Teropongpost, TANGERANG – Upaya memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus diperkuat melalui program sertipikat tanah gratis bagi MBR Kabupaten Tangerang. Dalam rangkaian peninjauan Program Bedah Rumah di Desa Sukatani, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Rabu (18/11/2026), pemerintah menyerahkan sertipikat tanah kepada masyarakat sebagai bentuk perlindungan hukum sekaligus dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan warga.
Program sertipikat tanah gratis bagi MBR Kabupaten Tangerang tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap legalitas kepemilikan tanah. Dalam kegiatan itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyerahkan sebanyak 20 sertipikat kepada penerima manfaat, dengan rincian 10 sertipikat berasal dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dan 10 lainnya dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang.
Penyerahan sertipikat tanah gratis bagi MBR Kabupaten Tangerang juga menegaskan pentingnya mengintegrasikan program perbaikan rumah dengan kepastian hukum atas tanah yang ditempati masyarakat. Dengan adanya legalitas pertanahan, penerima manfaat diharapkan tidak hanya memperoleh hunian yang lebih layak, tetapi juga perlindungan hukum terhadap hak atas tanahnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis, beserta jajaran, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Hermawan, bersama jajaran. Kehadiran unsur kementerian dan jajaran pertanahan menunjukkan koordinasi lintas lembaga dalam mendukung pelaksanaan program bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam kesempatan tersebut, Harison Mocodompis menjelaskan bahwa sertipikasi tanah gratis merupakan salah satu bentuk kehadiran pemerintah untuk memperluas perlindungan hukum bagi masyarakat. Program ini sekaligus mendorong semakin banyak bidang tanah terdaftar secara resmi sehingga status hak atas tanah memiliki kejelasan.
“Provinsi Banten memperoleh alokasi sebanyak 25.000 sertipikat gratis pada tahun 2026. Kami berharap program ini dapat dimanfaatkan masyarakat yang memenuhi persyaratan, sehingga semakin banyak bidang tanah yang terdaftar dan memiliki kepastian hukum. Seluruh prosesnya tidak dipungut biaya,” ungkap Harison.
Alokasi sebanyak 25.000 sertipikat gratis untuk Provinsi Banten pada 2026 menjadi peluang bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh legalitas atas tanahnya. Karena itu, sosialisasi mengenai persyaratan dan prosedur pengajuan menjadi penting agar program dapat diakses secara tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Hermawan, menyatakan kesiapan jajarannya untuk mendukung pelaksanaan sertipikasi tanah, terutama bagi kelompok MBR yang telah memiliki dasar penguasaan tanah dan memenuhi ketentuan untuk memperoleh hak atas tanah.
“Penyerahan sertipikat ini bukan sekadar penyerahan dokumen, tetapi merupakan upaya memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Kami berharap masyarakat yang menerima bantuan bedah rumah juga mendapatkan kepastian atas tanah yang ditempatinya, sehingga manfaat program pemerintah dapat dirasakan secara lebih menyeluruh,” ujar Hermawan.
Menurut Hermawan, kepastian hukum atas tanah merupakan aspek penting dalam meningkatkan rasa aman masyarakat terhadap tempat tinggal yang dimiliki atau dikuasainya. Sertipikat menjadi dokumen resmi yang memberikan kejelasan mengenai hak atas bidang tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia menambahkan, Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mempercepat proses sertipikasi. Upaya tersebut juga diarahkan agar pelayanan pertanahan berlangsung sesuai prosedur, transparan, dan tidak disertai pungutan di luar ketentuan yang berlaku.
Integrasi program bedah rumah dengan sertipikasi tanah memiliki arti penting dalam kebijakan peningkatan kualitas hunian masyarakat. Perbaikan kondisi fisik rumah perlu didukung kepastian status tanah agar manfaat program pemerintah tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan perlindungan bagi penerima manfaat.
Melalui pelaksanaan program tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang berharap semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh akses terhadap hunian layak dan kepastian hukum pertanahan. Langkah ini sejalan dengan komitmen ATR/BPN untuk menghadirkan pelayanan yang profesional, transparan, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, penyerahan sertipikat di Desa Sukatani tidak hanya menjadi bagian dari kegiatan seremonial, tetapi juga mencerminkan upaya pemerintah memperkuat perlindungan hak masyarakat melalui legalitas tanah. Kolaborasi antara kementerian, BPN, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan dapat memperluas manfaat program secara berkelanjutan.
SEO artikel
Kata kunci utama: Sertipikat tanah gratis bagi MBR Kabupaten Tangerang
Kata kunci pendukung: Sertipikasi tanah gratis 2026, Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, program bedah rumah, kepastian hukum tanah, ATR/BPN Provinsi Banten, masyarakat berpenghasilan rendah.
Meta description: Pemerintah menyerahkan 20 sertipikat tanah kepada masyarakat dalam kegiatan Bedah Rumah di Desa Sukatani, Cisoka, sebagai upaya memperkuat kepastian hukum bagi MBR.
Catatan redaksi: Pastikan kembali kesesuaian nomenklatur program, jumlah alokasi 25.000 sertipikat untuk Provinsi Banten, serta rincian asal 20 sertipikat berdasarkan dokumen resmi. Naskah sumber tidak menyebutkan nama penerima maupun jumlah keseluruhan penerima program Bedah Rumah sehingga informasi tersebut tidak ditambahkan.







