Teropongpost, SERANG — HUT ke-26 Banten menjadi momentum untuk menegaskan kembali posisi strategis Provinsi Banten dalam pembangunan nasional. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai letak geografis, infrastruktur transportasi, kawasan industri, serta pusat perdagangan telah menempatkan Banten sebagai salah satu simpul penting ekonomi, logistik, investasi, dan mobilitas nasional, bukan semata sebagai daerah penyangga.
Dalam momentum HUT ke-26 Banten, posisi tersebut dinilai semakin penting karena Banten berada pada jalur penghubung Pulau Jawa dan Sumatera serta memiliki keterkaitan ekonomi yang kuat dengan Jakarta. Infrastruktur seperti Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Pelabuhan Merak, dan jaringan jalan tol memperkuat konektivitas sekaligus mendukung aktivitas ekonomi lintas wilayah.
Peringatan HUT ke-26 Banten sekaligus memperlihatkan tantangan pembangunan yang perlu dijawab dengan kebijakan yang berorientasi pada manfaat publik. Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Anwar Harun Damanik, menyampaikan pandangan tersebut dalam Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-26 Provinsi Banten di Gedung DPRD Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang, Minggu (4/10/2026).
“Banten memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional sebagai penghubung Jawa dan Sumatera, serta bagian penting dari kawasan ekonomi yang terhubung langsung dengan Jakarta,” ungkap Anwar.
Menurut Anwar, keunggulan geografis Banten perlu ditempatkan dalam kerangka pembangunan yang mampu memperkuat produktivitas daerah. Dengan konektivitas antardaerah yang relatif kuat, Banten memiliki peran penting dalam mendukung pergerakan barang, manusia, investasi, dan kegiatan ekonomi nasional.
Indikator ekonomi turut memperkuat gambaran tersebut. Pada triwulan II-2026, perekonomian Banten tumbuh 5,49 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,29 persen. Pada periode yang sama, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp253,9 triliun.
Dari perspektif kesejahteraan, tingkat kemiskinan Banten pada Maret 2026 tercatat 5,38 persen. Angka tersebut berada di bawah tingkat kemiskinan nasional yang mencapai 8,07 persen. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten pada 2025 mencapai 77,25, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 75,90.
Meski demikian, capaian indikator makro tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa seluruh persoalan pembangunan telah terselesaikan. Ukuran keberhasilan pembangunan juga berkaitan dengan kemampuan pemerintah memastikan pertumbuhan ekonomi diterjemahkan menjadi peningkatan kualitas layanan publik, kesempatan kerja, pemerataan, dan kesejahteraan masyarakat.
Banten Bergerak, Maju Berdampak
Gubernur Banten Andra Soni dalam rangkaian peringatan HUT ke-26 menyampaikan bahwa tema “Banten Bergerak, Maju Berdampak” harus menjadi orientasi kerja pemerintahan. Tema tersebut, menurut pemerintah daerah, menekankan pentingnya kecepatan merespons persoalan sekaligus memastikan setiap kebijakan memberikan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.
Andra Soni menilai pembangunan tidak semestinya berhenti pada pencapaian target administratif atau banyaknya program yang dilaksanakan. Pemerintah daerah perlu menempatkan dampak terhadap kehidupan masyarakat sebagai salah satu ukuran utama keberhasilan pembangunan.
“Pembangunan bukan semata-mata tentang seberapa banyak program yang kita laksanakan, melainkan tentang seberapa besar manfaat yang dapat dirasakan dan seberapa nyata perubahan yang dapat dihadirkan bagi masyarakat,” pungkasnya.
Dalam penjelasan Pemprov Banten, tema “bergerak” dimaknai sebagai dorongan agar pemerintah lebih cepat dalam merencanakan, mengambil keputusan, melaksanakan, hingga mengevaluasi kebijakan. Sementara “maju” diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur. Adapun “berdampak” ditempatkan sebagai tolok ukur bahwa pembangunan harus menghasilkan perubahan nyata.
Sejumlah indikator terbaru juga menunjukkan bahwa agenda pembangunan Banten masih memiliki ruang untuk diperkuat. Pemprov Banten mencatat realisasi investasi mencapai Rp66,3 triliun pada semester I-2026. Pemerintah daerah menekankan bahwa investasi tidak hanya perlu dilihat dari besarnya nilai, tetapi juga dari kualitas dan kontribusinya terhadap penciptaan kesempatan kerja.
