Teropongpost, JAKARTA – Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset oleh DPR RI pada 19 November 2026 dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi dan pemulihan aset negara (asset recovery). Namun, implementasi UU Perampasan Aset tetap perlu diawasi secara kritis agar kewenangan negara dalam mengambil alih kekayaan hasil kejahatan tidak mengabaikan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan prinsip keadilan.
Dr. (c) M. Sunandar Yuwono, S.H., M.H., praktisi hukum, aktivis tindak pidana korupsi (Tipikor), sekaligus pengamat hukum publik yang dikenal dengan sapaan Bang Sunan, menilai bahwa UU Perampasan Aset tidak cukup diukur dari besarnya kewenangan negara untuk menyita atau merampas kekayaan. Regulasi tersebut juga harus menyediakan mekanisme hukum yang transparan, akuntabel, serta menjamin perlindungan terhadap warga negara.
Menurut Bang Sunan, UU Perampasan Aset harus ditempatkan sebagai instrumen penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan kerugian negara, bukan sebagai sarana memperluas kekuasaan aparat tanpa pengawasan yang memadai. Karena itu, kualitas pengaturan, kejelasan kewenangan lembaga, dan jaminan proses hukum yang adil menjadi aspek penting dalam menilai efektivitas undang-undang tersebut.
Salah satu catatan kritis yang disampaikan Bang Sunan berkaitan dengan tidak diakomodasinya mekanisme illicit enrichment atau pengayaan tidak sah serta unexplained wealth, yakni kekayaan yang asal-usulnya tidak dapat dijelaskan secara memadai. Menurutnya, ketidaksesuaian antara penghasilan resmi dan akumulasi kekayaan pejabat publik merupakan persoalan yang perlu memperoleh perhatian dalam agenda pemberantasan korupsi.
Ia berpandangan, ketiadaan pengaturan yang memadai mengenai kekayaan tidak wajar berpotensi membatasi kemampuan negara dalam menelusuri aset yang patut diduga berkaitan dengan tindak pidana. Padahal, transparansi asal-usul kekayaan merupakan bagian penting dari upaya membangun akuntabilitas pejabat publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
Catatan berikutnya menyangkut pencoretan tindak pidana perpajakan dari cakupan perampasan aset tanpa putusan pidana. Bang Sunan menilai sektor perpajakan memiliki posisi strategis karena berkaitan langsung dengan penerimaan negara. Oleh sebab itu, menurutnya, negara perlu memiliki instrumen hukum yang efektif untuk menelusuri dan memulihkan aset yang berkaitan dengan kejahatan perpajakan sesuai ketentuan hukum.
Selain substansi tindak pidana, Bang Sunan menyoroti perlunya kejelasan pembagian kewenangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, kejaksaan, dan Jaksa Pengacara Negara. Pengaturan yang tidak tegas berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan ataupun kekosongan penanganan dalam proses penelusuran dan pemulihan aset.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah pembatasan penerapan mekanisme Non-Conviction Based Forfeiture (NCB), yaitu perampasan aset tanpa didahului putusan pidana terhadap pelaku. Berdasarkan ketentuan yang diberitakan, mekanisme tersebut dapat diterapkan dalam kondisi tertentu, antara lain ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya, dengan nilai aset minimal Rp1 miliar.
Bang Sunan mempertanyakan apakah pembatasan tersebut telah cukup menjawab kompleksitas kejahatan ekonomi yang kerap melibatkan penyamaran asal-usul kekayaan, pemindahan aset, hingga pemecahan kepemilikan melalui berbagai pihak. Menurutnya, efektivitas pemulihan aset perlu mempertimbangkan pola kejahatan yang terus berkembang, tanpa mengabaikan pembuktian dan perlindungan hak pihak yang berkepentingan.
Dalam perspektif hukum publik, ia mengingatkan bahwa kewenangan negara untuk merampas aset merupakan kewenangan yang berdampak langsung terhadap hak kepemilikan seseorang. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus tunduk pada prinsip kehati-hatian, proporsionalitas, transparansi, serta pengawasan peradilan yang independen.
