Teroponpost, JAKARTA – Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof. Asep N. Mulyana, menegaskan bahwa integritas jaksa merupakan fondasi utama dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Menurutnya, penguasaan ilmu hukum dan kecerdasan intelektual harus berjalan seimbang dengan moralitas, etika, serta hati nurani agar kewenangan penegakan hukum tidak menyimpang dari prinsip keadilan.
Penegasan mengenai integritas jaksa tersebut disampaikan Asep ketika memberikan pembekalan kepada peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan LXXXIII Gelombang II Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Sasana Adhi Karyya, Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI, Ragunan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Pembekalan itu diikuti 501 calon jaksa dan lima calon oditur militer. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Jaksa Agung didampingi Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional, Jehezkiel Devy Sudarso. Di hadapan peserta, Asep menekankan bahwa integritas jaksa harus dibentuk sejak masa pendidikan, bukan sekadar dituntut setelah seseorang menduduki jabatan.
Ia mengingatkan bahwa PPPJ tidak boleh diperlakukan sebagai agenda seremonial atau prosedur administratif untuk memperoleh kelulusan. Pendidikan tersebut harus dimanfaatkan sebagai ruang pembentukan karakter, penguatan kedisiplinan, serta penanaman tanggung jawab moral sebelum para peserta menjalankan kewenangan sebagai aparat penegak hukum.
“Jangan pernah memandang kehadiran saudara di tempat ini sebagai sebuah formalitas seremonial belaka. Jadikan ruang kelas, lapangan upacara, dan setiap tetes keringat selama mengikuti pendidikan dan pelatihan ini sebagai Kawah Candradimuka untuk membentuk karakter dan jati diri saudara sebagai insan Adhyaksa,” tegas Asep.
Tiga unsur pembentuk jaksa profesional
Dalam pemaparannya, Asep menjelaskan bahwa jaksa yang paripurna harus memiliki keseimbangan tiga kompetensi utama, yaitu knowledge, skill, dan hati nurani. Ketiganya tidak dapat dipisahkan karena masing-masing memiliki fungsi penting dalam membentuk profesionalitas dan kualitas pengambilan keputusan seorang jaksa.
Unsur knowledge merujuk pada penguasaan ilmu pengetahuan, wawasan, serta pemahaman terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Kompetensi ini menjadi landasan intelektual agar jaksa mampu menganalisis persoalan hukum secara tepat, memahami ketentuan yang berlaku, dan menyusun pertimbangan berdasarkan dasar hukum yang relevan.
Adapun skill berkaitan dengan kecakapan teknis dan kemampuan profesional dalam menangani perkara. Seorang jaksa dituntut mampu menerapkan ketentuan hukum, mengelola proses penanganan perkara, serta melaksanakan tugas secara cermat dan bertanggung jawab. Penguasaan teori hukum perlu disertai kemampuan praktis agar pelaksanaan kewenangan tidak berhenti pada pemahaman normatif.
Namun, Asep mengingatkan bahwa pengetahuan dan keterampilan saja belum cukup. Kedua unsur tersebut harus dikendalikan oleh hati nurani yang berakar pada integritas, moralitas, dan etika. Hati nurani berfungsi sebagai kompas moral agar setiap tindakan penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemenuhan prosedur formal, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan dan tanggung jawab terhadap masyarakat.
“Jabatan dan profesi jaksa memiliki peran yang sangat penting, tetapi sekaligus rawan terhadap berbagai penyimpangan. Di antara idealisme dan realitas, sikap moral serta hati nurani menjadi kunci dalam menjalankan tugas profesi,” ungkapnya.
Integritas sebagai pengendali kewenangan
Lebih lanjut, Wakil Jaksa Agung menggarisbawahi besarnya tanggung jawab yang melekat pada profesi jaksa. Setiap keputusan dan tindakan dalam proses penegakan hukum dapat membawa konsekuensi terhadap hak masyarakat, kepastian hukum, serta kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan.
