Teropongpost, Jakarta – Isu mengenai kualitas tata kelola pemerintahan kembali menjadi perhatian di tengah berbagai tantangan ekonomi nasional. Dalam sebuah opini bertajuk Ketika Narasi Tidak Lagi Sejalan dengan Realitas, Akankah Indonesia Menuju Jurang Krisis?, Samuel F. Silaen menilai bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup ditentukan oleh indikator makroekonomi, melainkan juga oleh kualitas kebijakan publik yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
Menurut Samuel F. Silaen, tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini melampaui persoalan mengejar pertumbuhan ekonomi. Ia berpendapat bahwa penguatan tata kelola pemerintahan, konsistensi kebijakan, transparansi pengelolaan anggaran, serta upaya membangun kembali kepercayaan publik merupakan fondasi yang harus diperkuat agar pembangunan berlangsung secara berkelanjutan.
Dalam pandangannya dalam hal tata kelola pemerintahan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi dinamika yang kompleks, mulai dari tekanan terhadap ruang fiskal, kebutuhan pembiayaan berbagai program prioritas nasional, hingga tuntutan menjaga daya beli masyarakat. Kondisi tersebut, menurutnya, memerlukan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian target, tetapi juga mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan keterbukaan.
Samuel menilai pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa kemunduran sebuah bangsa tidak selalu dipicu oleh keterbatasan sumber daya alam atau lemahnya potensi ekonomi. Sebaliknya, persoalan sering muncul ketika proses pengambilan kebijakan tidak lagi didasarkan pada evaluasi yang objektif, akuntabilitas yang kuat, serta keberanian mengakui berbagai tantangan yang berkembang di lapangan.
Ia berpandangan bahwa optimisme pemerintah merupakan elemen penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat maupun pelaku usaha. Namun demikian, optimisme tersebut harus diwujudkan melalui hasil yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat sehingga tidak berhenti sebagai narasi komunikasi publik semata.
Lebih lanjut, Samuel mengemukakan bahwa ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya tercermin dari peningkatan investasi, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), ataupun stabilitas indikator makroekonomi. Menurutnya, parameter yang lebih substansial adalah kemampuan pemerintah menghadirkan lapangan kerja yang layak, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperluas kesejahteraan masyarakat secara merata.
Ia juga mengingatkan bahwa kesenjangan antara narasi kebijakan dan realitas yang dirasakan masyarakat berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap institusi negara. Oleh sebab itu, setiap kebijakan dinilai perlu memiliki indikator keberhasilan yang terukur serta dapat dievaluasi secara objektif.
Dalam konteks tersebut, Samuel mendorong agar setiap program strategis nasional dievaluasi melalui mekanisme yang terbuka. Menurutnya, audit independen, pengawasan publik, serta pengukuran manfaat berbasis hasil perlu menjadi bagian integral dalam sistem tata kelola pemerintahan modern. Dengan demikian, penggunaan anggaran negara dapat dipastikan memberikan manfaat yang sebanding bagi masyarakat.
Selain aspek tata kelola, ia menekankan pentingnya menjaga ruang demokrasi yang sehat. Samuel berpendapat bahwa kritik yang dibangun berdasarkan data, argumentasi, dan kepentingan publik seharusnya dipandang sebagai instrumen koreksi untuk meningkatkan kualitas kebijakan, bukan sebagai ancaman terhadap pemerintahan.
Samuel juga menilai bahwa budaya politik yang hanya berorientasi pada pembenaran terhadap setiap kebijakan tidak akan menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan. Sebaliknya, ia mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk mengembangkan budaya evaluasi, transparansi, dan kesediaan melakukan perbaikan demi kepentingan bangsa dalam jangka panjang.
Mengenai kepemimpinan nasional, Samuel menegaskan bahwa solusi atas berbagai tantangan tidak semata-mata bergantung pada figur tertentu. Menurutnya, perubahan akan lebih ditentukan oleh kepemimpinan yang menjadikan integritas, supremasi hukum, transparansi, profesionalisme birokrasi, pemberantasan korupsi, serta partisipasi masyarakat sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ia menambahkan bahwa Indonesia tetap memiliki modal besar untuk berkembang melalui kekayaan sumber daya, bonus demografi, serta potensi ekonomi yang kuat. Namun, seluruh potensi tersebut hanya akan memberikan hasil optimal apabila dikelola melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Sebagai penutup, Samuel F. Silaen menegaskan bahwa kekuatan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh besarnya janji pembangunan, tetapi oleh konsistensi dalam menghadapi kenyataan, keberanian melakukan evaluasi, dan komitmen menjadikan kebenaran sebagai dasar penyusunan setiap kebijakan publik. Ia menutup pandangannya dengan pernyataan, “Bangsa yang besar tidak dibangun oleh janji yang indah, melainkan oleh keberanian menghadapi kenyataan dan kesetiaan pada kebenaran.”
Oleh: Samuel F. Silaen
