Dalam ajang tersebut, PHI memperoleh sejumlah penghargaan atas program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan melalui anak perusahaan dan afiliasinya di Kalimantan. Penghargaan diberikan dalam acara yang berlangsung di Operational Room Gedung Utama Kementerian Desa dan PDT pada 28 September 2026. Capaian itu memperlihatkan bahwa program sosial perusahaan diarahkan tidak hanya pada pemberian bantuan, tetapi juga penguatan kapasitas ekonomi masyarakat.
Salah satu penghargaan penting diterima Sutiarso, Direktur BUMDes Trans Makmur Jaya, Desa Bukit Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ia memperoleh predikat Excellent, kategori tertinggi untuk perorangan dalam CSR & PDB Award 2026, atas perannya sebagai local hero dalam mengembangkan kelembagaan ekonomi desa melalui pemberdayaan masyarakat.
Penghargaan tersebut mencerminkan proses penguatan BUMDes yang berlangsung secara bertahap. Sutiarso berperan dalam mendorong peningkatan kapasitas organisasi, pengelolaan usaha, serta pengembangan kegiatan ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan desa.
Transformasi BUMDes Menjadi Institusi Ekonomi Desa
BUMDes Trans Makmur Jaya sebelumnya dikenal sebagai BUMDes Bukit Raya. Dalam perkembangannya, kelembagaan tersebut mengalami peningkatan kapasitas usaha yang tercermin dari pertumbuhan aset, pengembangan unit bisnis, serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).
Data program menunjukkan nilai aset BUMDes yang pada awalnya berada di bawah Rp100 juta kini berkembang hingga mencapai ratusan juta rupiah. Perubahan tersebut berlangsung bersamaan dengan pembenahan administrasi, pengelolaan keuangan, inventarisasi aset, penguatan organisasi, dan perluasan jaringan kemitraan.
Dari sisi kontribusi terhadap desa, BUMDes Trans Makmur Jaya tercatat memberikan PADes pada kisaran Rp5 juta hingga Rp19 juta per tahun selama periode 2023–2025. Angka tersebut menjadi salah satu indikator perkembangan kapasitas ekonomi BUMDes, meskipun keberhasilan kelembagaan tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya kontribusi keuangan.
Penguatan BUMDes juga dilakukan melalui pengembangan model usaha yang lebih beragam. Pendekatan tersebut diarahkan agar BUMDes mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menciptakan sumber pendapatan yang tidak bergantung pada satu jenis kegiatan ekonomi.
Sembilan Unit Usaha Menopang Diversifikasi Ekonomi
Saat ini, BUMDes Trans Makmur Jaya mengelola sembilan unit usaha. Bidang yang dikembangkan meliputi sarana produksi pertanian, penyaluran pupuk bersubsidi, penyewaan alat dan mesin pertanian, peternakan ayam petelur dan sapi, jasa transaksi perbankan, pangkalan LPG 3 kilogram, pengadaan barang dan jasa, serta produksi pupuk kompos.
Diversifikasi tersebut memperlihatkan upaya membangun model bisnis yang berkaitan langsung dengan kebutuhan ekonomi masyarakat desa. Bagi kelembagaan BUMDes, keberagaman unit usaha dapat menjadi salah satu strategi untuk memperluas sumber pendapatan dan memperkuat keberlanjutan operasional.
Dalam proses pengembangan tersebut, Sutiarso menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang memberikan dukungan. Ia secara khusus menyebut peran PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) dalam pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi pengembangan kegiatan usaha BUMDes.
“Terima kasih juga atas fasilitasi dalam penjemputan juara ini di Kementerian Desa dan Transmigrasi di Jakarta serta pendampingan yang luar biasa dari PHSS,” ujar Sutiarso.
PHI Dorong Masyarakat Menjadi Subjek Pembangunan
Head of Comrel & CID Zona 9 Dharma Saputra mengatakan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat merupakan hasil dari kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. Menurut dia, PHI berupaya menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan program.
Pendekatan tersebut dilakukan dengan melibatkan pemerintah desa, BUMDes, UMKM, lembaga swadaya masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya. Pola kolaboratif tersebut dimaksudkan agar program yang dijalankan memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat dan potensi ekonomi lokal.
“Kami berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan program-program CSR yang inovatif dan mampu menciptakan nilai manfaat yang dapat dinikmati bersama (creating shared value), termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat, UMKM dan BUMDes dalam perencanaan maupun pelaksanaannya di wilayah operasi perusahaan,” kata Dharma.
Model tersebut menempatkan masyarakat bukan semata sebagai penerima manfaat. Masyarakat didorong untuk memiliki peran dalam menentukan kebutuhan, mengelola kegiatan, mengembangkan usaha, sekaligus menjaga keberlanjutan manfaat setelah pendampingan perusahaan berakhir.
