Dugaan Penyadapan Ilegal Menggunakan LIMS, Soleman B. Ponto Soroti Rantai Komando dan Akuntabilitas

Dugaan penyadapan ilegal menggunakan LIMS tersebut tidak hanya berkaitan dengan nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga disebut menyasar pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha. Penyidik turut mendalami dugaan penggunaan sistem tanpa proses verifikasi dan prosedur yang dipersyaratkan.

Persoalan dugaan penyadapan ilegal menggunakan LIMS semakin kompleks setelah muncul informasi mengenai pemasukan sejumlah nomor telepon ke dalam sistem tanpa keterkaitan yang jelas dengan proses penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana. Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan dari komputer sistem LIMS pada Oktober 2026.

Hingga perkembangan penyidikan pada 6 November 2026, empat orang yang disebut telah ditetapkan sebagai tersangka adalah mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol. Slamet Uliandi.

Penetapan Slamet Uliandi sebagai tersangka merupakan perkembangan lanjutan setelah sebelumnya berstatus sebagai saksi. Penyidik menyatakan peningkatan status tersebut dilakukan berdasarkan hasil gelar perkara. Tiga tersangka lainnya telah ditahan, sedangkan Slamet belum ditahan karena kondisi kesehatan pascastroke.

Bareskrim mengungkapkan bahwa dugaan aktivitas penyadapan berlangsung dalam rentang 2025–2026. Dalam penyidikan, aparat juga menelusuri dugaan penggunaan sistem untuk mengakses komunikasi sejumlah pihak yang berasal dari berbagai latar belakang.

Selain menentukan pihak yang diduga melakukan penyadapan, penyidik menghadapi pekerjaan penting untuk mengungkap bagaimana sistem tersebut digunakan, siapa yang menentukan sasaran, siapa yang memberikan persetujuan, serta ke mana informasi hasil intersepsi disalurkan.

Persoalan rantai komando dan pengguna akhir informasi tersebut menjadi perhatian Laksamana Muda TNI (Purn) Dr. Soleman B. Ponto, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Dalam wawancara dengan awak media, Sabtu (7/11/2026), ia menekankan bahwa kegiatan pengumpulan informasi harus memiliki tujuan dan pihak yang jelas.

“Prinsip intelijen itu sederhana: tidak ada pengumpulan informasi tanpa user,” ujar Ponto kepada JurnalPatroliNews.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya menelusuri proses pengumpulan informasi secara menyeluruh. Menurut perspektif Ponto, pemeriksaan tidak seharusnya hanya diarahkan kepada operator atau administrator yang menjalankan perangkat, tetapi juga mencakup pihak yang meminta, memerintahkan, menyetujui, menerima, dan menggunakan informasi hasil intersepsi.

Legalitas LIMS Tidak Otomatis Membenarkan Penyadapan

Dalam menjelaskan persoalan legalitas Lawful Interception Management System (LIMS), Ponto mengingatkan perlunya membedakan antara keabsahan perangkat teknologi dan keabsahan tindakan yang dilakukan melalui perangkat tersebut.

Secara konseptual, LIMS merupakan sistem untuk mengelola proses intersepsi komunikasi dalam mendukung kepentingan penegakan hukum. Namun, keberadaan teknologi tersebut tidak serta-merta memberikan kewenangan kepada setiap orang untuk melakukan penyadapan.

“Jangan mencampuradukkan antara legalitas alat dengan legalitas tindakan. Sistemnya dapat digunakan untuk kepentingan penegakan hukum, tetapi setiap tindakan penyadapan tetap harus memiliki dasar kewenangan yang sah,” jelas Ponto.

Ia menjelaskan bahwa penggunaan teknologi intersepsi harus memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan. Persyaratan tersebut mencakup tujuan yang sah, identitas sasaran yang jelas, dasar permintaan, otorisasi pejabat berwenang, serta mekanisme pengawasan.

“Yang harus diperiksa bukan hanya apakah alatnya legal, tetapi apakah orang yang menggunakannya memiliki kewenangan dan apakah prosedurnya dijalankan sesuai aturan,” tandasnya.

