Teropongpost, JAKARTA – Pengamat Politik Propetik, Samuel F. Silaen, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar meningkatkan kecermatan dalam menentukan keputusan strategis, terutama menyangkut penataan kepemimpinan dan pemilihan figur yang berada di lingkaran inti pemerintahan. Menurutnya, soliditas pemerintahan Prabowo menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas politik, kesinambungan kebijakan, serta efektivitas penyelenggaraan negara.
Peringatan politik Samuel F. Silaen kepada Prabowo tersebut menyoroti bahwa ketahanan sebuah pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh besarnya dukungan koalisi, tetapi juga oleh kualitas hubungan dan kesamaan arah di antara para pemegang kekuasaan. Penentuan figur pendamping maupun pejabat strategis, karena itu, perlu mempertimbangkan integritas, kapasitas, loyalitas terhadap negara, dan kemampuan bekerja dalam satu kerangka kebijakan.
Samuel F. Silaenberpandangan, kekeliruan dalam menempatkan figur pada posisi strategis dapat menimbulkan persoalan internal yang berdampak terhadap jalannya pemerintahan. Ia mengingatkan bahwa perbedaan kepentingan, persaingan pengaruh, dan ketidaksamaan orientasi politik di lingkungan kekuasaan perlu diantisipasi sejak dini agar tidak berkembang menjadi sumber instabilitas.
“Dalam pandangan mata batin saya, jika Prabowo Subianto salah memilih calon wakil presidennya, tidak menutup kemungkinan dirinya akan digoyang hingga berpotensi lengser dari kursi kekuasaan. Karena itu, keputusan tersebut harus didasarkan pada hikmat, kecermatan, dan pertimbangan yang benar-benar matang,” ujar Silaen dalam pandangan politiknya, awak media, Minggu (15/11/2026).
Ia menilai, pengalaman politik Indonesia pada periode pemerintahan sebelumnya dapat menjadi bahan pembelajaran dalam mengelola relasi kekuasaan. Dinamika pergantian kepemimpinan dan tekanan politik yang pernah terjadi menunjukkan pentingnya menjaga komunikasi, kepercayaan, serta koordinasi di antara unsur-unsur pemerintahan.
Menurut Silaen, ancaman terhadap stabilitas pemerintahan tidak selalu berasal dari kelompok oposisi. Persoalan juga dapat muncul dari dalam pemerintahan sendiri ketika terdapat benturan kepentingan, kompetisi pengaruh, perbedaan arah kebijakan, atau lemahnya komitmen terhadap agenda bersama. Kondisi tersebut, apabila tidak dikelola, berpotensi mengganggu konsistensi penyelenggaraan pemerintahan.
Komunikasi Presiden dan Konsistensi Kebijakan
Selain persoalan komposisi kepemimpinan, Silaen menyoroti komunikasi politik Presiden Prabowo Subianto. Ia mengingatkan bahwa pernyataan seorang kepala negara memiliki konsekuensi yang lebih luas dibandingkan komunikasi politik individu atau pejabat pada umumnya. Setiap pesan Presiden dapat membentuk ekspektasi masyarakat sekaligus menjadi acuan bagi jajaran pemerintahan.
Dalam konteks itu, Silaen menggunakan istilah “omon-omon Presiden” untuk mengkritisi kemungkinan terjadinya jarak antara pernyataan politik dan pelaksanaan kebijakan. Menurutnya, komunikasi publik seorang presiden harus disertai tujuan yang terukur dan langkah implementasi yang jelas agar tidak menimbulkan harapan yang sulit dipenuhi.
Ia menegaskan bahwa konsistensi antara ucapan, keputusan, dan tindakan merupakan unsur penting dalam membangun kepercayaan publik. Ketika pernyataan pemerintah tidak diikuti realisasi yang memadai, masyarakat dapat menilai adanya ketidaksesuaian antara komitmen politik dan kinerja pemerintahan.
“Presiden harus menyadari bahwa setiap pernyataan memiliki konsekuensi. Jangan sampai komunikasi politik justru menciptakan ekspektasi yang tidak terpenuhi dan akhirnya menjadi sumber kekecewaan maupun tekanan politik,” demikian pandangan yang disampaikan Silaen.
Karena itu, komunikasi kenegaraan perlu dikelola secara cermat. Pernyataan Presiden harus memiliki kesinambungan dengan kebijakan kementerian, lembaga, dan seluruh perangkat pemerintahan. Keselarasan tersebut diperlukan agar pesan yang diterima masyarakat tidak bertentangan dengan tindakan nyata pemerintah.
