Teropongpost, Jakarta — Rekam jejak calon anggota Ombudsman RI, bersama integritas, kompetensi, dan kemampuan menyelesaikan persoalan, dinilai perlu menjadi parameter utama dalam menentukan figur yang layak mengemban fungsi pengawasan pelayanan publik. Kompleksitas persoalan administrasi pemerintahan saat ini menuntut anggota Ombudsman RI tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga memiliki pengalaman menghadapi persoalan birokrasi, hukum, pengawasan, dan konflik kepentingan secara langsung.
Rekam jejak calon anggota Ombudsman RI juga menjadi penting karena kualitas pengawasan pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh kapasitas individu yang menjalankan fungsi kelembagaan tersebut. Figur yang dipilih diharapkan mampu mengidentifikasi akar persoalan, memahami posisi masyarakat dan pemerintah, serta mendorong penyelesaian yang tetap berpijak pada hukum, fakta, dan kepentingan publik.
Dalam konteks penguatan Ombudsman RI, rekam jejak calon anggota Ombudsman menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian Prof. Agus Pramusinto. Menurutnya, lembaga pengawasan membutuhkan figur yang memiliki kemampuan melihat persoalan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada pemahaman normatif terhadap aturan ketika menghadapi persoalan pelayanan publik yang semakin beragam.
Agus menilai pengalaman profesional dari berbagai bidang dapat menjadi modal penting dalam mengukur kapasitas seorang calon anggota Ombudsman. Pengalaman tersebut, menurutnya, dapat membantu seseorang memahami hubungan antara regulasi, birokrasi, kewenangan pemerintah, serta kepentingan masyarakat yang dalam praktiknya sering kali saling beririsan.
Dalam pandangannya, kapasitas pengawas pelayanan publik tidak cukup dibangun hanya melalui penguasaan teori. Pengalaman menghadapi persoalan konkret dapat memberikan kemampuan untuk membaca situasi, mengidentifikasi kesalahan penerapan aturan, serta mencari jalan keluar yang proporsional.
“Orang yang berada di lembaga pengawasan harus memahami hukum dan birokrasi. Dia harus mampu mengidentifikasi di mana letak persoalannya, mengoreksi penerapan aturan yang keliru, dan mencari penyelesaiannya,” ujar Agus.
Dalam pembahasan mengenai kapasitas calon, Agus turut menyinggung rekam profesional IGN Agung Yuliarta Endrawan, S.H., M.H., CCFA. Agung memiliki pengalaman di lingkungan Kejaksaan dan pernah menjalankan tugas pada sejumlah lembaga, termasuk Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Badan Keamanan Laut (Bakamla), serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Pengalaman tersebut mencakup berbagai bidang, mulai dari hukum, investigasi, pengawasan, kebijakan, administrasi pemerintahan hingga koordinasi antarlembaga. Menurut Agus, pengalaman lintas institusi dapat menjadi salah satu indikator yang relevan dalam menilai kemampuan seorang figur menghadapi persoalan pelayanan publik yang tidak selalu sederhana.
Agus menjelaskan bahwa persoalan pelayanan publik kini berkembang melampaui masalah birokrasi lambat atau prosedur yang berbelit. Dalam banyak kasus, persoalan dapat berkaitan dengan perbedaan penafsiran regulasi, penggunaan kewenangan administratif, sengketa pemerintahan, hingga konflik antara keputusan institusi dan hak masyarakat.
Situasi tersebut menempatkan anggota Ombudsman pada posisi yang membutuhkan kemampuan analitis dan komunikasi yang kuat. Pengawasan tidak hanya menuntut kemampuan menemukan persoalan, tetapi juga kapasitas untuk memahami konteks, melakukan klarifikasi, dan mendorong penyelesaian berdasarkan fakta.
Selain kemampuan analisis, Agus menilai keterampilan menyelesaikan konflik menjadi kompetensi yang penting. Ombudsman kerap berada di antara masyarakat yang merasa dirugikan dan instansi pemerintah yang menjalankan kewenangan berdasarkan aturan administratif.
Dalam kondisi demikian, kemampuan komunikasi, klarifikasi, investigasi, dan mediasi diperlukan agar proses penyelesaian tidak berhenti pada formalitas administrasi. Namun Agus menegaskan bahwa pendekatan penyelesaian juga harus memiliki batas yang jelas ketika persoalan berkaitan dengan pelanggaran.
