Teropongpost, JAKARTA — Pencairan restitusi pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali menjadi sorotan setelah sejumlah Wajib Pajak mempertanyakan kepastian pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang disebut belum diterima meskipun dokumen restitusi telah diterbitkan. Persoalan pencairan restitusi tersebut mencuat di tengah pernyataan DJP bahwa seluruh proses telah dijalankan sesuai prosedur dan standar operasional yang berlaku.
Polemik pencairan restitusi mengemuka setelah Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan berdasarkan prosedur, termasuk ketentuan mengenai pemeriksaan dan tenggat waktu pencairan. Pernyataan itu dikutip dari unggahan Instagram ddtcnews pada Selasa (8/9/2026).
Namun, sejumlah keluhan mengenai pencairan restitusi dari Wajib Pajak menunjukkan adanya pertanyaan mengenai kesesuaian antara prosedur yang disampaikan secara institusional dan pengalaman yang diklaim terjadi dalam praktik. Beberapa Wajib Pajak mengaku telah menunggu selama berbulan-bulan meskipun surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak telah diterbitkan.
“Semuanya kan ada prosedurnya. Jadi, kita periksa, kalau pemeriksaan sudah selesai ya restitusi kita cairkan sesuai dengan SOP-nya, tenggat waktunya dan segala macam,” ujar Bimo di kawasan DPR, Rabu (2/9/2026).
Pernyataan tersebut kemudian mendapat respons dari sejumlah pengguna media sosial yang menyampaikan pengalaman mereka terkait keterlambatan pencairan restitusi. Keluhan yang muncul pada dasarnya mempertanyakan kepastian waktu pembayaran setelah proses administrasi dan penerbitan dokumen pengembalian pajak dilakukan.
Akun @ahmadjian, misalnya, mengaku SKPKPP/SKPLB miliknya telah diterbitkan sejak Maret 2026. Namun hingga September 2026, ia menyatakan belum menerima pencairan dana restitusi tersebut.
“Padahal secara aturan 1 bulan paling lama,” tulis akun tersebut.
Keluhan serupa disampaikan oleh akun @aliefyanautami yang menyebut SKPKPP miliknya telah terbit sejak Mei 2026, tetapi hingga saat ini dana restitusi belum diterima.
“Bapak datanya salah itu,” tulisnya.
Sementara itu, akun @fransisca1022 meminta perhatian DJP terhadap persoalan kelebihan pembayaran pajak berdasarkan putusan Pengadilan Pajak tertanggal 28 dan 30 April 2026 untuk tahun pajak 2017 dan 2019. Dalam komentarnya, ia menyebut pengembalian dana tersebut belum juga dicairkan.
Persoalan mengenai kepastian pencairan restitusi tidak hanya muncul melalui media sosial. Awak media sebelumnya juga melakukan konfirmasi kepada Kanwil DJP Jakarta Barat terkait waktu pembayaran restitusi, namun jawaban yang diterima belum memberikan kepastian mengenai tanggal pencairan.
“Semoga dalam waktu dekat cair pak..,” kata salah seorang staf Kanwil DJP Jakarta Barat.
Ketika kembali dimintai penjelasan mengenai kapan dana tersebut akan dibayarkan, tidak diperoleh jawaban lebih lanjut. Situasi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaan SOP dan tenggat waktu restitusi dalam menghadapi persoalan konkret di lapangan.
Dalam sistem perpajakan, hubungan antara negara dan Wajib Pajak pada prinsipnya merupakan hubungan yang melibatkan hak dan kewajiban. Wajib Pajak diwajibkan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan, sementara negara juga memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan serta memenuhi hak Wajib Pajak, termasuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak apabila telah ditetapkan sebagai hak yang bersangkutan.
Jika merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-41/PJ/2014, pelaksanaan putusan banding dilakukan oleh Kepala KPP melalui penerbitan SP2B dalam jangka waktu 30 hari sejak putusan diterima. Apabila putusan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak, Kepala KPP menerbitkan SKPKPP dalam jangka waktu satu bulan.
Atas dasar itu, klaim sejumlah Wajib Pajak mengenai dokumen yang telah terbit tetapi dana restitusi yang belum diterima selama berbulan-bulan membutuhkan penjelasan yang lebih spesifik. Penjelasan tersebut penting untuk membedakan antara proses administratif yang telah selesai, proses pembayaran yang masih berjalan, maupun kemungkinan adanya hambatan pada tahapan tertentu.
Pertanyaan mengenai jumlah restitusi yang masih belum dicairkan, rata-rata waktu penyelesaian, faktor penyebab keterlambatan, serta tahapan proses yang mengalami kendala menjadi bagian penting dari kebutuhan transparansi pelayanan publik. Kejelasan informasi diperlukan agar masyarakat dapat memahami secara objektif mekanisme pencairan yang berlaku.
Restitusi pada dasarnya bukan merupakan bentuk pemberian atau kebijakan sukarela negara kepada Wajib Pajak. Pengembalian tersebut berkaitan dengan kelebihan pembayaran pajak yang, berdasarkan ketentuan dan proses hukum yang berlaku, telah menjadi hak Wajib Pajak untuk diterima.
Karena itu, kepastian dalam sistem perpajakan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan negara memastikan kepatuhan pembayaran pajak. Prinsip kepastian juga relevan ketika negara menjalankan kewajibannya dalam memberikan pelayanan dan mengembalikan kelebihan pembayaran kepada Wajib Pajak yang berhak menerimanya.
Konsistensi antara ketentuan, prosedur, dan pelaksanaan di lapangan menjadi salah satu unsur penting dalam membangun kepercayaan terhadap administrasi perpajakan. Ketika terdapat perbedaan antara pengalaman yang disampaikan masyarakat dan penjelasan institusi, klarifikasi berbasis data menjadi diperlukan.
Dalam konteks tersebut, jawaban “semoga dalam waktu dekat cair pak..,” sebagaimana disampaikan salah seorang staf Kanwil DJP Jakarta Barat, belum memberikan kepastian waktu yang dapat dijadikan rujukan oleh Wajib Pajak.
Ke depan, transparansi mengenai proses pencairan restitusi dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat akuntabilitas pelayanan perpajakan. Kejelasan mengenai status permohonan, tahapan pembayaran, serta alasan apabila terjadi keterlambatan akan membantu mengurangi ketidakpastian sekaligus memperkuat kepercayaan publik.
Pada akhirnya, isu pencairan restitusi tidak semata-mata berkaitan dengan prosedur administrasi. Persoalan ini juga menyangkut kepastian hukum, kualitas pelayanan publik, dan keseimbangan antara kewajiban negara dengan hak Wajib Pajak. Ketika negara menuntut kepatuhan pembayaran pajak secara tepat waktu, kepastian dalam memenuhi hak Wajib Pajak juga menjadi bagian penting dari integritas sistem perpajakan.
