Pembagian Aset Harus Berdasarkan Data dan Dasar Hukum
Dalam paparannya, Asep menjelaskan bahwa pembagian aset dapat dihitung secara lebih terukur ketika aset tersedia dalam bentuk uang dan data mengenai korban serta kerugiannya telah terverifikasi.
Sebagai ilustrasi, apabila tersedia dana Rp10 miliar dan seluruh korban telah teridentifikasi, penghitungan pembagian dapat dilakukan berdasarkan proporsi kerugian masing-masing korban dengan tetap mengikuti dasar hukum yang berlaku. Pendekatan ini memerlukan data yang lengkap agar proses distribusi dapat dipertanggungjawabkan.
Asep juga menyinggung pengalaman penerapan mekanisme pembagian semacam itu ketika bertugas di Gresik. Berdasarkan penjelasan yang disampaikannya, pembagian dapat diselesaikan secara jelas dan memberikan kepuasan kepada para korban.
Meski demikian, pengalaman tersebut tidak berarti seluruh perkara dapat diselesaikan menggunakan formula yang sama. Karakteristik aset, jumlah korban, status kepemilikan, dan ketentuan hukum yang mengatur perkara dapat berbeda-beda.
Pembagian secara proporsional karena itu membutuhkan lebih dari sekadar perhitungan matematis. Aparat juga harus memastikan dasar penetapan penerima, validitas nilai kerugian, serta kewenangan hukum untuk melakukan distribusi aset.
Dengan prosedur yang transparan dan terukur, potensi perselisihan di antara para korban dapat diminimalkan. Pada saat yang sama, proses pemulihan tetap harus memberikan perlindungan terhadap hak pihak ketiga yang tidak terkait dengan tindak pidana.
Perkara Hotel Salak Menggambarkan Kompleksitas Kepemilikan Aset
Untuk menjelaskan pentingnya pemeriksaan kepemilikan, Asep menyinggung perkara Hotel Salak. Dalam contoh yang dipaparkannya, kepemilikan pelaku atas hotel tersebut hanya berupa saham dengan persentase tertentu.
Situasi itu berarti keseluruhan hotel tidak dapat serta-merta dianggap sebagai aset milik pelaku yang dapat dirampas atau dilelang untuk membayar kerugian korban. Bagian kepemilikan pihak lain harus diperhitungkan sesuai status hukum dan bukti yang tersedia.
Keberadaan aset bernilai besar memang dapat menimbulkan harapan bahwa kerugian korban bisa dipulihkan. Namun, nilai suatu aset secara keseluruhan tidak selalu mencerminkan nilai bagian yang secara hukum dapat dikaitkan dengan pelaku.
Oleh karena itu, penelusuran kepemilikan menjadi tahapan penting sebelum aset digunakan dalam proses pemulihan. Pemeriksaan yang cermat dibutuhkan untuk memastikan bahwa upaya memenuhi hak korban tidak mengorbankan hak pemilik lain atau menimbulkan sengketa hukum baru.
Kasus tersebut menggambarkan bahwa strategi pemulihan aset perlu mempertimbangkan struktur kepemilikan, bukan hanya nilai ekonominya. Ketepatan dalam menentukan objek dan bagian aset yang dapat ditindaklanjuti akan memengaruhi kepastian proses pemulihan.
