Teropongpost, Kab. BOGOR – Penolakan terhadap rencana pembangunan perumahan PT Natura di Desa Pengasinan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, mengemuka setelah warga mempertanyakan rencana penggunaan lahan lapangan olahraga yang selama puluhan tahun dimanfaatkan masyarakat. Warga menyatakan ingin mempertahankan area tersebut agar tetap berfungsi sebagai ruang publik, khususnya untuk kegiatan olahraga.
Persoalan lapangan olahraga Desa Pengasinan itu menjadi perhatian masyarakat karena lahan seluas kurang lebih satu hektare tersebut dinilai memiliki fungsi sosial yang penting. Bagi warga, keberadaan lapangan bukan sekadar ruang terbuka, melainkan fasilitas bersama yang telah lama digunakan untuk menunjang aktivitas olahraga dan interaksi sosial.
Salah seorang warga Pengasinan setempat berinisial NS menegaskan bahwa masyarakat menolak apabila lapangan tersebut dialihkan untuk kepentingan pembangunan perumahan PT Natura. Menurutnya, warga masih membutuhkan fasilitas olahraga tersebut dan berencana mempertahankannya agar tidak dialihfungsikan untuk kepentingan lain.
“Karna tanah lapangan ini akan kami gunakan untuk berolahraga,” terang NS.
NS juga menjelaskan bahwa kawasan di sekitar lokasi merupakan bagian dari lahan bekas perkebunan karet yang menurut keterangannya memiliki luas puluhan hektare. Pada masa sebelumnya, kawasan tersebut dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pertanian, seperti penanaman singkong dan tanaman palawija.
Dalam perkembangannya, sebagian kawasan itu disebut telah digunakan sebagai area parkir ribuan mobil listrik. Namun, warga menilai keberadaan lapangan seluas kurang lebih satu hektare yang selama ini dimanfaatkan masyarakat perlu dipertahankan dan tidak semestinya dialihkan tanpa kejelasan mengenai kepentingan serta dasar hukumnya.
Perselisihan mengenai rencana penggunaan lahan tersebut kemudian mendorong Kepala Desa Pengasinan, Nurcholis, memfasilitasi pertemuan antara warga dan pihak perusahaan. Musyawarah berlangsung di Kantor Desa Pengasinan pada Kamis, 12 November 2026.
Pertemuan tersebut dimaksudkan sebagai ruang komunikasi untuk mempertemukan kepentingan masyarakat dengan pihak perusahaan. Melalui musyawarah, warga diharapkan dapat menyampaikan keberatan, sementara perusahaan memiliki kesempatan untuk menjelaskan rencana pemanfaatan lahan yang menjadi sumber perselisihan.
Namun, berdasarkan informasi yang disampaikan dalam naskah ini, musyawarah tersebut belum menghasilkan kesepakatan. Dengan demikian, persoalan pemanfaatan lapangan olahraga masih memerlukan pembahasan lanjutan agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
Di tengah belum tercapainya kesepakatan, persoalan legalitas penguasaan dan kepemilikan lahan menjadi salah satu hal penting yang perlu diperjelas. Kepastian mengenai status tanah, dokumen kepemilikan atau penguasaan, serta peruntukan lahan diperlukan agar setiap keputusan mengenai pemanfaatannya memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ketika dikonfirmasi mengenai legalitas kepemilikan lahan oleh pihak perusahaan, Kepala Desa Pengasinan, Nurcholis, sebagaimana dilaporkan dalam naskah sumber, belum memberikan jawaban. Sementara itu, perwakilan PT Natura yang hadir dalam musyawarah juga belum memberikan keterangan kepada awak media dan disebut menghindari permintaan konfirmasi.
Kondisi tersebut menunjukkan perlunya keterbukaan informasi dari seluruh pihak yang berkepentingan. Penjelasan mengenai status lahan dan rencana pembangunan penting disampaikan secara transparan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak hanya bergantung pada keterangan sepihak.
Di sisi lain, kepentingan warga untuk mempertahankan ruang olahraga patut menjadi bagian dari pertimbangan dalam proses penyelesaian persoalan. Keberadaan fasilitas publik memiliki nilai sosial bagi masyarakat, sehingga rencana perubahan pemanfaatannya perlu memperhatikan aspek legalitas, kebutuhan warga, dan ketentuan tata ruang yang berlaku.
Pemerintah desa diharapkan dapat terus memfasilitasi dialog secara terbuka dan mendorong penyelesaian berdasarkan dokumen serta ketentuan hukum yang relevan. Pihak perusahaan juga perlu memberikan penjelasan resmi agar persoalan ini dapat dibahas secara proporsional dan tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat kesepakatan antara warga dan pihak perusahaan mengenai rencana pemanfaatan lapangan olahraga tersebut. Warga tetap menyatakan keberatan terhadap rencana pengalihfungsian, sedangkan kejelasan status lahan dan tanggapan resmi PT Natura masih perlu ditunggu. Perkembangan penyelesaian persoalan ini akan bergantung pada keterbukaan para pihak dan hasil musyawarah berikutnya.