Dengan demikian, LIMS semestinya berfungsi sebagai instrumen pendukung penegakan hukum, bukan fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, kelompok, maupun agenda di luar mandat peraturan perundang-undangan.

Informasi Dugaan 6.000 Nomor Telepon Perlu Diverifikasi

Perhatian terhadap perkara ini juga meningkat setelah beredar informasi mengenai dugaan lebih dari 6.000 nomor telepon yang tercatat dalam daftar sasaran penyadapan. Informasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sumber daftar, mekanisme penentuan target, dan pihak yang memiliki kewenangan memasukkan nomor-nomor tersebut ke dalam sistem.

Meski demikian, angka 6.000 nomor telepon masih perlu diverifikasi melalui dokumen penyidikan atau keterangan resmi aparat. Belum dapat dipastikan apakah seluruh nomor tersebut benar-benar telah menjadi sasaran intersepsi, baru tercatat sebagai daftar permintaan, atau hanya tersimpan dalam basis data pemantauan.

JurnalPatroliNews mempertanyakan mekanisme pertanggungjawaban apabila ribuan nomor tersebut terbukti dimasukkan ke dalam sistem tanpa prosedur yang sah.

Ponto menilai, pemeriksaan harus dimulai dengan mengidentifikasi hubungan antara pihak yang meminta informasi, pihak yang melaksanakan pengumpulan, dan pihak yang menerima hasil intersepsi.

“Kalau ada ribuan nomor yang masuk dalam suatu sistem pemantauan, pertanyaan pertama adalah siapa yang meminta nomor-nomor itu dimasukkan. Kemudian, siapa yang menyetujui dan siapa yang menerima hasil informasinya?” paparnya.

Menurutnya, daftar nomor telepon saja tidak cukup untuk menjelaskan keseluruhan peristiwa. Penyidik perlu memeriksa dokumen permintaan, catatan aktivitas sistem, riwayat akses, serta hasil pemeriksaan forensik digital untuk menentukan status masing-masing nomor.

“Angka 6.000 itu harus diuji dengan bukti digital. Harus diketahui apakah semuanya benar-benar menjadi target penyadapan, apakah baru berupa daftar permintaan, atau sudah masuk dalam proses intersepsi. Itu dua hal yang berbeda,” tegas Ponto.

Pembedaan tersebut diperlukan agar informasi yang berkembang di ruang publik tidak langsung dianggap sebagai fakta hukum sebelum memperoleh dukungan alat bukti yang dapat diuji.

Pengusutan Harus Menjangkau Operator hingga Pengguna Informasi

Dalam wawancara tersebut, JurnalPatroliNews juga mempertanyakan apakah pemeriksaan perkara cukup difokuskan kepada operator dan administrator sistem LIMS. Ponto berpandangan bahwa pengusutan perlu mencakup keseluruhan proses, mulai dari permintaan pengumpulan informasi hingga pemanfaatan hasilnya.

“Operator memang penting diperiksa, tetapi jangan berhenti pada operator. Harus diketahui siapa yang memberikan perintah, siapa yang meminta informasi, siapa yang menerima, dan siapa yang menggunakan hasil penyadapan tersebut,” imbuh Ponto.

Ia menjelaskan bahwa konsep user atau pengguna akhir merupakan salah satu unsur penting untuk memahami tujuan pengumpulan informasi. Pihak yang menjalankan perangkat secara teknis belum tentu merupakan pihak yang memiliki kepentingan terhadap informasi yang dikumpulkan.

“Kalau kita hanya memeriksa orang yang menjalankan perangkat, sementara pengguna hasilnya tidak ditelusuri, maka rangkaian persoalannya belum tentu terungkap secara utuh,” ungkapnya.

Oleh karena itu, penyidik perlu memeriksa distribusi informasi secara menyeluruh. Pemeriksaan tersebut antara lain mencakup pihak yang mengakses, mengunduh, menyimpan, menyalin, maupun meneruskan hasil intersepsi kepada pihak lain.