Dua Program Pemberdayaan Perempuan Raih Silver
Selain penghargaan yang diterima Sutiarso, dua program pemberdayaan masyarakat dari lingkungan PHI juga memperoleh penghargaan Silver dalam CSR & PDB Award 2026. Kedua program tersebut adalah Program Kuas Jirak yang dikelola PT Pertamina EP (PEP) Tanjung Field dan Program ECO-STEP yang dijalankan PEP Sangatta Field.
Kedua program tersebut berorientasi pada peningkatan kapasitas serta kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya kelompok perempuan dan wanita tani. Fokus tersebut memperluas cakupan pemberdayaan dengan menempatkan kelompok masyarakat sebagai pelaku kegiatan ekonomi.
Dharma menjelaskan, sebelum program berjalan, sejumlah kelompok penerima manfaat belum memiliki pendapatan tetap maupun mata pencaharian yang berkelanjutan. Melalui pendampingan dan pengembangan usaha, kelompok tersebut kemudian mulai membangun sumber penghasilan yang lebih stabil.
Perubahan tersebut menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari proses peningkatan kapasitas, bukan hanya dari jumlah kegiatan atau bantuan yang disalurkan. Keberlanjutan usaha, kemampuan kelompok mengelola sumber daya, dan peningkatan pendapatan menjadi bagian penting dari proses tersebut.
Pemberdayaan Berbasis Kapasitas dan Kemandirian
Model pemberdayaan yang dikembangkan PHI di wilayah operasinya mencakup pengembangan keterampilan, penguatan kelembagaan, pengembangan usaha, penyediaan atau akses terhadap sarana produksi, serta perluasan kemitraan. Pendekatan ini dirancang agar masyarakat memiliki kemampuan untuk mengelola kegiatan secara lebih mandiri.
Dalam konteks BUMDes, keberhasilan kelembagaan tidak hanya tercermin dari pertumbuhan aset. Kemampuan menjalankan tata kelola organisasi, mengelola keuangan secara tertib, menciptakan pendapatan, mengembangkan usaha, dan memberikan kontribusi bagi desa juga menjadi indikator yang relevan.
Sementara itu, bagi kelompok perempuan dan wanita tani, keberhasilan pemberdayaan dapat diukur melalui peningkatan keterampilan, kapasitas produksi, pengembangan usaha, serta kemampuan menghasilkan pendapatan secara lebih mandiri.
Pendekatan tersebut sekaligus menunjukkan pergeseran orientasi program sosial dari pola bantuan jangka pendek menuju penguatan kapasitas masyarakat. Dengan demikian, manfaat program diharapkan tetap dapat berkembang ketika fase pendampingan perusahaan berakhir.
PHI dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan
Dharma menegaskan bahwa PHI akan terus mendorong masyarakat di sekitar wilayah operasi agar memiliki posisi yang lebih kuat dalam aktivitas ekonomi lokal.
“Kami percaya pengembangan ekonomi masyarakat desa menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam proses pembangunan Indonesia,” ujarnya.
Komitmen tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan. PHI melalui entitas di Zona 9 menjalankan program pada sejumlah bidang, antara lain ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, infrastruktur, dan tanggap bencana.
Pelaksanaan program tersebut mengacu pada prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta diarahkan untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Kerangka tersebut menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari agenda pembangunan yang lebih luas dan berkelanjutan.
Peran PHI di Zona 9 Kalimantan
Zona 9 merupakan bagian dari Subholding Upstream Pertamina Regional 3 Kalimantan di bawah PT Pertamina Hulu Indonesia. Wilayah operasionalnya mencakup kegiatan hulu minyak dan gas bumi di Sanga Sanga dan Sangatta, Kalimantan Timur, serta Tanjung, Kalimantan Selatan.
Entitas yang beroperasi di wilayah tersebut merupakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang bekerja sama dengan SKK Migas. Di tengah aktivitas industri hulu migas, program pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu instrumen untuk membangun hubungan yang berkelanjutan dengan masyarakat di sekitar wilayah operasi.
Penghargaan CSR & PDB Award 2026 memberikan gambaran mengenai hasil sejumlah program yang dijalankan melalui entitas PHI di Kalimantan. Penilaian terhadap program tidak hanya berkaitan dengan keberadaan kegiatan, tetapi juga dengan proses penguatan kapasitas dan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
Kisah BUMDes Trans Makmur Jaya serta Program Kuas Jirak dan ECO-STEP memperlihatkan bahwa pembangunan ekonomi masyarakat dapat bertumpu pada penguatan kelembagaan lokal, kepemimpinan masyarakat, diversifikasi usaha, dan kolaborasi multipihak.
Bagi PHI, capaian tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas manfaat keberadaan operasi perusahaan bagi masyarakat di sekitar wilayah kerja. Tantangan berikutnya adalah menjaga keberlanjutan program, memperkuat tata kelola kelembagaan, serta memastikan peningkatan kapasitas masyarakat dapat berkembang menjadi aktivitas ekonomi yang mandiri dan berjangka panjang.
