Teropongpost, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat penyiapan kompetensi sumber daya manusia untuk menyambut pertumbuhan green jobs atau lapangan kerja hijau yang diproyeksikan mencapai antara 5,3 juta hingga 9 juta pekerjaan baru dalam kurun waktu lima sampai 10 tahun mendatang. Strategi tersebut mencakup penguatan keterampilan siap kerja, kurikulum pelatihan, tenaga instruktur, fasilitas, sertifikasi, hingga sistem rekognisi kompetensi.
Peluang green jobs dinilai menjadi salah satu konsekuensi penting dari perubahan struktur ekonomi dan transisi menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan. Karena itu, Kemnaker menempatkan penyiapan tenaga kerja sebagai bagian strategis agar masyarakat Indonesia mampu memperoleh manfaat dari pertumbuhan sektor-sektor ekonomi hijau.
Dalam pengembangan green jobs, pemerintah menghadapi tantangan untuk memastikan proyeksi pertumbuhan lapangan kerja dapat diterjemahkan menjadi program nyata yang menghasilkan tenaga kerja dengan kompetensi sesuai kebutuhan industri. Penyiapan kapasitas manusia menjadi faktor penting agar transisi ekonomi tidak hanya menciptakan perubahan teknologi, tetapi juga membuka kesempatan kerja yang inklusif.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan lapangan kerja hijau merupakan peluang besar yang harus dipersiapkan secara serius. Menurutnya, isu tersebut tidak hanya menjadi perhatian Indonesia, tetapi telah berkembang menjadi agenda global yang dihadapi berbagai negara.
“Kalau kita lihat dalam kacamata global, green jobs ini tidak hanya menjadi concern Indonesia tapi semua negara dan semua di dunia. Kita sudah berdiskusi cukup panjang terkait dengan roadmap khusus terkait dengan green jobs ini,” ujar Yassierli saat menghadiri Indonesia’s Green Jobs Conference 2026 yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Menurut Yassierli, tahap berikutnya adalah mengubah peta jalan atau roadmap yang telah dibahas menjadi langkah implementatif. Proses tersebut membutuhkan kesiapan kelembagaan dan sistem pelatihan yang mampu menjawab perubahan kebutuhan kompetensi di pasar kerja.
Kemnaker, lanjut dia, mengambil peran dalam menyiapkan berbagai instrumen pendukung bagi pengembangan keterampilan tenaga kerja. Penyiapan tersebut tidak hanya berorientasi pada pelatihan, tetapi mencakup seluruh ekosistem pembentukan kompetensi.
“Dan peran kami di Kementerian Ketenagakerjaan adalah menyiapkan modalitas mulai dari tempat pelatihan dalam konteks itu adalah skill siap kerja terkait dengan green jobs ini sendiri. Kemudian penyiapan kurikulum, instruktur, fasilitas, sertifikasi sampai kepada rekognisi,” katanya.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan tenaga kerja untuk sektor hijau membutuhkan sistem yang terintegrasi. Ketersediaan tempat pelatihan harus diikuti kurikulum yang relevan, instruktur yang kompeten, fasilitas yang memadai, serta mekanisme sertifikasi dan rekognisi yang dapat mendukung pengakuan kemampuan tenaga kerja.
Transformasi menuju ekonomi hijau juga menuntut adanya kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, dan masyarakat perlu memiliki kesamaan arah agar kebutuhan kompetensi yang berkembang dapat direspons secara tepat.
Yassierli menekankan bahwa peluang besar yang muncul dari perkembangan green jobs harus dimanfaatkan melalui persiapan sejak dini. Menurutnya, keberhasilan transisi energi tidak hanya diukur dari perubahan teknologi atau pengembangan sumber energi baru, tetapi juga dari kemampuan memastikan masyarakat memperoleh kesempatan dalam proses transformasi tersebut.
“Dan ini harus menjadi kesempatan yang kita ambil, kita siapkan dari awal. Karena semangatnya transisi energi pun semangatnya adalah no one left behind,” pungkasnya.
Prinsip no one left behind menjadi salah satu pendekatan penting dalam transisi menuju ekonomi hijau. Artinya, perubahan menuju sistem ekonomi dan energi yang lebih berkelanjutan perlu memberikan ruang bagi sebanyak mungkin kelompok masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan beradaptasi terhadap perubahan dunia kerja.
Dengan proyeksi penciptaan hingga 9 juta green jobs dalam satu dekade mendatang, tantangan Indonesia tidak hanya terletak pada penciptaan lapangan kerja baru. Persoalan yang tidak kalah penting adalah memastikan tenaga kerja nasional memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan sektor-sektor tersebut.
Penguatan pelatihan vokasi, pengembangan kurikulum, peningkatan kapasitas instruktur, penyediaan fasilitas, serta sertifikasi kompetensi menjadi fondasi penting dalam membangun kesiapan tenaga kerja Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memperbesar peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam transformasi ekonomi yang sedang berlangsung.
Pada akhirnya, pengembangan green jobs dapat menjadi peluang strategis bagi Indonesia untuk menghubungkan agenda transisi energi dengan penciptaan lapangan kerja. Keberhasilan agenda tersebut akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan membangun ekosistem kompetensi yang inklusif, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masa depan dunia kerja.
