Dari perspektif tersebut, keberadaan Presiden Prabowo Subianto dipandang penulis sebagai momentum untuk memperkuat kembali kapasitas negara dalam menghadapi persoalan ekonomi, hukum, politik, dan tata kelola pemerintahan. Namun, capaian kebijakan pada tingkat implementasi tetap perlu ditempatkan dalam evaluasi yang objektif agar kebijakan nasional tidak berhenti pada indikator kuantitatif.
Pidato tahunan Prabowo Subianto juga dinilai memperlihatkan sejumlah persoalan warisan masa lalu yang belum sepenuhnya terselesaikan. Penulis memandang persoalan tersebut telah berkembang menjadi problem struktural sehingga penyelesaiannya membutuhkan keberanian politik, konsistensi kebijakan, serta pembenahan institusi secara berkelanjutan.
Prioritas Penyelamatan Negara
Menurut pandangan penulis, salah satu persoalan penting yang perlu mendapatkan perhatian adalah kualitas etika dalam kehidupan politik. Pengalaman sejarah Indonesia menunjukkan bahwa perubahan sistem politik tidak selalu berjalan seiring dengan pembentukan budaya politik yang menjunjung akal sehat, tanggung jawab moral, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara.
Dalam konteks tersebut, penulis menyoroti munculnya sejumlah purnawirawan TNI-Polri yang belakangan terlibat dalam dinamika politik. Fenomena itu dipandang perlu dikaji secara kritis, terutama ketika terdapat pandangan yang dianggap menegasikan hak pilih masyarakat sebagai salah satu hak dasar warga negara dalam pemilu.
Penulis juga mengaitkan persoalan tersebut dengan gagasan Reformasi Internal ABRI yang pernah dicanangkan Pangab Jenderal TNI Wiranto. Dari perspektif ini, diperlukan evaluasi terhadap sejauh mana reformasi internal tersebut mampu membangun tradisi politik yang berlandaskan etika, profesionalisme, dan penghormatan terhadap prinsip demokrasi.
Persoalan lain yang disoroti adalah penegakan hukum. Secara kuantitatif, berbagai capaian yang disampaikan Presiden dalam pidatonya menunjukkan adanya aktivitas penegakan hukum yang signifikan. Namun, penulis mempertanyakan bagaimana negara memastikan independensi aparat penegak hukum dari pengaruh kekuatan ekonomi dan kepentingan oligarkis.
Sebagai ilustrasi, penulis mengangkat sejumlah persoalan hukum yang disebutnya berkaitan dengan ahli waris pendiri Kebun Binatang Bandung serta persoalan yang dihadapi penghuni apartemen dan pedagang ITC di berbagai daerah. Salah satu contoh yang disebut adalah Apartemen Griya Cempaka Mas. Berbagai kasus tersebut digunakan penulis untuk menunjukkan adanya kekhawatiran mengenai relasi antara kekuatan modal, putusan hukum, dan perlindungan terhadap masyarakat.
Namun, berbagai contoh tersebut tetap membutuhkan pengujian melalui proses hukum dan data yang dapat diverifikasi. Dalam perspektif tata kelola negara, kritik terhadap penegakan hukum seharusnya diarahkan pada penguatan transparansi, independensi lembaga, kepastian hukum, dan akses keadilan bagi seluruh warga negara.
Persoalan serupa, menurut penulis, juga dapat ditemukan dalam kebijakan pemberdayaan UMKM. Regulasi mengenai SNI, BPOM, dan sertifikasi halal dinilai berpotensi menjadi beban apabila mekanisme yang diterapkan kepada usaha mikro dan kecil tidak mempertimbangkan kapasitas ekonomi serta karakteristik usaha mereka.
Karena itu, pembinaan UMKM tidak cukup hanya dilakukan melalui pemberian bantuan atau akses pembiayaan. Reformasi regulasi juga diperlukan agar kepatuhan terhadap standar tidak berubah menjadi hambatan masuk bagi pelaku usaha kecil. Pendekatan berbasis risiko, pendampingan, simplifikasi perizinan, dan diferensiasi kewajiban dapat menjadi bagian dari kebijakan yang lebih proporsional.
Akar Persoalan Sistem Kenegaraan
Lebih jauh, penulis berpendapat bahwa berbagai persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari desain sistem kenegaraan Indonesia. Menurut pandangan yang dikemukakan, sejumlah problem dalam praktik pemerintahan merupakan konsekuensi dari konstruksi ketatanegaraan yang dinilai belum sepenuhnya konsisten dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila.