Penelusuran juga diperlukan untuk mengetahui apakah informasi tersebut pernah digunakan dalam pengambilan keputusan, kepentingan politik, kepentingan pribadi, atau tujuan lain yang tidak berkaitan dengan penegakan hukum.

Audit Digital Penting untuk Mengungkap Rantai Komando

Aspek lain yang perlu mendapat perhatian adalah pemeriksaan rekam jejak aktivitas sistem atau audit trail. Melalui mekanisme tersebut, penyidik dapat menelusuri identitas akun pengguna, waktu akses, perubahan konfigurasi, pemasukan nomor sasaran, aktivasi intersepsi, pengunduhan data, hingga pemindahan informasi.

Pemeriksaan juga perlu mencakup dugaan perubahan dan penghapusan data elektronik. Keberadaan salinan cadangan, log aktivitas, serta kemungkinan pemulihan data menjadi bagian penting untuk memastikan integritas barang bukti digital.

Ponto menegaskan bahwa pemeriksaan jejak digital dapat membantu mengidentifikasi aktivitas pengguna dan kemungkinan keterlibatan pihak yang memiliki kewenangan dalam sistem.

“Jejak digital harus diperiksa secara menyeluruh. Dari sana dapat diketahui siapa yang mengakses, kapan dilakukan, tindakan apa yang dilakukan, dan apakah terdapat persetujuan atau perintah dari pejabat yang berwenang,” tegas Ponto.

Ia mengingatkan bahwa tanggung jawab setiap pihak harus ditentukan berdasarkan fungsi, kewenangan, dan bukti keterlibatannya. Operator perlu diperiksa berdasarkan tindakan teknis yang dilakukan, sedangkan administrator harus ditelusuri sesuai tanggung jawab pengelolaan sistem.

Sementara itu, pejabat yang diduga memberikan perintah atau persetujuan perlu diperiksa berdasarkan dokumen dan bukti yang relevan. Pihak yang menerima maupun menggunakan hasil intersepsi juga harus ditelusuri apabila terdapat indikasi keterlibatan dalam penyalahgunaan kewenangan.

“Jangan menyimpulkan seseorang bertanggung jawab hanya karena jabatannya. Harus ada bukti mengenai peran, kewenangan, perintah, dan tindakan masing-masing,” pinta Ponto.

Dengan pendekatan tersebut, konstruksi perkara diharapkan dapat dibangun melalui keterkaitan antara bukti elektronik, keterangan saksi, dokumen administrasi, dan tindakan setiap pihak yang diperiksa.

BSSN, BIN, dan BAIS Perlu Dilibatkan Sesuai Mandat

Pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan teknologi intersepsi juga memerlukan kemampuan teknis yang memadai. JurnalPatroliNews menyoroti kemungkinan perlunya pelibatan lembaga lain untuk mendukung pemeriksaan keamanan sistem elektronik, perlindungan informasi, dan aspek intelijen.

Ponto berpandangan bahwa pemeriksaan terhadap server dan infrastruktur elektronik membutuhkan dukungan keahlian khusus. Ia menyebut Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai lembaga yang dapat memberikan perspektif keamanan siber sesuai kewenangannya.

“Kalau yang diperiksa menyangkut sistem elektronik, server, dan keamanan infrastruktur, kemampuan teknis harus dilibatkan. BSSN dapat memberikan perspektif keamanan siber sesuai kewenangannya,” jelas Ponto.

Ia juga menyinggung peran Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) yang memiliki fungsi intelijen berbeda berdasarkan mandat masing-masing.

“Persoalan intelijen tidak boleh diperiksa hanya dari satu sisi. Namun, setiap lembaga harus bekerja sesuai kewenangan dan tidak boleh mencampuri fungsi lembaga lain di luar dasar hukum yang diberikan,” jelasnya.

Menurut Ponto, pelibatan lembaga lain harus memperhatikan batas kewenangan, independensi pemeriksaan, dan objektivitas penanganan perkara. Hal ini penting terutama apabila institusi yang memiliki atau mengoperasikan sistem turut menjadi bagian dari persoalan yang sedang diselidiki.

