Teropongpost, JAKARTA – Pengawasan terhadap kekayaan pejabat negara perlu diperkuat untuk memastikan bahwa setiap aset yang dimiliki memiliki sumber perolehan yang sah. Praktisi Hukum dan Pengamat Kebijakan Publik, Dr. (c) M. Sunandar Yuwono, S.H., M.H., yang akrab disapa Bang Sunan, menilai pembuktian terbalik harta pejabat dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam menguji kewajaran kekayaan penyelenggara negara, terutama ketika terdapat perbedaan signifikan antara aset dan penghasilan resminya.
Menurut Bang Sunan, pembuktian terbalik harta pejabat harus ditempatkan sebagai bagian dari penguatan pengawasan terhadap integritas penyelenggara negara, bukan sebagai mekanisme yang mengabaikan prinsip-prinsip hukum. Ia menegaskan, jabatan publik merupakan amanah yang menuntut transparansi dan pertanggungjawaban, sehingga kepemilikan kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan sah patut ditelusuri berdasarkan bukti dan prosedur yang berlaku.
Dalam konteks tersebut, pembuktian terbalik harta pejabat juga perlu dihubungkan dengan optimalisasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Bang Sunan mengingatkan agar pelaporan kekayaan tidak berhenti sebagai kewajiban administratif tahunan, melainkan dimanfaatkan sebagai instrumen pengawasan untuk mengidentifikasi perubahan aset yang tidak wajar dan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
Ia berpandangan, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya berorientasi pada pembuktian tindak pidana dan penjatuhan hukuman kepada pelaku. Penelusuran asal-usul kekayaan serta pemulihan aset yang berkaitan dengan tindak pidana juga harus menjadi bagian penting dari strategi penegakan hukum.
Bang Sunan menjelaskan bahwa ketentuan pembuktian terbalik dalam Pasal 37, Pasal 37A, dan Pasal 38B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan landasan hukum bagi penerapan mekanisme pembuktian secara terbatas dan berimbang. Meski demikian, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan asas praduga tidak bersalah dan tidak boleh dimaknai sebagai pengalihan seluruh beban pembuktian pidana kepada terdakwa.
“Jangan sampai masyarakat kecil begitu mudah berhadapan dengan proses hukum, sementara kekayaan pejabat yang tidak masuk akal justru tidak pernah ditelusuri secara serius. Jika seseorang memperoleh kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan resminya, maka asal-usulnya harus diperiksa secara transparan dan berdasarkan bukti,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bang Sunan mendorong penguatan koordinasi antarlembaga penegak hukum dan pengawas keuangan. KPK, PPATK, serta institusi terkait dinilai perlu meningkatkan pertukaran informasi dan kerja sama dalam menelusuri aset maupun transaksi keuangan yang diduga memiliki keterkaitan dengan tindak pidana korupsi.
Penelusuran tersebut, menurutnya, juga perlu memperhatikan kemungkinan penggunaan pihak lain atau badan usaha untuk menyamarkan kepemilikan aset. Kekayaan yang diduga dialihkan melalui anggota keluarga, pihak terafiliasi, maupun perusahaan harus diperiksa secara cermat berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Ia menilai, pengawasan terhadap kekayaan pejabat harus dilaksanakan secara konsisten tanpa membedakan kedudukan, jabatan, maupun pengaruh politik seseorang. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum menjadi landasan agar penegakan hukum tidak hanya terlihat tegas terhadap kelompok masyarakat tertentu, tetapi juga mampu menjangkau pihak yang memiliki kekuasaan dan sumber daya ekonomi besar.
“Jabatan adalah amanah, bukan kesempatan untuk memperkaya diri. Pejabat yang bersih tidak perlu takut hartanya diperiksa, tetapi siapa pun yang memiliki kekayaan dari hasil kejahatan harus mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum. Negara tidak boleh kalah oleh kekuasaan, uang, maupun jabatan,” pungkas Bang Sunan.
Dengan demikian, penguatan pengawasan kekayaan pejabat perlu berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak hukum setiap warga negara. Transparansi, akuntabilitas, kecermatan pembuktian, dan pengawasan peradilan harus menjadi prinsip yang memastikan proses penelusuran aset tidak disalahgunakan.
Bang Sunan menegaskan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak semata-mata diukur dari jumlah perkara yang ditangani atau aset yang berhasil disita. Ukuran yang lebih mendasar adalah kemampuan negara mengungkap kekayaan hasil kejahatan, memulihkan kerugian, serta membangun sistem pengawasan yang mencegah penyalahgunaan jabatan tanpa mengorbankan keadilan dan kepastian hukum.







