Jakarta — Kenaikan harga avtur pada September 2026 mendorong pemerintah memberikan ruang penyesuaian lebih besar bagi maskapai melalui fuel surcharge (FS). Kementerian Perhubungan menetapkan batas maksimal fuel surcharge penerbangan kelas ekonomi menjadi 40 persen dari tarif batas atas (TBA) sesuai kelompok pelayanan, meningkat dari batas sebelumnya sebesar 30 persen.
Kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah mengevaluasi perkembangan harga avtur yang menjadi salah satu komponen penting dalam struktur biaya operasional penerbangan. Berdasarkan publikasi harga per 1 September 2026, rata-rata harga avtur nasional mencapai Rp23.315 per liter, atau naik sekitar 6,5 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Penyesuaian batas fuel surcharge penerbangan dari harga avtur tersebut ditetapkan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan sebagai bagian dari evaluasi berkala terhadap komponen tarif. Pemerintah menegaskan bahwa kenaikan batas maksimum FS tidak berarti seluruh maskapai wajib menerapkan tambahan tarif hingga 40 persen.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa menjelaskan bahwa perubahan tersebut merupakan respons terhadap perkembangan harga bahan bakar penerbangan sekaligus upaya menjaga keseimbangan antara keberlanjutan industri dan kepentingan pengguna jasa.
“Dengan mempertimbangkan perkembangan harga avtur tersebut, besaran biaya tambahan (fuel surcharge) yang dapat diterapkan oleh badan usaha angkutan udara untuk tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi menjadi maksimal 40% dari tarif batas atas sesuai kelompok layanan, dari sebelumnya maksimal 30%,” kata Lukman dalam keterangannya, Rabu (2/9/2026).
Dengan ketentuan baru itu, angka 40 persen berfungsi sebagai batas tertinggi, bukan besaran tarif yang secara otomatis harus dibebankan kepada penumpang. Masing-masing badan usaha angkutan udara tetap memiliki kewenangan menentukan besaran FS dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan strategi bisnis perusahaan.
Kenaikan harga avtur memiliki hubungan langsung dengan tekanan biaya yang dihadapi maskapai. Bahan bakar merupakan salah satu komponen utama dalam operasional penerbangan sehingga perubahan harga dapat memengaruhi struktur biaya penerbangan secara keseluruhan.
Dalam konteks tersebut, mekanisme fuel surcharge memberikan instrumen bagi maskapai untuk menyesuaikan sebagian tekanan biaya akibat perubahan harga bahan bakar. Namun, fleksibilitas tersebut tetap dibatasi oleh ketentuan tarif yang ditetapkan pemerintah.
Karena itu, kenaikan batas FS dari 30 persen menjadi 40 persen perlu dipahami sebagai perluasan ruang penyesuaian, bukan keputusan untuk menaikkan harga tiket secara seragam. Besaran yang akhirnya diterapkan kepada konsumen dapat berbeda antara satu maskapai dan maskapai lainnya.
Pemerintah tetap menempatkan transparansi sebagai aspek penting dalam penerapan kebijakan tersebut. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan memantau perkembangan harga avtur sekaligus penerapan tarif oleh badan usaha angkutan udara.
Pengawasan juga mencakup kepatuhan maskapai dalam mencantumkan komponen fuel surcharge secara terpisah pada tiket. Mekanisme tersebut diperlukan agar penumpang dapat mengetahui struktur biaya yang dikenakan ketika membeli layanan penerbangan.
“Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan terus melakukan pengawasan terhadap penerapan tarif penerbangan, termasuk komponen FS, agar dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Lukman.
Kebijakan tarif penerbangan berada pada persimpangan antara kebutuhan industri untuk mempertahankan keberlanjutan operasional dan kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi udara. Kenaikan harga avtur dapat meningkatkan beban maskapai, tetapi penyesuaian tarif juga berpotensi memengaruhi kemampuan masyarakat dalam mengakses transportasi udara.
Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya memberikan fleksibilitas kepada maskapai, tetapi juga mempertahankan fungsi pengawasan. Pendekatan tersebut diperlukan agar penyesuaian tarif tetap berada dalam koridor regulasi dan tidak mengurangi transparansi kepada konsumen.
Batas maksimal 40 persen juga memberikan ruang bagi maskapai untuk menetapkan FS pada tingkat yang lebih rendah. Dengan demikian, tidak terdapat dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh penumpang secara otomatis akan menghadapi kenaikan fuel surcharge sebesar 40 persen.
Kementerian Perhubungan selanjutnya akan terus memantau penerapan tarif oleh seluruh badan usaha angkutan udara. Evaluasi diperlukan untuk memastikan kebijakan tarif tidak hanya merespons dinamika harga avtur, tetapi juga mempertahankan konektivitas nasional dan keberlangsungan industri penerbangan.
Dalam perspektif kebijakan publik, pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perubahan harga komponen operasional perlu direspons melalui mekanisme yang terukur. Fleksibilitas bagi industri harus berjalan bersama dengan perlindungan terhadap kepentingan konsumen dan kepastian informasi mengenai harga.
“Kementerian Perhubungan terus memantau perkembangan harga avtur dan melakukan evaluasi guna memastikan kebijakan tarif penerbangan tetap mendukung konektivitas nasional, keberlangsungan industri penerbangan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi udara,” kata Lukman.
Dengan demikian, perubahan batas fuel surcharge menjadi 40 persen merupakan bagian dari respons pemerintah terhadap kenaikan harga avtur, bukan instruksi kenaikan tarif penerbangan secara menyeluruh. Efektivitas kebijakan tersebut pada akhirnya akan ditentukan oleh transparansi penerapan, pengawasan pemerintah, kondisi pasar, serta kemampuan industri menjaga keseimbangan antara biaya operasional dan daya beli masyarakat.