Atas dasar itu, kemampuan akademis harus disertai karakter yang kuat. Kecerdasan tanpa integritas berpotensi tidak mampu menjawab tuntutan masyarakat terhadap penegakan hukum yang adil dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, profesionalitas tidak cukup diukur dari kemampuan menyelesaikan persoalan hukum, tetapi juga dari cara kewenangan digunakan secara etis dan bertanggung jawab.
Asep kembali menyampaikan pesan Jaksa Agung bahwa institusi Kejaksaan membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki komitmen moral yang kuat.
“Jaksa Agung sering menyampaikan bahwa yang dibutuhkan bukan hanya jaksa yang pintar atau memiliki knowledge yang kuat. Yang dibutuhkan adalah jaksa yang memiliki integritas, moralitas, dan etika,” jelasnya.
Pesan tersebut menempatkan integritas sebagai salah satu instrumen penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Dalam praktik penegakan hukum, prinsip tersebut harus tercermin melalui sikap profesional, objektivitas, kepatuhan terhadap ketentuan hukum, serta kesediaan mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan.
PPPJ menjadi awal perjalanan pengabdian
Asep juga menegaskan bahwa penyelesaian PPPJ bukanlah akhir dari proses pembelajaran seorang calon jaksa. Pendidikan di Badiklat merupakan tahap awal untuk mempersiapkan peserta menghadapi dinamika penegakan hukum yang sesungguhnya, dengan persoalan dan tantangan yang jauh lebih beragam dibandingkan situasi pembelajaran di kelas.
Setelah menyelesaikan pendidikan, para peserta akan berhadapan dengan kompleksitas perkara, perubahan sosial, perkembangan teknologi, dinamika global, serta meningkatnya harapan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas aparat penegak hukum. Kondisi tersebut menuntut jaksa untuk terus memperbarui pengetahuan dan meningkatkan kemampuan profesionalnya.
Karena itu, Asep meminta para peserta tidak berhenti mengembangkan kapasitas setelah dinyatakan lulus. Pembelajaran harus menjadi bagian berkelanjutan dari perjalanan karier, baik dalam aspek intelektual, keterampilan teknis, maupun pembentukan karakter. Perubahan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak juga diperlukan agar jaksa mampu merespons perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasar penegakan hukum.
“Anda sendirilah yang akan membentuk diri Anda. Anda sendiri yang akan menempa dan berkompetisi dengan diri sendiri, bukan dengan orang lain,” pesannya.
Sebanyak 506 peserta menyatakan siap mengemban amanah
Menutup pembekalannya, Asep mengajak seluruh peserta menjadikan setiap tahapan pendidikan sebagai kesempatan untuk memperkuat kesiapan menjalankan tugas sebagai insan Adhyaksa. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama mengikuti PPPJ diharapkan menjadi bekal untuk membangun kinerja profesional yang tetap berpijak pada integritas dan hati nurani.
Ketika ditanya mengenai kesiapan untuk ditempatkan dan mengemban amanah sebagai jaksa di tengah masyarakat, seluruh peserta PPPJ Angkatan LXXXIII Gelombang II secara serentak menjawab, “Siap!”
Respons tersebut menjadi penanda kesiapan para peserta dalam menjalani proses pembentukan sebagai calon aparat penegak hukum. Namun, komitmen tersebut selanjutnya perlu dibuktikan melalui konsistensi perilaku, kepatuhan terhadap etika profesi, serta tanggung jawab ketika menjalankan tugas di lapangan.
Melalui pendidikan dan pembekalan tersebut, Kejaksaan RI diharapkan dapat mempersiapkan jaksa yang tidak hanya memiliki kecakapan intelektual dan keterampilan profesional, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan masyarakat. Integritas, moralitas, etika, dan hati nurani menjadi prinsip yang perlu menyertai setiap pelaksanaan kewenangan demi terwujudnya penegakan hukum yang adil dan bertanggung jawab.
