Teropongpost, JAKARTA – Pentahelix Center akan meluncurkan SPEKTRA Public Lecture di Universitas MH Thamrin pada 10 November 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Forum ini dirancang untuk mempertemukan kalangan akademisi dan masyarakat dalam menguji gagasan, membahas persoalan kebijakan publik, serta memperluas pemahaman mengenai koperasi dan kemandirian ekonomi rakyat.
Mengusung tema Menguji Gagasan Publik di Ruang Akademik, SPEKTRA Public Lecture menawarkan pola diskusi yang memberi ruang lebih luas bagi partisipasi masyarakat. Publik tidak hanya ditempatkan sebagai peserta yang menyimak materi, tetapi juga berkesempatan menjadi narasumber dengan menyampaikan pengalaman, hasil pengamatan, temuan, maupun kritik terhadap isu yang dibahas.
Peluncuran SPEKTRA Public Lecture merupakan kelanjutan dari gerakan Sekolah Penggerak Koperasi Nusantara (SPEKTRA), yang dideklarasikan dalam Festival Gunung Manglayang di Sumedang pada 17 Oktober 2026. Melalui kolaborasi Pentahelix Center dan Universitas MH Thamrin, inisiatif tersebut diperluas ke lingkungan perguruan tinggi sebagai upaya membangun ruang pertukaran pengetahuan yang lebih terbuka dan partisipatif.
Ketua Pentahelix Center, Alip Purnomo, menilai perguruan tinggi memiliki tanggung jawab strategis dalam mengawal pembahasan kebijakan publik. Menurutnya, kampus perlu mengambil posisi aktif dengan melakukan pengujian akademis, menyampaikan kritik konstruktif, dan menawarkan rekomendasi terhadap kebijakan yang dinilai masih membutuhkan penyempurnaan.
Ia secara khusus menyoroti perkembangan kebijakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Alip berpandangan bahwa isu tersebut seharusnya menjadi kesempatan bagi perguruan tinggi untuk memperkuat literasi masyarakat mengenai prinsip, tujuan, dan praktik perkoperasian.
“Perdebatan tentang KDKMP semestinya menjadi pintu masuk kampus dalam membangun literasi publik mengenai koperasi. Kampus tidak boleh hanya mengamati atau mengomentari kebijakan pemerintah. Perguruan tinggi harus berani menguji, mengkritisi, menawarkan perbaikan, bahkan menyempurnakan gagasan kebijakan yang belum lengkap. Dengan cara ini kebijakan satu dengan yang lain bisa terhubung dan tidak bertabrakan. Jika orang kampus hanya menonton, bagaimana pula dengan rakyat kebanyakan?” ujarnya.
Koperasi dalam Perspektif Demokrasi Ekonomi
Alip menjelaskan, pembahasan mengenai koperasi perlu melampaui pendekatan yang hanya berfokus pada aspek legalitas badan usaha dan prosedur administrasi. Koperasi memiliki dimensi yang lebih luas karena berkaitan dengan demokrasi ekonomi, kedaulatan anggota, partisipasi, serta upaya memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya ekonomi secara mandiri.
Dalam kerangka tersebut, keberhasilan pengembangan koperasi tidak cukup diukur dari pembentukan kelembagaan. Aspek tata kelola, keterlibatan anggota, kapasitas pengelola, dan keberlanjutan kegiatan ekonomi juga perlu menjadi bagian dari evaluasi. Karena itu, kebijakan perkoperasian membutuhkan kajian yang mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di tingkat lokal.
Perkembangan KDKMP menjadi salah satu isu yang relevan untuk dibahas melalui pendekatan tersebut. Implementasi kebijakan koperasi di desa dan kelurahan memerlukan pemahaman yang menyeluruh, termasuk mengenai kesiapan kelembagaan, kebutuhan anggota, model usaha, serta keterkaitan dengan kebijakan ekonomi lainnya.
SPEKTRA Public Lecture diharapkan dapat menjadi wadah untuk mempertemukan berbagai sudut pandang terhadap persoalan tersebut. Diskusi tidak hanya bertumpu pada teori atau pandangan pemangku kebijakan, tetapi juga mempertimbangkan pengalaman masyarakat yang berhadapan langsung dengan praktik ekonomi dan kelembagaan koperasi.
Mendorong Dialog Dua Arah antara Kampus dan Masyarakat
Salah satu pendekatan yang ditawarkan dalam forum ini adalah membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan diri sebagai narasumber. Mekanisme tersebut dimaksudkan agar pengalaman dan pengetahuan yang berkembang di luar lingkungan kampus dapat menjadi bagian dari proses pembahasan akademis.
Dengan pola dialog dua arah, perguruan tinggi dapat memperoleh perspektif empiris untuk memperkaya analisis, sedangkan masyarakat memiliki ruang menyampaikan persoalan secara lebih terstruktur. Gagasan yang muncul selanjutnya dapat dibahas melalui argumentasi, penalaran ilmiah, dan pertukaran informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pendekatan partisipatif ini juga diharapkan mengurangi jarak antara aktivitas akademik dan kebutuhan publik. Kampus tidak hanya berfungsi sebagai pusat produksi pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang untuk menguji relevansi pengetahuan tersebut dalam menjawab persoalan sosial, ekonomi, dan kebijakan.
Hari Pahlawan dan Gagasan Kemandirian Ekonomi
Pemilihan 10 November sebagai momentum peluncuran SPEKTRA Public Lecture memiliki makna tersendiri. Peringatan Hari Pahlawan dapat menjadi kesempatan untuk memperluas pemaknaan perjuangan kebangsaan, dari upaya mempertahankan kemerdekaan menuju penguatan kapasitas masyarakat dalam membangun kehidupan ekonomi yang mandiri.
Dalam konteks tersebut, koperasi dapat dibahas sebagai salah satu instrumen pengembangan ekonomi rakyat. Namun, perannya membutuhkan dukungan tata kelola yang sehat, partisipasi anggota, serta kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat.
Pentahelix Center berharap kerja sama dengan Universitas MH Thamrin dapat memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam membangun literasi publik dan mendorong diskusi kebijakan yang berbasis pengetahuan. Pelibatan masyarakat juga diharapkan membuat pembahasan lebih dekat dengan persoalan nyata, bukan semata-mata berhenti pada wacana kelembagaan.
Masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan secara luring dapat memperoleh informasi dan melakukan pendaftaran melalui tautan resmi berikut:
https://pentahelixcenter.id/form/form-kehadiran-offline-spektra/
Melalui SPEKTRA Public Lecture, Pentahelix Center berupaya membangun ruang akademik yang terbuka terhadap kritik dan gagasan masyarakat. Forum ini diharapkan menjadi sarana untuk mempertemukan pengetahuan, pengalaman, dan analisis kebijakan sehingga pembahasan mengenai koperasi serta kemandirian ekonomi rakyat dapat berlangsung secara lebih kritis, terukur, dan berorientasi pada kepentingan publik.
