhan mengenai dokumen maupun dugaan tindak pidana harus diuji melalui bukti, bukan asumsi, tekanan opini, atau kepentingan tertentu.
“Kebenaran tidak boleh takut diuji. Independensi tidak boleh dikompromikan. Hukum tidak boleh tunduk kepada kepentingan siapa pun. Jangan biarkan publik terus bertanya karena kepastian hukum tidak kunjung dihadirkan,” pungkas Santrawan, Sabtu (7/11/2026).
Penyelesaian polemik keaslian ijazah Jokowi perlu mengedepankan transparansi, objektivitas, dan kepatuhan terhadap hukum. Pengujian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, perlindungan hak setiap pihak, serta independensi majelis hakim merupakan unsur penting untuk menghadirkan kepastian hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan.
