JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli resmi melantik 10 pejabat baru di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Senin (15/6/2026). Dalam pelantikan tersebut, Menaker menegaskan pentingnya penguatan K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta pembangunan tata kelola yang akuntabel sebagai bagian dari transformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pelantikan 10 pejabat yang berlangsung di Ruang Tridarma Kantor Kemnaker itu mencakup sejumlah jabatan strategis, mulai dari Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Utama, pejabat administrator, pejabat pengawas, hingga pejabat fungsional. Menaker menilai keberadaan pejabat baru harus mampu mempercepat penguatan K3 di berbagai sektor kerja sekaligus memperkuat budaya kerja yang profesional dan bertanggung jawab.
Dalam arahan Pelantikan 10 pejabat, Menaker menekankan bahwa penguatan K3 dan tata kelola yang akuntabel menjadi prioritas penting di lingkungan Kemnaker. Menurutnya, keberhasilan penerapan sistem manajemen K3 dapat diukur dari menurunnya angka kecelakaan kerja serta berkurangnya kasus penyakit akibat pekerjaan yang masih menjadi tantangan di berbagai sektor industri.
Yassierli mengatakan, pejabat fungsional utama yang baru dilantik diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam pembinaan norma ketenagakerjaan dan keselamatan kerja. Ia juga meminta seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan serta pendampingan kepada perusahaan.
Selain fokus pada aspek keselamatan kerja, Menaker juga mengingatkan pentingnya integritas dalam menjalankan amanah jabatan. Ia menegaskan bahwa sumpah jabatan bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen moral yang harus dijaga oleh setiap aparatur negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
Menurut Yassierli, Kemnaker tidak akan memberikan toleransi terhadap tindakan yang bertentangan dengan aturan maupun etika birokrasi. Setiap indikasi pelanggaran akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bagian dari upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Kita ingin budaya kerja yang sehat dan profesional tumbuh di lingkungan Kemnaker. Karena itu, seluruh pejabat harus menjadikan sumpah jabatan sebagai pedoman dalam bekerja dan melayani masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa langkah pembenahan birokrasi merupakan bagian dari dukungan terhadap agenda nasional dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil. Oleh sebab itu, seluruh unit kerja diminta terus meningkatkan kualitas tata kelola organisasi.
Khusus kepada jajaran yang menangani urusan administrasi dan tata usaha, Menaker menekankan pentingnya pengelolaan organisasi yang transparan, tertib, dan akuntabel. Hal tersebut dinilai berpengaruh langsung terhadap peningkatan nilai Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta pembangunan Zona Integritas.
Lebih jauh, Yassierli mengajak seluruh pegawai Kemnaker untuk membangun lingkungan kerja yang produktif dan memberikan ruang bagi pengembangan kompetensi. Menurutnya, setiap pegawai harus mampu tumbuh bersama organisasi sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
“Tempat kita bekerja harus menjadi ruang untuk berkembang, berkarya, dan memberikan kontribusi terbaik. Dengan semangat itu, Kemnaker dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Adapun 10 pejabat yang dilantik terdiri dari pejabat fungsional, administrator, dan pengawas yang akan bertugas di berbagai unit kerja Kemnaker. Mereka diharapkan mampu memperkuat kinerja organisasi serta mendukung terciptanya pelayanan ketenagakerjaan yang semakin profesional, responsif, dan akuntabel.
Daftar pejabat yang dilantik yakni Dr. dr. Sudi Astono, M.S sebagai Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Utama, Robiatul Adawiyah sebagai Arsiparis Ahli Muda, Muhammad Fertiaz sebagai Kepala Balai K3 Bandung, M.A. Habibi Kadir sebagai Kepala Balai K3 Kendari, Asmanidar Kuraisy sebagai Kepala Balai K3 Makassar, Intan Kusuma Dewi sebagai Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Sesditjen Binapenta, Husen Mauludin sebagai Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga Sesditjen Binalavotas, Wahyudi Eko Prasetiyo sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Raffi Wahyu Kusuma sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Bina Kelembagaan K3, serta Indri Widiyastuti sebagai Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan PPSDM.
Melalui pelantikan ini, Kemnaker berharap penguatan K3 dan penerapan tata kelola yang akuntabel dapat semakin optimal sehingga mampu mendukung terciptanya dunia kerja yang aman, sehat, produktif, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi seluruh pekerja di Indonesia.
