Teropongpost, JAKARTA – Kebijakan kepesertaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) perlu diimbangi pengawasan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah bersama BPJS Kesehatan harus memastikan bahwa perluasan kepesertaan tersebut berjalan sesuai ketentuan, tidak membuka ruang penyalahgunaan fasilitas, serta tetap menjamin kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.
Pengaturan kepesertaan TKA dalam JKN mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018. Regulasi tersebut menegaskan bahwa warga negara asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program JKN dengan memenuhi persyaratan kepesertaan dan membayar iuran sesuai peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, kepesertaan TKA dalam JKN merupakan bagian dari pengaturan jaminan sosial bagi warga negara asing yang bekerja di Indonesia, bukan bentuk penyimpangan hukum. Meski demikian, implementasinya tetap memerlukan pengawasan agar kewajiban pendaftaran, pembayaran iuran, validasi identitas, dan penggunaan fasilitas kesehatan dilaksanakan secara benar.
Persoalan tersebut penting diperhatikan karena JKN merupakan instrumen perlindungan sosial yang menyangkut kepentingan luas masyarakat. Keberlanjutan program tidak hanya bergantung pada jumlah peserta, tetapi juga pada ketepatan pengelolaan kepesertaan, kepatuhan pembayaran iuran, pemerataan pelayanan, dan integritas seluruh pihak yang terlibat.
Perlindungan Hak Kesehatan Masyarakat Harus Menjadi Prioritas
Dalam kerangka konstitusi, hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak dasar yang harus dihormati dan dipenuhi negara. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sementara itu, Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menegaskan tanggung jawab negara dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
Ketentuan konstitusional tersebut menjadi landasan penting bagi penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan yang adil dan dapat diakses masyarakat. Pemerintah harus memastikan kelompok rentan, masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja informal, lanjut usia, serta warga yang membutuhkan perawatan berkelanjutan tidak menghadapi hambatan dalam memperoleh pelayanan kesehatan.
Karena itu, evaluasi terhadap penyelenggaraan JKN tidak cukup hanya melihat pertumbuhan jumlah peserta. Ketersediaan fasilitas kesehatan, mutu pelayanan, kepastian pembiayaan, dan kemampuan sistem memenuhi kebutuhan peserta juga perlu menjadi perhatian utama.
Masyarakat yang telah terdaftar dan memenuhi kewajiban kepesertaan berhak memperoleh pelayanan sesuai ketentuan program. Jangan sampai kelemahan tata kelola, distribusi fasilitas yang tidak merata, atau pengawasan yang tidak memadai justru menghambat pemenuhan hak peserta yang sah.
Namun, perlu dibedakan antara kepesertaan TKA yang sah dan tindakan penyalahgunaan fasilitas JKN. Warga negara asing yang bekerja di Indonesia dan memenuhi persyaratan kepesertaan tidak dapat serta-merta dianggap merugikan sistem. Persoalan hukum baru muncul apabila ditemukan pelanggaran terhadap kewajiban kepesertaan, manipulasi identitas, atau penggunaan layanan yang bertentangan dengan ketentuan.
Transparansi Data Kepesertaan TKA Dibutuhkan
Untuk memastikan kebijakan berjalan secara akuntabel, pemerintah dan BPJS Kesehatan perlu menyediakan informasi yang memadai mengenai pelaksanaan kepesertaan TKA. Data tersebut setidaknya mencakup jumlah pekerja asing yang terdaftar, tingkat kepatuhan pembayaran iuran, serta kontribusi perusahaan yang mempekerjakan mereka.
Keterbukaan informasi diperlukan agar publik dapat menilai pelaksanaan kebijakan berdasarkan data, bukan prasangka atau asumsi. Informasi yang disampaikan juga dapat menjadi dasar evaluasi terhadap efektivitas pengawasan dan keberlanjutan pembiayaan program JKN.
Selain itu, pemerintah perlu memastikan perusahaan pemberi kerja menjalankan kewajiban administrasi kepesertaan secara benar. Validasi data pekerja, kesesuaian identitas, dan ketepatan pembayaran iuran merupakan aspek penting untuk mencegah persoalan yang dapat merugikan peserta maupun penyelenggara program.
Wisatawan Asing Tidak Otomatis Berhak Menggunakan JKN
Hal lain yang perlu diperjelas adalah perbedaan antara pekerja asing yang memenuhi persyaratan sebagai peserta JKN dan wisatawan asing yang datang ke Indonesia untuk kunjungan sementara. Wisatawan yang menggunakan visa kunjungan atau visa wisata tidak otomatis memperoleh hak kepesertaan JKN hanya karena berada di wilayah Indonesia.