Pemeriksaan teknis yang independen juga dapat membantu menjaga keutuhan barang bukti elektronik dan mengurangi risiko perubahan maupun hilangnya data yang relevan dengan penyidikan.

Penyadapan Harus Tunduk pada Hukum dan Perlindungan Privasi

Penggunaan teknologi penyadapan berkaitan langsung dengan perlindungan hak privasi dan kerahasiaan komunikasi. Negara memang dapat menggunakan instrumen intersepsi untuk kepentingan penegakan hukum, tetapi kewenangan tersebut harus memiliki dasar hukum dan dilaksanakan melalui prosedur yang sah.

“Negara memang membutuhkan instrumen untuk mengungkap tindak pidana. Tetapi kewenangan itu harus memiliki dasar hukum. Tidak boleh ada penyadapan yang dilakukan hanya karena seseorang memiliki akses terhadap perangkat atau sistem,” kata Ponto.

Dalam kerangka hukum Indonesia, terdapat sejumlah ketentuan yang relevan untuk menjadi perhatian penyidik.

Pertama, Pasal 31 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur larangan melakukan intersepsi atau penyadapan tanpa hak atau secara melawan hukum terhadap informasi elektronik dan transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik. Ketentuan tersebut juga mengatur pengecualian untuk intersepsi dalam rangka penegakan hukum oleh institusi yang memperoleh kewenangan berdasarkan undang-undang.

Kedua, Pasal 136 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berlaku sejak 2 Januari 2026, menyatakan bahwa penyidik dapat melakukan penyadapan untuk kepentingan penyidikan. Pengaturan lebih lanjut mengenai penyadapan ditempatkan dalam undang-undang tersendiri.

Ketiga, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur ketentuan pidana terhadap tindakan melawan hukum berupa mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan intersepsi tidak dapat dijalankan tanpa batas. Legalitas tindakan perlu dinilai berdasarkan dasar hukum, tujuan, prosedur, dan kewenangan pihak yang melaksanakannya.

Ponto kembali mengingatkan bahwa penggunaan kewenangan negara harus selalu disertai mekanisme pertanggungjawaban.

“Prinsipnya, kewenangan negara harus berjalan bersama pertanggungjawaban. Jangan sampai alasan penegakan hukum justru digunakan untuk membenarkan tindakan yang tidak memiliki dasar hukum,” tegasnya.

Pertanggungjawaban Harus Berdasarkan Peran dan Bukti

JurnalPatroliNews selanjutnya mengangkat persoalan pertanggungjawaban apabila penyidikan menemukan bukti penggunaan LIMS di luar kepentingan penegakan hukum. Menanggapi hal tersebut, Ponto menekankan bahwa penentuan tanggung jawab harus didasarkan pada tindakan dan bukti keterlibatan setiap pihak.

“Kalau ditemukan penyalahgunaan, harus ditelusuri siapa yang melakukan, siapa yang memerintahkan, siapa yang mengetahui, dan siapa yang menerima manfaat dari informasi tersebut. Pertanggungjawaban harus mengikuti peran dan bukti keterlibatan masing-masing,” ujar Ponto.

Menurutnya, penyidik perlu menyusun kronologi secara menyeluruh, mulai dari permintaan intersepsi, proses persetujuan, pelaksanaan penyadapan, pengolahan informasi, distribusi hasil, hingga pemanfaatannya oleh pihak penerima.

Setidaknya terdapat sejumlah persoalan yang perlu dijelaskan melalui proses penyidikan. Pertama, siapa yang memiliki kewenangan menentukan nomor telepon sebagai sasaran intersepsi? Kedua, apakah setiap aktivitas penyadapan didukung dokumen permohonan dan persetujuan sesuai ketentuan?

Ketiga, siapa yang memberikan instruksi teknis dan siapa yang berwenang mengaktifkan sistem? Keempat, kepada siapa hasil intersepsi disampaikan dan untuk kepentingan apa informasi tersebut digunakan?