Silent Operation sebagai Strategi Pembenahan Pemerintahan
Silaen juga menyarankan agar Presiden Prabowo mengedepankan pembenahan pemerintahan yang sistematis, terukur, dan tidak selalu dilakukan melalui kegaduhan di ruang publik. Ia menyebut pendekatan tersebut sebagai silent operation, yakni strategi penanganan persoalan secara terencana, dengan tetap mengedepankan ketegasan dan kepatuhan terhadap hukum.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap dugaan tindakan yang merugikan negara ditangani berdasarkan fakta dan bukti. Penanganan persoalan tidak boleh dipengaruhi kedekatan personal, hubungan politik, ataupun kepentingan kelompok tertentu. Kepentingan negara dan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan.
Silaen mengingatkan bahwa ketidakkonsistenan dalam penegakan aturan dapat memunculkan kesan adanya standar ganda dalam pemerintahan. Komitmen untuk melindungi kepentingan negara, menurut pandangannya, harus dibuktikan melalui tindakan yang objektif terhadap siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Jangan sampai orang-orang yang menjadi musuh negara justru dibiarkan karena dianggap sebagai kawan. Ini bisa menjadi musuh dalam selimut yang setiap saat berpotensi menggunting bahkan menumbangkan kekuasaan dari dalam,” tegasnya.
Meski demikian, ia menekankan bahwa langkah pembenahan harus tetap berada dalam koridor hukum. Penegakan hukum perlu dilaksanakan secara profesional, transparan, objektif, dan tidak diskriminatif. Ketegasan pemerintah tidak boleh berubah menjadi tindakan sewenang-wenang atau instrumen untuk memenuhi kepentingan politik pribadi maupun kelompok.
Dengan demikian, silent operation yang dimaksud Silaen bukanlah pembenaran terhadap tindakan tertutup tanpa pertanggungjawaban. Substansinya adalah pembenahan yang terencana, berbasis bukti, memiliki landasan hukum, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan nasional.
Peringatan Dini terhadap Potensi Instabilitas Pemerintahan
Silaen memandang berbagai dinamika politik dan pemerintahan tersebut sebagai early warning signs atau sinyal peringatan dini bagi Presiden Prabowo. Seorang kepala negara, menurutnya, perlu memiliki kemampuan membaca perubahan situasi politik, mengenali potensi konflik kepentingan, dan memastikan seluruh unsur pemerintahan bekerja berdasarkan tujuan nasional.
Ia menilai stabilitas pemerintahan membutuhkan keseimbangan antara loyalitas politik, integritas pejabat, profesionalisme birokrasi, dan konsistensi pelaksanaan kebijakan. Keempat aspek tersebut perlu dijaga agar perbedaan kepentingan di lingkungan kekuasaan tidak berkembang menjadi hambatan dalam menjalankan program pemerintahan.
“Karena Prabowo sudah memulai perjalanan pemerintahannya, maka harus ekstra hati-hati dalam menjalankan roda kekuasaan selama tiga tahun ke depan. Jangan sampai kesalahan membaca situasi, salah memilih orang, atau membiarkan dualisme kebijakan justru menjadi pintu masuk bagi instabilitas pemerintahan,” ungkapnya.
Peringatan tersebut sekaligus menegaskan bahwa dukungan politik dan kekuatan koalisi bukan satu-satunya penopang keberlangsungan pemerintahan. Pemerintah juga membutuhkan mekanisme koordinasi yang efektif, pengambilan keputusan yang cermat, serta keberanian melakukan evaluasi terhadap pejabat dan kebijakan yang tidak berjalan sesuai tujuan.
Dalam pandangan Silaen, loyalitas kepada negara harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Setiap pejabat yang berada dalam struktur kekuasaan dituntut menunjukkan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah publik. Loyalitas politik tidak semestinya dimaknai sebagai kepatuhan tanpa evaluasi, melainkan komitmen untuk bekerja sesuai konstitusi, hukum, dan kepentingan nasional.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan bahwa seluruh unsur pemerintahan memiliki orientasi kebijakan yang sejalan. Perbedaan pandangan tetap dapat berlangsung dalam proses pemerintahan, tetapi harus dikelola melalui koordinasi dan mekanisme kelembagaan yang jelas agar tidak melahirkan dualisme keputusan.
Pada akhirnya, peringatan politik Samuel F. Silaen kepada Presiden Prabowo menempatkan ketepatan memilih figur, konsistensi komunikasi, penegakan hukum, dan pembenahan internal sebagai sejumlah agenda penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Persoalan-persoalan tersebut perlu diantisipasi melalui tata kelola yang profesional dan akuntabel.
Keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghadapi tekanan dari luar, tetapi juga oleh kecakapan pemimpin mengelola dinamika di dalam lingkaran kekuasaan. Dalam perspektif Silaen, soliditas internal, integritas pejabat, dan keberpihakan pada kepentingan nasional merupakan fondasi penting agar pemerintahan Prabowo dapat berjalan secara stabil dan konsisten.