Untuk mengantisipasi kebutuhan pelayanan kesehatan selama perjalanan, wisatawan asing perlu memperhatikan perlindungan asuransi perjalanan atau asuransi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Apabila tidak memiliki perlindungan tersebut, pembiayaan pelayanan kesehatan perlu diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku.
Pengawasan terhadap kemungkinan penyalahgunaan fasilitas juga harus dilakukan secara proporsional. Apabila ditemukan seseorang menggunakan identitas peserta lain, memalsukan dokumen, atau memanipulasi data untuk memperoleh pelayanan JKN, dugaan tersebut perlu ditelusuri berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang relevan.
BPJS Kesehatan perlu memperkuat mekanisme verifikasi identitas peserta sesuai kewenangannya. Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi dan instansi terkait juga dapat dikembangkan sepanjang dilaksanakan berdasarkan dasar hukum, perlindungan data pribadi, dan prosedur pertukaran informasi yang sah.
Penegakan Hukum terhadap Kecurangan JKN Harus Berbasis Bukti
Kerangka pencegahan dan penanganan kecurangan dalam program JKN telah diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) dalam Program Jaminan Kesehatan. Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar bagi penyelenggara dan pihak terkait untuk mencegah serta menangani tindakan yang dapat merugikan program jaminan kesehatan.
Dalam konteks kepesertaan, dugaan pemalsuan identitas, peminjaman atau penjualan identitas peserta, serta penggunaan hak pelayanan yang tidak sesuai ketentuan harus ditangani melalui pemeriksaan yang objektif. Penentuan ada atau tidaknya kecurangan harus didasarkan pada fakta, bukti, dan unsur pelanggaran yang terpenuhi.
Apabila pemeriksaan menemukan indikasi tindak pidana, penanganan selanjutnya perlu dilakukan oleh aparat berwenang berdasarkan ketentuan hukum yang relevan. Penegakan hukum tidak boleh didasarkan semata-mata pada status kewarganegaraan seseorang, melainkan pada perbuatan dan unsur hukum yang dapat dibuktikan.
Pengawasan juga perlu diarahkan kepada perusahaan pemberi kerja. Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pendaftaran pekerja atau menyampaikan data yang tidak benar harus dimintai pertanggungjawaban sesuai peraturan yang berlaku.
Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS mengatur sanksi administratif bagi pemberi kerja yang tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran dan pemberian data pekerja secara benar. Sanksi tersebut meliputi teguran tertulis, denda, dan/atau pembatasan pelayanan publik tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BPJS Kesehatan Perlu Memperkuat Akuntabilitas Pengawasan
Untuk meningkatkan kepercayaan publik, pemerintah dan BPJS Kesehatan perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai pelaksanaan kepesertaan TKA. Sejumlah informasi penting yang perlu disampaikan meliputi jumlah TKA yang terdaftar, kontribusi iuran dari perusahaan pemberi kerja, tingkat kepatuhan pendaftaran, serta hasil pengawasan terhadap dugaan penyalahgunaan identitas peserta.
Informasi mengenai mekanisme pengawasan terhadap wisatawan asing yang diduga menggunakan fasilitas JKN tanpa hak juga penting untuk memperjelas batas kepesertaan. Dengan penjelasan yang terukur, masyarakat dapat memahami perbedaan antara hak peserta yang sah dan tindakan yang berpotensi melanggar ketentuan.
Transparansi tersebut tidak berarti seluruh data pribadi peserta harus dibuka kepada publik. Informasi yang disampaikan perlu memperhatikan perlindungan data pribadi dan ketentuan kerahasiaan yang berlaku. Pemerintah dapat menyajikan data agregat dan hasil evaluasi pengawasan tanpa mengungkap informasi individual yang dilindungi hukum.
Pada akhirnya, keberhasilan JKN tidak hanya ditentukan oleh luasnya cakupan kepesertaan, tetapi juga oleh kemampuan negara menjaga integritas sistem dan memastikan manfaat program diterima sesuai hak masing-masing peserta. Kepesertaan TKA yang memenuhi persyaratan merupakan konsekuensi dari ketentuan jaminan sosial bagi pekerja di Indonesia, sedangkan penyalahgunaan fasilitas harus ditangani secara tegas dan proporsional.
Negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga hak masyarakat atas pelayanan kesehatan, memastikan kewajiban iuran dipenuhi, serta mencegah manipulasi dalam penyelenggaraan program. Pengawasan yang konsisten, penegakan hukum berbasis bukti, dan keterbukaan informasi menjadi unsur penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap JKN.
Dengan tata kelola yang kuat, kepesertaan pekerja asing dapat dijalankan sesuai ketentuan tanpa mengabaikan perlindungan peserta lainnya. JKN harus tetap berfungsi sebagai sistem jaminan kesehatan yang adil, berkelanjutan, dan dapat dipercaya oleh seluruh masyarakat yang berhak memperoleh perlindungan.