“Jangan sampai semangat memberantas korupsi justru melahirkan praktik kesewenang-wenangan baru. Perampasan aset tidak boleh menjadi senjata politik untuk membungkam lawan, alat tekanan terhadap pihak tertentu, apalagi menjadi instrumen pemerasan oleh oknum aparat. Negara harus membuktikan hubungan aset dengan tindak pidana melalui proses hukum yang adil. Hak masyarakat dan pihak ketiga yang beritikad baik wajib dilindungi,” tegas Bang Sunan.
Ia juga memberikan perhatian terhadap rencana pembentukan badan pengelola dan badan pengawas perampasan aset. Menurutnya, pembentukan lembaga tersebut harus diikuti dengan jaminan independensi, integritas personel, transparansi pengelolaan barang rampasan, keterbukaan informasi, serta mekanisme pertanggungjawaban kepada publik.
Keberadaan badan pengelola dan pengawas, lanjutnya, tidak boleh berhenti pada pemenuhan struktur kelembagaan. Kedua lembaga harus memiliki sistem pengawasan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, maupun praktik pengelolaan aset yang tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas.
Bang Sunan turut menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan dan evaluasi kebijakan hukum. Prinsip meaningful participation harus diterapkan secara substantif melalui kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, agar pendapat tersebut dipertimbangkan, serta memperoleh penjelasan mengenai tindak lanjut atas masukan yang diberikan.
Atas dasar itu, DPR dan pemerintah dinilai perlu membuka ruang evaluasi terhadap berbagai catatan yang disampaikan masyarakat sipil, akademisi, praktisi hukum, serta lembaga pemberantasan korupsi. Kualitas sebuah undang-undang, menurutnya, tidak semata-mata ditentukan oleh kecepatan pengesahannya, tetapi juga oleh ketepatan substansi, keterbukaan proses legislasi, dan manfaatnya bagi kepentingan publik.
Lebih lanjut, Bang Sunan mengingatkan bahwa pengesahan UU Perampasan Aset bukan merupakan akhir dari agenda pemberantasan korupsi. Tahap implementasi justru menjadi ujian utama untuk membuktikan apakah regulasi tersebut mampu memulihkan kekayaan negara sekaligus menjamin perlindungan hak masyarakat.
Ia juga menyoroti ketentuan peralihan yang, berdasarkan informasi dalam naskah undang-undang tersebut, mengatur bahwa pemberlakuannya dimulai setelah 12 bulan sejak diundangkan dan setelah badan pengelola serta badan pengawas dibentuk. Dengan demikian, kesiapan kelembagaan, aturan pelaksana, dan mekanisme pengawasan perlu menjadi perhatian sejak awal.
“Jangan sampai undang-undang yang ditunggu masyarakat selama bertahun-tahun hanya menjadi produk legislasi yang terlihat hebat di atas kertas, tetapi lemah dalam pelaksanaan. Ukuran keberhasilannya bukan berapa banyak aset yang dirampas, melainkan seberapa besar uang negara dan hak masyarakat berhasil dipulihkan, serta seberapa kuat hukum mencegah korupsi tanpa mengorbankan keadilan,” ujarnya.
Bang Sunan menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus bertumpu pada tiga prinsip utama, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiganya harus berjalan beriringan agar penegakan hukum tidak memberikan keistimewaan kepada pihak yang memiliki jabatan atau kekuasaan, sekaligus tidak mengorbankan hak warga negara akibat tindakan aparat yang melampaui kewenangannya.
“Negara harus berani merampas aset hasil kejahatan, tetapi juga harus berani menjamin keadilan. Jangan hanya tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul terhadap mereka yang memiliki kekuasaan dan kekayaan. Hukum harus menjadi panglima, bukan menjadi alat kepentingan penguasa,” tutup Bang Sunan.
Pandangan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan UU Perampasan Aset tidak cukup dilihat dari kemampuan negara mengambil alih kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana. Ukuran yang lebih mendasar adalah terciptanya sistem penegakan hukum yang efektif, transparan, tidak diskriminatif, serta tetap menghormati hak konstitusional setiap warga negara.







