Teropongpost, JAKARTA — Pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara menjadi momentum penting bagi arah pengelolaan APBN dan kebijakan fiskal Indonesia. Pengamat Politik Propetik Samuel F. Silaen menilai perubahan kepemimpinan di Kementerian Keuangan tersebut tidak semata-mata merupakan pergantian jabatan, melainkan juga ujian terhadap kemampuan pemerintah menjaga kredibilitas keuangan negara sekaligus memastikan anggaran negara berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Menurut Samuel, pergantian Menteri Keuangan kepada Suahasil Nazara membawa harapan sekaligus tanggung jawab besar dalam menjaga kesehatan APBN. Pengalaman panjang Suahasil di lingkungan Kementerian Keuangan dinilai menjadi modal penting, namun keberhasilan kepemimpinannya pada akhirnya akan ditentukan oleh kemampuan menerjemahkan kebijakan fiskal menjadi manfaat nyata bagi rakyat.
Pergantian Menteri Keuangan ini, kata Samuel, juga harus menjadi momentum untuk memastikan APBN tidak hanya kuat secara administratif dan statistik, tetapi memiliki orientasi yang jelas terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kredibilitas fiskal, disiplin anggaran, pertumbuhan ekonomi, dan keadilan sosial perlu ditempatkan sebagai bagian dari satu kerangka kebijakan yang saling berkaitan.
Suahasil Nazara resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026), untuk menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa dan melanjutkan sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.
Sebelum menduduki jabatan sebagai Menteri Keuangan, Suahasil menjabat Wakil Menteri Keuangan. Ia juga memiliki pengalaman sebagai pimpinan Badan Kebijakan Fiskal serta terlibat dalam berbagai bidang kebijakan ekonomi dan program penanggulangan kemiskinan.
Samuel menilai latar belakang tersebut memberikan Suahasil pemahaman yang kuat mengenai struktur birokrasi, mekanisme fiskal, risiko ekonomi, serta tantangan pengelolaan keuangan negara. Namun, pengalaman teknokratis semata, menurutnya, belum cukup untuk menjawab kompleksitas tanggung jawab seorang Menteri Keuangan.
“Menteri Keuangan bukan hanya harus mampu menghitung angka, tetapi harus mampu membaca penderitaan di balik angka. APBN tidak boleh sekadar sehat di atas kertas, sementara rakyat semakin berat menjalani kehidupan di bawahnya,” tegas Samuel kepada JurnalPatroliNews, Senin (14/9/2026).
Samuel menjelaskan bahwa posisi Suahasil sebelumnya sebagai Wakil Menteri Keuangan memberikan pengalaman langsung dalam memahami sistem dan dinamika internal pengelolaan fiskal nasional. Namun, perubahan posisi menjadi Menteri Keuangan membawa tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda.
Sebagai wakil, seorang pejabat berperan membantu menjalankan agenda dan kebijakan kementerian. Sementara sebagai Menteri Keuangan, tanggung jawab utama mencakup penentuan arah, prioritas, dan keputusan strategis dalam pengelolaan keuangan negara.
“Ketika masih menjadi wakil, ruangnya membantu. Ketika menjadi menteri, tanggung jawabnya menentukan. Sekarang Suahasil tidak cukup hanya memahami mesin fiskal. Ia harus memastikan mesin itu bergerak ke arah yang benar,” ujarnya.
Menurut Samuel, kesehatan dan kredibilitas APBN tetap menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan pembangunan nasional. Kepercayaan publik, dunia usaha, investor, serta berbagai pemangku kepentingan juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah menjaga disiplin dan kepastian dalam kebijakan fiskal.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan pengelolaan APBN tidak seharusnya hanya diukur melalui indikator seperti defisit, penerimaan negara, belanja pemerintah, rasio fiskal, maupun angka pertumbuhan ekonomi.
Bagi Samuel, kebijakan anggaran harus mampu menjawab persoalan konkret yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kesempatan kerja, daya beli, akses terhadap layanan publik, serta peluang untuk meningkatkan kesejahteraan.
“Negara boleh menghitung dengan akal ekonomi, tetapi tidak boleh kehilangan nurani. Kebijakan fiskal yang hebat bukan hanya yang membuat laporan keuangan terlihat baik, melainkan yang membuat kehidupan rakyat menjadi lebih layak.”
Pergantian Menteri Keuangan Harus Menjadi Momentum Evaluasi
Samuel menilai pergantian Menteri Keuangan tidak seharusnya berhenti sebagai proses pergantian figur dalam struktur pemerintahan. Momentum tersebut, menurutnya, perlu dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai tantangan pengelolaan APBN dan arah kebijakan ekonomi nasional.
Pemerintah perlu memberikan kepastian mengenai kondisi kesehatan APBN, prioritas belanja negara, keberlanjutan pembangunan, strategi peningkatan penerimaan, serta hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan upaya menciptakan keadilan sosial.
“Jangan sampai pergantian menteri hanya mengganti nama di pintu kantor, tetapi persoalan yang menyebabkan kegelisahan publik tetap dibiarkan,” katanya.
Samuel juga mengingatkan bahwa istilah teknis seperti defisit, surplus, tax ratio, pembiayaan, dan pertumbuhan ekonomi tidak boleh menjauhkan pembuat kebijakan dari realitas kehidupan masyarakat. Di balik seluruh indikator tersebut terdapat warga negara yang menjadi tujuan utama penyelenggaraan kebijakan publik.
Menurutnya, keberhasilan kebijakan ekonomi seharusnya dapat dirasakan melalui meningkatnya kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup, memperoleh pekerjaan yang layak, mengembangkan usaha, dan menikmati hasil pembangunan secara lebih merata.
Menjaga Keseimbangan antara Disiplin APBN dan Keadilan Sosial
Tantangan besar yang akan dihadapi Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan, menurut Samuel, adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan mendorong pertumbuhan ekonomi, membiayai pembangunan, mempertahankan disiplin APBN, dan memperkuat keadilan sosial.
Dalam kondisi tersebut, Menteri Keuangan dituntut memiliki keberanian untuk menentukan prioritas. Keputusan fiskal harus mampu membedakan antara program yang benar-benar memberikan manfaat luas kepada masyarakat dan kebijakan yang berpotensi menambah beban negara dalam jangka panjang.
“Menteri Keuangan harus menjadi penjaga uang negara, bukan sekadar pelayan keinginan politik jangka pendek. Ia harus loyal kepada Presiden dalam kerangka konstitusi, tetapi lebih tinggi dari itu, ia harus setia kepada amanat rakyat dan kepentingan bangsa.”
Samuel menilai Suahasil memiliki pengalaman dan kapasitas yang dapat menjadi modal kuat dalam menjalankan tanggung jawab tersebut. Namun, modal itu harus dibuktikan melalui kepemimpinan yang kredibel, transparan, serta mampu menghasilkan kebijakan yang menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, masyarakat tidak membutuhkan terlalu banyak jargon dalam pengelolaan ekonomi. Yang lebih penting adalah adanya bukti bahwa pajak dikelola secara bertanggung jawab, utang digunakan secara tepat, pembangunan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, dan APBN hadir ketika masyarakat menghadapi kesulitan.
Pada akhirnya, Samuel menegaskan bahwa pergantian Menteri Keuangan bukan hanya persoalan siapa yang menduduki kursi bendahara negara. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah kepada siapa arah dan manfaat kebijakan keuangan negara tersebut ditujukan.
“Uang negara bukan milik kekuasaan. Uang negara adalah amanah rakyat untuk masa depan Indonesia,” pungkas Samuel.