DPRD Banten Dorong Penguatan Pelayanan Publik
Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim menempatkan peringatan HUT ke-26 sebagai kesempatan untuk memperkuat komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam mendorong pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Fahmi setelah mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten dalam rangka HUT ke-26 Banten pada Minggu, 4 Oktober 2026. Rapat tersebut menghadirkan Gubernur Lemhannas RI, H. Tb Ace Hasan Syadzily, sebagai pembicara.
Menurut Fahmi, momentum hari jadi juga penting digunakan untuk mengevaluasi capaian pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Banten selama dua tahun terakhir. Evaluasi tersebut diperlukan agar kebijakan pembangunan tidak hanya berorientasi pada keberlanjutan program, tetapi juga memperhatikan hasil yang diterima masyarakat.
“Alhamdulillah, hari ini dilaksanakan dengan tertib dan lancar. Kita juga mendengarkan penyampaian dari Pak Ace Hasan terkait capaian-capaian yang sudah dilaksanakan gubernur selama dua tahun,” kata Fahmi.
Ia menegaskan DPRD Banten akan terus menjalankan fungsi dan perannya bersama pemerintah daerah untuk mendorong pembangunan yang lebih maju sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Di bawah 26 tahun Banten berdiri, kami terus berkomitmen dan berbuat bagaimana Banten maju, masyarakatnya sejahtera, serta bisa memberikan pelayanan terbaik,” ujarnya.
Fahmi juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama pada sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Pendidikan dan kesehatan disebut sebagai bidang yang perlu memperoleh perhatian berkelanjutan dalam agenda pembangunan Banten.
“Pelayanan terbaik khususnya untuk kepentingan masyarakat, baik di bidang pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya,” pungkasnya.
Pertumbuhan Ekonomi Harus Berbanding Lurus dengan Manfaat Publik
Jika diletakkan dalam perspektif pembangunan daerah, posisi strategis Banten memberikan peluang sekaligus tanggung jawab. Konektivitas dengan Jakarta, Jawa dan Sumatera, keberadaan infrastruktur transportasi berskala nasional, serta aktivitas industri dan perdagangan menciptakan basis ekonomi yang besar. Namun, keunggulan tersebut perlu diikuti kebijakan yang mampu memastikan manfaat pembangunan tersebar secara lebih merata.
Pemerintah Provinsi Banten juga menempatkan pembangunan manusia sebagai salah satu agenda penting. Dalam peringatan HUT ke-26, Andra Soni memaparkan sejumlah kebijakan terkait pendidikan, infrastruktur, kesehatan, perumahan, dan program strategis nasional sebagai bagian dari upaya menghadirkan pembangunan yang berdampak.
Pada sektor pendidikan, pemerintah daerah antara lain menempatkan keselarasan dunia pendidikan dan industri atau link and match sebagai salah satu pendekatan. Pemprov Banten juga menyampaikan kebijakan sekolah gratis bagi siswa SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKh) swasta, disertai perhatian terhadap kualitas pembelajaran, sarana pendidikan, sanitasi, keamanan, dan kesejahteraan guru.
Dengan demikian, peringatan HUT ke-26 Banten dapat dipandang sebagai momentum evaluasi sekaligus penajaman arah pembangunan. Pertumbuhan ekonomi, investasi, infrastruktur, dan konektivitas merupakan modal penting, tetapi kualitas pembangunan pada akhirnya akan ditentukan oleh sejauh mana indikator tersebut diterjemahkan menjadi layanan publik yang lebih baik dan kesejahteraan yang lebih merata.
Bagi pemerintah daerah dan DPRD, tantangan berikutnya adalah memastikan agenda “Banten Bergerak, Maju Berdampak” tidak berhenti sebagai tema peringatan hari jadi. Tema tersebut perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan terukur, pelayanan publik yang responsif, serta pembangunan yang mampu menjangkau kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.
Pada usia 26 tahun, Banten berada pada posisi yang relatif penting dalam konfigurasi ekonomi nasional. Karena itu, penguatan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, serta pemerataan manfaat pembangunan.
Dengan pendekatan tersebut, posisi strategis Banten tidak hanya menjadi keunggulan geografis, tetapi dapat berkembang menjadi modal pembangunan yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Pada titik inilah makna “Banten Bergerak, Maju Berdampak” diuji melalui hasil konkret yang dapat dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