Kelima, apakah dugaan penghapusan data elektronik pada Oktober 2026 memengaruhi integritas barang bukti, serta bagaimana penyidik memulihkan atau memverifikasi jejak digital yang berkaitan dengan perkara?

Jawaban atas pertanyaan tersebut diperlukan agar penyidikan tidak hanya menjelaskan penggunaan perangkat, tetapi juga mengungkap kemungkinan penyimpangan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kewenangan.

Transparansi Penyidikan Menjadi Ujian Akuntabilitas Institusi

Perkembangan perkara ini menempatkan institusi penegak hukum pada tuntutan untuk memastikan proses penyidikan berlangsung profesional, transparan, dan tidak diskriminatif. Penetapan empat tersangka perlu diikuti pembuktian yang objektif mengenai peran masing-masing, tanpa mengabaikan asas praduga tidak bersalah.

Proses pidana juga perlu berjalan sesuai mekanisme hukum, sementara pemeriksaan etik dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kedua proses tersebut memiliki ruang lingkup dan konsekuensi berbeda, tetapi sama-sama penting dalam menjaga akuntabilitas institusi.

Informasi mengenai dugaan ribuan nomor telepon yang menjadi sasaran penyadapan juga perlu dijelaskan secara proporsional. Publik berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara sepanjang penyampaiannya tidak mengganggu penyidikan maupun membuka data pribadi yang wajib dilindungi.

Penyidik juga perlu memastikan apakah terdapat pihak lain yang menerima, menyimpan, atau memanfaatkan hasil intersepsi di luar tujuan penegakan hukum. Pemeriksaan tersebut menjadi penting untuk mengetahui apakah dugaan penyalahgunaan hanya terjadi pada tahap operasional atau melibatkan rangkaian tindakan yang lebih luas.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan pengungkapan perkara tidak semata-mata terletak pada jumlah orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Hal yang lebih mendasar ialah kemampuan penyidik menjelaskan mekanisme penggunaan sistem, dasar penentuan sasaran, alur perintah, distribusi informasi, dan pertanggungjawaban setiap pihak berdasarkan bukti.

LIMS Harus Berada dalam Pengawasan Hukum

Menutup wawancara, Ponto kembali menekankan bahwa teknologi intersepsi harus ditempatkan dalam kerangka hukum dan pengawasan yang jelas. Sistem tersebut dapat mendukung penegakan hukum apabila digunakan berdasarkan kewenangan dan prosedur yang sah, tetapi tidak boleh menjadi sarana untuk mengabaikan hak privasi masyarakat.

“Teknologi boleh semakin canggih, tetapi kewenangan negara tetap harus dibatasi hukum. Yang harus dijaga adalah agar sistem penegakan hukum tidak keluar dari tujuan pembentukannya,” tutup Soleman Ponto.

Bagi masyarakat, perkara ini bukan hanya menyangkut pihak yang menguasai atau mengoperasikan teknologi penyadapan. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana penggunaan teknologi tersebut diawasi, siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi penyimpangan, dan bagaimana negara menjamin hak komunikasi warga tetap terlindungi.

Dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk nomor Presiden dan berbagai kelompok masyarakat, perlu diungkap berdasarkan bukti yang dapat diuji melalui proses hukum. Setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa secara objektif, tanpa mengabaikan hak pihak-pihak yang sedang menjalani proses penyidikan.

Penegakan hukum juga tidak semestinya berhenti pada pelaksana teknis apabila ditemukan bukti yang menunjukkan keterlibatan pihak lain dalam rantai pengambilan keputusan. Sebaliknya, pertanggungjawaban tidak boleh dibebankan kepada seseorang hanya berdasarkan jabatan atau posisi dalam organisasi.

Pengungkapan perkara LIMS harus menjawab persoalan mengenai siapa yang meminta penyadapan, siapa yang memberikan persetujuan, siapa yang melaksanakan, siapa yang menerima hasilnya, dan untuk kepentingan apa informasi tersebut digunakan. Dalam negara hukum, kecanggihan teknologi tidak menghapus kewajiban setiap institusi untuk tunduk pada aturan, menjalankan pengawasan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan kewenangannya.