Teropongpost, Jakarta – Manuver Politik Jokowi melalui rangkaian kunjungan ke sejumlah daerah mendapat perhatian kalangan akademisi karena dinilai dapat memengaruhi dinamika politik nasional yang berimplikasi terhadap stabilitas ekonomi. Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D., berpandangan bahwa perubahan konfigurasi politik berpotensi membentuk persepsi baru di kalangan pelaku usaha dan investor terhadap tingkat kepastian pemerintahan Indonesia.
Dalam analisis yang disampaikan pada Minggu (28/6/2026), Prof. Didik menilai Manuver Politik Jokowi berlangsung pada saat perekonomian nasional masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tekanan terhadap nilai tukar rupiah hingga fluktuasi pasar keuangan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadikan setiap perkembangan politik memiliki pengaruh terhadap ekspektasi pasar dan iklim investasi.
Lebih lanjut, Prof. Didik menegaskan bahwa Manuver Politik Jokowi tidak hanya berkaitan dengan dinamika menjelang Pemilihan Umum 2029, tetapi juga berpotensi memengaruhi arah pemerintahan saat ini. Ia menilai mantan Presiden Joko Widodo masih memiliki pengaruh politik yang signifikan sehingga setiap aktivitas politik yang dilakukan akan menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk kalangan bisnis dan investor.
Prof. Didik mengingatkan bahwa pada akhir masa jabatannya, Joko Widodo pernah menyampaikan keinginan untuk kembali ke Solo dan menjalani kehidupan sebagai warga biasa. Namun, menurutnya, perkembangan politik yang terjadi menunjukkan arah yang berbeda dari pernyataan tersebut.
“Jokowi pernah berjanji pulang ke Solo menjadi rakyat biasa dan berkumpul dengan cucu, tetapi janji etis itu tidak pernah terjadi. Dari dulu publik, apalagi pesaing politiknya, tidak percaya dan kemudian terbukti sekarang melakukan gerakan politik vulgar sebagai tanda koalisi dengan pemerintahan Prabowo akan mulai tutup buku,” ujar Prof. Didik.
Ia menilai aktivitas politik yang dilakukan Jokowi menunjukkan kecenderungan bergerak secara independen dan berpotensi meningkatkan intensitas kompetisi di antara elite politik nasional. Dalam pandangannya, dinamika tersebut juga berkaitan dengan meningkatnya frekuensi kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke berbagai daerah.
Menurut Prof. Didik, apabila eskalasi politik terus meningkat, terdapat risiko bergesernya perhatian elite pemerintahan dari agenda pembangunan ekonomi menuju persaingan politik yang berlangsung lebih awal dari siklus elektoral.
“Gerakan politik yang terlalu dini ini akan menjadi hama, yang akan mengganggu dan bisa menggerogoti pemerintahan. Pengaruh politiknya jelas masih ada dan bahkan masih cukup kuat serta terus akan memperkuatnya dengan cantolan pada jabatan anaknya sebagai Wakil Presiden,” katanya.
Dalam perspektif ekonomi politik, Prof. Didik menjelaskan bahwa hubungan antara presiden yang sedang menjabat dengan mantan presiden yang masih memiliki pengaruh politik merupakan salah satu variabel yang diperhatikan oleh investor. Stabilitas politik, menurutnya, menjadi faktor penting dalam menentukan keputusan investasi karena berkaitan langsung dengan kepastian kebijakan pemerintah.
“Saya pastikan pengaruh tersebut negatif, buruk, dan akan menjadi faktor ketidakpastian politik bagi investasi, dunia usaha, dan lingkungan bisnis. Semua pihak, terutama pengusaha, pemilik modal, dan yang memiliki kepentingan terhadap Indonesia, pasti akan melihat dinamika baru persekutuan sebagai persaingan elite politik, yang meningkatkan risiko dan pada gilirannya pasti memengaruhi institusi, birokrasi, kebijakan, dan ekspektasi ekonomi,” jelasnya.
Meskipun demikian, Prof. Didik mengakui bahwa sejumlah indikator fundamental ekonomi nasional masih menunjukkan kondisi yang relatif baik. Ia menyebut tingkat inflasi, neraca perdagangan, cadangan devisa, serta pertumbuhan ekonomi masih berada pada tingkat yang cukup terjaga.
Namun demikian, ia berpendapat bahwa tantangan terbesar justru berasal dari faktor non-ekonomi, terutama meningkatnya ketidakpastian politik yang dapat memengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap prospek investasi di Indonesia.
Atas dasar itu, Prof. Didik berpandangan bahwa aktivitas politik yang dilakukan Jokowi tidak memiliki keterkaitan langsung dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, menurutnya, dinamika tersebut berpotensi menambah tingkat ketidakpastian dalam perekonomian nasional apabila memicu persaingan politik yang semakin intens.
“Jadi Jokowi dengan safari politiknya tidak ada hubungan dengan kesejahteraan dan kepentingan rakyat, bahkan menjadi faktor negatif dan buruk di dalam ekonomi nasional,” tutup Prof. Didik.
