Teropongpost, JAKARTA – Aktivis pemuda, Putri Nabila Damayanti, S.H., mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri. Ia mendesak aparat penegak hukum mengusut perkara tersebut secara profesional, transparan, objektif, dan independen karena menyangkut perlindungan informasi strategis negara serta kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Menurut Putri Nabila Damayanti, S.H., dugaan penyadapan ilegal Presiden Prabowo tidak dapat dipandang sebagai persoalan internal kelembagaan semata. Perkara tersebut memiliki dimensi yang lebih luas karena berkaitan dengan keamanan negara, perlindungan komunikasi pejabat publik, dan kepatuhan aparat terhadap batas kewenangan yang diberikan undang-undang.
Putri Nabila Damayanti, S.H. menilai, apabila penyadapan dilakukan tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah, tindakan tersebut berpotensi menunjukkan penyalahgunaan kewenangan. Karena itu, seluruh rangkaian peristiwa perlu diperiksa berdasarkan bukti, termasuk pihak yang memerintahkan, melaksanakan, maupun memiliki tanggung jawab dalam penggunaan perangkat penyadapan.
“Tindakan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, yang dilakukan secara ilegal dan tanpa dasar hukum yang sah, merupakan persoalan yang sangat serius. Ini bukan sekadar persoalan pribadi atau kelembagaan, melainkan menyangkut keamanan negara dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Ada informasi strategis dan rahasia negara yang wajib dilindungi,” ungkap Putri kepada awak media, Senin (09/11/2026).
Putri Nabila, yang merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, menyayangkan munculnya dugaan pelanggaran tersebut. Ia berpandangan bahwa aparat penegak hukum seharusnya menjadi unsur utama dalam menjaga konstitusi, melindungi kepentingan negara, dan memastikan pelaksanaan hukum berlangsung sesuai ketentuan.
Atas dasar itu, ia meminta seluruh aparat penegak hukum, khususnya lembaga yang memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan, untuk menelusuri perkara secara menyeluruh. Pemeriksaan, menurutnya, harus dilakukan tanpa tekanan politik maupun kepentingan institusional yang dapat menghambat pengungkapan fakta.
“Kami meminta agar persoalan ini diusut sampai tuntas. Siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban apabila ditemukan bukti dan unsur pelanggaran hukum. Jangan ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang memiliki jabatan, pangkat, ataupun kedudukan tertentu. Hukum harus berlaku sama bagi seluruh warga negara,” tegasnya.
Jabatan dan Pangkat Tidak Boleh Menjadi Kekebalan Hukum
Putri menegaskan bahwa kedudukan seseorang dalam struktur pemerintahan maupun institusi penegak hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban. Menurutnya, semakin tinggi jabatan yang diemban, semakin besar pula tanggung jawab moral, etik, dan hukum yang harus dijalankan.
Ia menilai kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan lembaga penegak hukum lainnya harus dibangun melalui tindakan nyata. Penegakan disiplin, keterbukaan proses pemeriksaan, dan konsistensi penerapan hukum merupakan unsur penting untuk memastikan kewenangan negara tidak digunakan di luar tujuan yang dibenarkan.
“Sebagai aparat yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara, setiap pejabat penegak hukum harus memberikan contoh kepatuhan terhadap aturan. Jangan sampai kewenangan yang diberikan negara justru disalahgunakan untuk kepentingan di luar tugas dan tanggung jawabnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Putri mengingatkan bahwa proses penegakan hukum tidak boleh menerapkan standar berbeda berdasarkan jabatan, pangkat, maupun kedekatan seseorang dengan pusat kekuasaan. Setiap pihak yang diduga terlibat harus memperoleh pemeriksaan yang adil, sementara penetapan kesalahan tetap harus didasarkan pada alat bukti dan putusan melalui mekanisme peradilan.
Menjaga Marwah Kepresidenan dan Keamanan Negara
Putri juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Menurutnya, keamanan Presiden tidak hanya berkaitan dengan keselamatan pribadi, tetapi juga berhubungan dengan kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan serta perlindungan informasi yang berkaitan dengan kepentingan negara.
Ia berharap perkara dugaan penyadapan ilegal Presiden Prabowo tidak berkembang menjadi polemik politik yang mengaburkan substansi penegakan hukum. Pemerintah dan aparat terkait, kata dia, perlu mengutamakan fakta, bukti, dan ketentuan perundang-undangan dalam menangani persoalan tersebut.
“Negara ini dibangun atas dasar konstitusi dan supremasi hukum. Tidak boleh ada pihak yang merasa memiliki kekuasaan tanpa batas. Kita harus menjaga marwah kepresidenan, kehormatan institusi negara, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tindakan tersebut merupakan Penghianatan dan makar. Kami meminta kepada Presiden untuk mencopot kepangkatan dan seluruh tanda jasa pelaku penyadapan di depan umum, karena mereka sebagai penghianat” tambahnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan tuntutan agar dugaan pelanggaran ditangani secara tegas. Meski demikian, penilaian bahwa suatu tindakan merupakan pengkhianatan atau makar tidak dapat ditetapkan hanya berdasarkan pernyataan pihak tertentu. Kualifikasi tindak pidana harus diuji melalui unsur hukum yang relevan, alat bukti, dan proses peradilan yang berwenang.
Putri juga berharap pemerintah memastikan mekanisme pengawasan internal dan eksternal berjalan efektif. Pemeriksaan yang kredibel diperlukan untuk mengungkap apakah terdapat penyimpangan prosedur, penyalahgunaan fasilitas negara, atau pelanggaran tanggung jawab jabatan dalam perkara tersebut.
Menutup pernyataannya, Putri Nabila Damayanti berharap kasus ini menjadi momentum untuk memperkuat profesionalisme aparat, memperbaiki sistem pengawasan, dan meningkatkan akuntabilitas institusi negara. Ia menilai kepercayaan masyarakat hanya dapat dipulihkan apabila proses hukum dijalankan secara terbuka dan tidak memberikan perlindungan khusus kepada siapa pun yang terbukti melanggar hukum.
“Presiden adalah simbol kepemimpinan negara yang harus dihormati, sementara hukum adalah panglima yang harus ditegakkan. Jangan sampai kepercayaan rakyat terhadap institusi negara terkikis akibat dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” pungkas Putri.
Penanganan dugaan penyadapan ilegal Presiden Prabowo menjadi ujian bagi konsistensi supremasi hukum dan akuntabilitas aparat negara. Pengungkapan perkara secara objektif, disertai perlindungan terhadap informasi strategis dan penghormatan terhadap proses peradilan, menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik serta kehormatan institusi negara.