“Tetapi juga mempunyai batas yang jelas ketika berhadapan dengan pelanggaran,” tegas Agus.
Pernyataan tersebut menunjukkan pentingnya kemampuan membedakan persoalan administratif yang masih dapat diselesaikan melalui perbaikan tata kelola dengan persoalan yang memerlukan penanganan lebih tegas sesuai ketentuan hukum.
Agus juga menekankan bahwa penguasaan regulasi tetap merupakan kompetensi mendasar bagi calon anggota Ombudsman RI. Namun, pemahaman terhadap aturan harus mampu diterjemahkan menjadi kemampuan praktis untuk mengurai persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat.
“Yang harus dilihat adalah rekam jejak, integritas, kompetensi dan hasil kerjanya. Bukan hanya seberapa banyak aturan yang diketahui, tetapi bagaimana pengetahuan itu digunakan ketika menghadapi persoalan nyata dan apakah persoalan tersebut dapat diselesaikan. Itu yang menurut saya harus menjadi ukuran,” pungkas Agus.
Dalam perspektif tersebut, hasil kerja menjadi bagian penting dalam menilai kualitas seorang calon. Rekam jejak profesional tidak hanya dapat dilihat dari jabatan yang pernah diduduki, tetapi juga dari kemampuan menjalankan tanggung jawab dan memberikan penyelesaian terhadap persoalan yang dihadapi.
Integritas juga menjadi unsur fundamental dalam proses seleksi calon anggota Ombudsman RI. Sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman membutuhkan anggota yang mampu menjaga independensi ketika berhadapan dengan masyarakat, lembaga pemerintah, maupun berbagai kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas pengawasan.
Independensi diperlukan agar pengawasan tetap berorientasi pada fakta dan kepentingan publik. Anggota Ombudsman harus mampu mengambil posisi berdasarkan bukti, ketentuan hukum, serta prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bukan berdasarkan kepentingan salah satu pihak.
Menurut Agus, pengalaman menghadapi persoalan nyata dapat membedakan antara pemahaman teoritis dan kemampuan penerapan. Investigasi, analisis dokumen, pemahaman birokrasi, komunikasi dengan para pihak, mediasi, serta kemampuan mengambil keputusan berdasarkan bukti merupakan kompetensi yang saling berkaitan dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Dalam konteks tersebut, pengalaman profesional lintas bidang seperti yang dimiliki Agung Endrawan dapat menjadi salah satu rekam jejak yang relevan untuk dipertimbangkan dalam melihat kapasitas seorang figur. Meski demikian, penilaian terhadap seluruh calon tetap harus dilakukan melalui mekanisme seleksi resmi dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Kompleksitas pelayanan publik juga membuat kebutuhan terhadap anggota Ombudsman yang memiliki kemampuan menyelesaikan persoalan menjadi semakin penting. Masyarakat tidak hanya membutuhkan lembaga yang menerima laporan, tetapi juga institusi yang mampu mendorong perbaikan tata kelola dan memastikan proses pengawasan memberikan dampak nyata.
Karena itu, calon anggota Ombudsman RI idealnya memiliki perpaduan antara pemahaman hukum, pengalaman birokrasi, kemampuan pengawasan, keterampilan komunikasi, kapasitas mediasi, dan integritas pribadi.
Pada akhirnya, kekuatan Ombudsman RI sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang menjalankan mandat pengawasan. Rekam jejak calon anggota Ombudsman RI dapat menjadi indikator penting untuk menilai apakah seorang figur memiliki pengalaman nyata dalam menghadapi persoalan publik dan kemampuan untuk memberikan penyelesaian secara profesional.
Pandangan Prof. Agus Pramusinto menjadi pengingat bahwa proses seleksi tidak semestinya hanya berorientasi pada kemampuan kandidat menjawab pertanyaan dalam tahapan formal. Yang lebih penting adalah memastikan figur yang terpilih memiliki bukti pengalaman, integritas, kompetensi, serta kemampuan menghadapi kompleksitas persoalan pelayanan publik.
Sebab, Ombudsman RI pada akhirnya membutuhkan anggota yang bukan hanya memahami aturan, melainkan juga mampu menggunakan pengetahuan dan kewenangannya untuk mengurai persoalan, memperbaiki pelayanan publik, serta menjaga keadilan dan kepentingan masyarakat secara bertanggung jawab.
