Teropongpost, Jakarta – Rencana penguatan ekonomi desa melalui Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapat perhatian dari berbagai pihak. Program yang diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat tersebut dinilai memiliki potensi besar, namun tetap membutuhkan pengawasan terhadap aspek pembiayaan dan tata kelola agar tidak menimbulkan persoalan baru bagi desa.
Pandangan kritis disampaikan Ketua Pusat Koperasi Purnawirawan dan Warakawuri ABRI, Laksda TNI (Purn) Soleman B. Ponto. Ia menegaskan bahwa keberadaan koperasi sebagai wadah ekonomi masyarakat bukanlah masalah utama, karena koperasi selama ini telah menjadi salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat. Menurutnya, hal yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana pemerintah menyusun mekanisme pendanaan, pengelolaan usaha, serta pembagian risiko dalam pelaksanaan Koperasi Merah Putih.
“Saya tidak melihat persoalannya pada koperasi. Koperasi adalah instrumen ekonomi yang baik dan sudah teruji dalam sejarah pembangunan ekonomi rakyat. Yang perlu dikaji secara mendalam adalah bagaimana skema pembiayaannya serta siapa yang akan menanggung risiko apabila program tersebut tidak berjalan sesuai harapan,” ujar Soleman, kepada wartawan, di Jakarta, Senin (22/6/2026).
Menurut Soleman, dana desa memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan masyarakat melalui berbagai program prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi warga, hingga pengurangan angka kemiskinan. Karena itu, penggunaan dana desa harus tetap mempertimbangkan kebutuhan utama masyarakat dan tidak mengabaikan fungsi awalnya sebagai instrumen pembangunan.
Ia mengingatkan agar pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak menyebabkan dana desa kehilangan fleksibilitas dalam membiayai kebutuhan masyarakat. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa koperasi tidak justru menjadikan desa sebagai pihak yang menanggung risiko apabila kegiatan usaha mengalami hambatan.
“Jangan sampai dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan seluruh warga desa justru terserap untuk menanggung risiko usaha yang belum tentu berhasil. Setiap kebijakan harus memperhitungkan dampak jangka panjangnya terhadap pembangunan desa,” katanya.
Lebih jauh, Soleman menilai keberhasilan program ekonomi berbasis masyarakat sangat bergantung pada prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Pemerintah, kata dia, perlu memastikan manfaat ekonomi dari koperasi dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat, sementara potensi risiko harus dikelola melalui perencanaan yang matang.
Ia menjelaskan bahwa koperasi yang mampu bertahan dan berkembang biasanya lahir dari kebutuhan nyata masyarakat, bukan hanya berdasarkan target pembentukan lembaga. Faktor seperti kesiapan pengelola, ketersediaan pasar, serta keterlibatan anggota menjadi unsur penting agar koperasi dapat berjalan secara profesional.
“Koperasi akan berkembang apabila tumbuh dari kebutuhan masyarakat. Harus ada pasar yang jelas, ada pengelola yang kompeten, dan ada partisipasi warga. Jangan hanya mengejar target kuantitas tanpa memperhatikan kualitas dan keberlanjutan usaha,” tegasnya.
Selain aspek pembiayaan, Soleman juga menekankan pentingnya mempertahankan prinsip otonomi desa dalam setiap kebijakan pembangunan. Menurutnya, keputusan mengenai penggunaan anggaran desa harus tetap melalui proses musyawarah agar program yang dijalankan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Ia berharap pemerintah terus melakukan evaluasi serta penyempurnaan terhadap Koperasi Merah Putih agar tujuan memperkuat ekonomi desa dapat tercapai secara berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan program harus diukur dari sejauh mana masyarakat desa memperoleh manfaat, bukan hanya dari jumlah koperasi yang terbentuk.
“Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan rakyat desa. Karena itu, desa harus menjadi pihak yang memperoleh manfaat terbesar dari setiap kebijakan pembangunan, bukan justru menjadi pihak yang menanggung risiko terbesar,” pungkasnya.
