Teropongpost id Kalianda, — Sebanyak 10 Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM) yang tergabung dalam Koalisi Gerakan Bersatu (KGB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan, Senin (2/11/2026).
Aksi tersebut dilakukan untuk mendesak keterbukaan dalam pengelolaan proyek pembangunan serta meminta penjelasan dari Kepala Dinas PUPR Lampung Selatan terkait sejumlah pekerjaan infrastruktur yang dinilai tidak berkwalitas.
Dalam orasinya, para perwakilan massa menyampaikan kritik terhadap kualitas sejumlah proyek pembangunan. Mereka menilai beberapa pekerjaan infrastruktur tidak sesuai dengan harapan. Bahkan, terdapat dugaan pekerjaan jalan yang baru selesai sekitar satu bulan sudah mengalami kerusakan.
Selain kwalitas pembangunan, massa juga mempertanyakan keterlibatan kontraktor dari luar daerah dalam pengerjaan proyek infrastruktur di Lampung Selatan.
Mereka meminta agar pelaksanaan proyek pembangunan dilakukan secara transparan dan tidak terdapat praktik permainan maupun penyimpangan dalam penggunaan anggaran.
Massa juga menyoroti sikap Kepala Dinas PUPR yang dinilai kurang responsif terhadap upaya konfirmasi mengenai pengerjaan sejumlah proyek di Lampung Selatan.
Menurut mereka, pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran negara dari rakyat harus dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka kepada masyarakat.
Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung dengan pengawasan aparat gabungan dari Polres dan Polsek Kalianda serta Satpol. PP setempat. Sejumlah awak media juga turut hadir untuk memantau jalannya penyampaian aspirasi.
Setelah menyampaikan orasi, perwakilan KGB dipersilakan memasuki Kantor Dinas PUPR untuk melakukan audiensi. Namun, pertemuan tersebut belum dapat dihadiri langsung oleh Kepala Dinas PUPR Agnatius Syahrizal karena yang bersangkutan sedang tidak berada di kantor.
Meski demikian, perwakilan massa tetap menyampaikan berbagai tuntutan dan keluhan kepada Sekretaris Dinas (Sekdin) PUPR, Adolf Chepy Bahuga. Dialog yang berlangsung cukup tegang tersebut membahas sejumlah persoalan terkait pelaksanaan proyek pembangunan di Lampung Selatan.
Menanggapi tuntutan tersebut, Chepy menyampaikan bahwa seluruh aspirasi dan keluhan yang disampaikan oleh perwakilan KGB akan diteruskan kepada Kepala Dinas PUPR.
Sementara itu, pihak KGB menegaskan bahwa tujuan utama kedatangan mereka adalah untuk bertemu langsung dengan Kepala Dinas PUPR beserta para kepala bidang (kabid) agar memperoleh penjelasan terkait berbagai persoalan yang dipertanyakan.
Karena pejabat yang ingin ditemui belum dapat hadir, perwakilan KGB menyatakan akan melanjutkan aksi dan penyampaian tuntutan pada Kamis mendatang. Mereka berharap Kepala Dinas PUPR beserta jajaran terkait dapat hadir untuk memberikan penjelasan secara langsung atas seluruh aspirasi yang telah disampaikan.
