Teropongpost, Kab. Mesuji, -Ketua Umum Dewan Perwakilan Wilayah Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (DPW BAIN HAM RI) Provinsi Lampung, Ferry Saputra YS, SH., mendesak DPRD Mesuji untuk segera menindak lanjuti permasalahan dugaan kerugian negara pada proyek revitalisasi gedung sekolah dari Dana Alokasi Khusus dinas Pendidikan setempat.
“Kami minta kepada para anggota DPRD Mesuji yang membidangi untuk secepatnya mengambil action atas temuan tersebut mengingat hal ini telah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat, agar kiranya kawan-kawan anggota DPRD dapat menyerap, merangkum, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat sebagaimana fungsi sebagai legislasi, anggaran, dan pengawasan yang memiliki sensivitas dan kapabilitas yang mumpuni,” Kata Ferry Saputra, Kamis (16/11).
Sebab kata Ferry, dari pengerjaan proyek bidang pendidikan dengan pagu kurang lebih Rp. 28 Milyar terendus adanya kongkalinkong antara disdik Mesuji dengan oknum kontraktor. Pasalnya, setelah sekian lama progres berjalan terkesan ada pembiaran atas dugaan penyimpangan yang di lakukan, oleh karena nya ini mengundang pertanyaan besar, ada skenario jahat apa di balik semua.
“Yang dikhawatirkan dalam pelaksanaan proyek tersebut terdapat indikasi setoran terhadap dinas terkait, sehingga dampak buruk nya pihak pelaksana harus mencari keuntungan yang lebih besar dengan melakukan mark up pada item material yang di gunakan, sehingga hasil pembangunan tidak maksimal dan berdampak pada buruk nya kualitas, oleh karena nya kami harap DPRD setempat untuk mengambil sikap dalam hal ini,” Imbuh Ferry.
Sebelumnya, Komisi III DPRD Mesuji dalam waktu dekat akan turun langsung melakukan kros cek terkait dugaan kecurangan dalam pembangunan di sejumlah titik pada proyek revitalisasi gedung sekolah yang tersebar di kabupaten setempat.
Hal itu dikatakan anggota DPRD Mesuji dari praksi PDI-P Gemi yusfyla mewakili anggota komisi III dia memastikan dalam waktu dekat akan menindak lanjuti terkait sejumlah temuan pada Proyek DAK tersebut.
“Untuk itu kita jadwalkan turun ke lapangan, bila memang ada temuan yang sesuai dengan pemberitaan tentu akan kita tindak lanjuti, kita akan panggil PPK nya,” Ucap nya melalui telpon whatsapp, Kamis lalu (9/11).
Disisi lain, sebelumnya Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kabupaten Mesuji memastikan akan melakukan pembongkaran pada bangunan yang tidak sesuai.
“Kita pastikan dalam waktu dekat akan kroscek ke lapangan, jika di temukan ada bangunan maupun material yang di gunakan tidak sesuai maka itu harus di bongkar,” Kata Geri.
Mirisnya, hingga hari ini tidak ada sedikitpun respon positif dari dinas Pendidikan Mesuji untuk menanggapi temuan itu, oleh karena itu PPK Disdik Mesuji dinilai tidak profesional dalam melaksanakan tugas sebagai ASN dan hal ini perlu menjadi evaluasi bagi pemangku kebijakan di daerah setempat.
