Buronan TPPO Wati Sarimin Ditangkap Kejaksaan Agung di Bandara Soekarno-Hatta, Siap Jalani Eksekusi Putusan MA

Buronan TPPO Wati Sarimin Ditangkap Kejaksaan Agung di Bandara Soekarno-Hatta, Siap Jalani Eksekusi Putusan MA
Teropongpost, JAKARTA – Kejaksaan Agung berhasil mengamankan Buronan TPPO Wati Sarimin, terpidana tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Penangkapan buronan TPPO tersebut berlangsung di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Sabtu (21/11/2026) sekitar pukul 22.30 WIB.

Penangkapan buronan TPPO Wati Sarimin dilakukan oleh Satuan Tugas Intelijen Reformasi dan Inovasi (Satgas SIRI) Kejaksaan Agung melalui koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Operasi lintas satuan kerja ini menjadi bagian dari upaya kejaksaan menuntaskan pelaksanaan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

Buronan TPPO Wati Sarimin, perempuan berusia 48 tahun, merupakan terpidana perkara perdagangan orang yang putusannya telah ditetapkan Mahkamah Agung. Perkara tersebut berkaitan dengan perbuatan merekrut atau menerima seseorang melalui pemberian bayaran maupun manfaat dengan tujuan eksploitasi.

Landasan pemidanaan terhadap Wati tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 132 K/Pid.Sus/2021 tanggal 23 April 2021. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Agung menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun serta denda sebesar Rp200 juta.

Read More

Putusan itu juga mengatur konsekuensi apabila denda tidak dibayarkan, yakni diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan. Dengan tertangkapnya Wati, aparat kejaksaan dapat melanjutkan tahapan pelaksanaan hukuman sesuai amar putusan pengadilan.

Penangkapan Berlangsung Tanpa Perlawanan

Berdasarkan keterangan Kejaksaan Agung, proses pengamanan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta berjalan lancar. Wati disebut bersikap kooperatif ketika petugas melaksanakan penangkapan pada Sabtu malam.

Setelah diamankan, Wati dititipkan sementara di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya, terpidana akan diserahkan kepada Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Pontianak untuk menjalani proses eksekusi berdasarkan putusan Mahkamah Agung.

Penempatan sementara tersebut merupakan bagian dari tahapan koordinasi sebelum penyerahan kepada jaksa yang berwenang melaksanakan eksekusi. Proses ini diperlukan agar pelaksanaan putusan dapat dilakukan oleh satuan kerja kejaksaan sesuai kewenangannya.

Kejaksaan Perkuat Penindakan terhadap DPO

Keberhasilan mengamankan Wati Sarimin memperlihatkan bahwa penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penanganan perkara sejak penyelidikan hingga persidangan. Pelaksanaan putusan pengadilan juga merupakan tahapan penting untuk memastikan konsekuensi hukum terhadap terpidana benar-benar dijalankan.

Dalam sistem peradilan pidana, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus ditindaklanjuti melalui mekanisme eksekusi. Karena itu, keberadaan terpidana yang belum menjalani hukuman menjadi persoalan yang perlu ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum.

Kejaksaan Agung terus mendorong peningkatan pengawasan dan pemantauan terhadap orang-orang yang masih berstatus DPO. Jaksa Agung juga meminta seluruh jajaran terkait untuk aktif melacak keberadaan buronan dan mengambil langkah penangkapan guna mendukung pelaksanaan putusan pengadilan.

Imbauan turut disampaikan kepada para buronan yang masih tercatat dalam Daftar Pencarian Orang Kejaksaan RI agar segera menyerahkan diri dan memenuhi kewajiban hukum. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat penyelesaian perkara serta menghindari tindakan penegakan hukum lebih lanjut.

Penanganan terhadap DPO membutuhkan koordinasi yang konsisten antarsatuan kerja, terutama ketika buronan berada di luar wilayah kejaksaan yang menangani perkara asalnya. Dalam kasus Wati Sarimin, keterlibatan Satgas SIRI Kejaksaan Agung bersama jajaran kejaksaan di Kalimantan Barat dan Tangerang menunjukkan pentingnya kerja sama lintas wilayah.

Penegakan hukum terhadap perkara TPPO memiliki arti penting karena tindak pidana tersebut berkaitan dengan eksploitasi manusia dan pelanggaran terhadap martabat serta hak asasi korban. Oleh sebab itu, pelaksanaan putusan pidana tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban terpidana, tetapi juga bagian dari upaya negara menegakkan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang.

Dengan tertangkapnya Wati Sarimin, proses penanganan perkara kini berlanjut ke tahap pelaksanaan pidana sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 132 K/Pid.Sus/2021. Kejaksaan diharapkan dapat menuntaskan proses eksekusi secara tepat, profesional, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.