Penulis mengingatkan bahwa sejak awal para pendiri negara telah menempatkan gagasan pemerintahan yang berasal dari rakyat dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Namun, menurutnya, terdapat persoalan konseptual dalam hubungan antara prinsip demokrasi, desain kelembagaan, sistem kepartaian, dan mekanisme pemilu dalam konstitusi.
Dalam perspektif sejarah ketatanegaraan, dinamika tersebut kemudian melahirkan berbagai eksperimen politik. Gagasan Demokrasi Terpimpin pada masa Presiden Soekarno dan konfigurasi politik pada masa Orde Baru menjadi bagian dari perjalanan panjang pencarian format pemerintahan yang dianggap sesuai dengan kondisi Indonesia.
Penulis juga mengkritisi proses perubahan UUD 1945 melalui empat kali amandemen. Menurutnya, perubahan tersebut lebih banyak dilakukan dengan mengubah bab dan pasal dalam konstitusi tanpa terlebih dahulu merumuskan secara komprehensif platform sistem kenegaraan yang hendak dibangun setelah Reformasi.
Argumentasi tersebut membawa penulis pada kesimpulan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia masih memperlihatkan sejumlah karakter yang dinilai bercampur antara sistem presidensial dan parlementer. Dalam praktiknya, Presiden dipilih langsung oleh rakyat, sementara konfigurasi politik di parlemen sangat dipengaruhi oleh partai politik.
Persoalan desain kelembagaan juga dikaitkan dengan kualitas pembuatan undang-undang. Penulis mempertanyakan sejauh mana proses legislasi dapat menghasilkan regulasi berkualitas apabila proses perumusan kebijakan tidak ditopang oleh basis keahlian multidisipliner yang memadai.
Contoh lain yang dikemukakan adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi. Penulis mempertanyakan pembatasan latar belakang keahlian hakim konstitusi apabila lembaga tersebut harus menguji undang-undang yang substansinya mencakup berbagai disiplin ilmu di luar hukum. Pertanyaan tersebut pada dasarnya mengarah pada kebutuhan memperkuat kapasitas multidisipliner dalam proses pengujian kebijakan publik.
Perlunya Kebijakan Taktis dan Strategis
Berdasarkan berbagai persoalan tersebut, penulis mengusulkan agar pemerintahan Presiden Prabowo membedakan kebijakan ke dalam dua horizon, yakni kebijakan taktis dan kebijakan strategis. Pembagian tersebut dimaksudkan agar persoalan yang membutuhkan respons cepat tidak tercampur dengan agenda reformasi struktural yang membutuhkan waktu panjang.
Pada level taktis, penulis mengusulkan penguatan instrumen pemberantasan korupsi, termasuk gagasan mengenai pembuktian terbalik melalui Perppu. Usulan tersebut merupakan pandangan kebijakan yang tentu memerlukan kajian mendalam mengenai kesesuaiannya dengan prinsip due process of law, hak asasi manusia, serta sistem pembuktian dalam hukum pidana Indonesia.
Penulis juga mengusulkan pembentukan Badan Kebijakan Publik yang diisi para ahli. Lembaga tersebut dibayangkan berfungsi menguji validitas dan kelayakan gagasan kebijakan sebelum diterapkan secara luas, sehingga masyarakat tidak menjadi objek eksperimen kebijakan yang memiliki risiko besar.
Gagasan tersebut berangkat dari kekhawatiran bahwa kebijakan publik dengan konsekuensi nasional harus terlebih dahulu melewati proses pengujian berbasis bukti. Dalam kerangka pemerintahan modern, penguatan evidence-based policy memang menjadi salah satu pendekatan penting untuk meningkatkan kualitas keputusan pemerintah.
Pada sektor badan usaha milik negara, penulis juga mengusulkan pembatasan bidang usaha yang dapat dikelola BUMN. Gagasan ini diarahkan agar BUMN tidak secara tidak proporsional berhadapan dengan pelaku usaha masyarakat, terutama karena BUMN memiliki karakter kepemilikan dan dukungan modal negara yang berbeda dengan perusahaan swasta maupun UMKM.
Sementara itu, pada tingkat strategis, penulis menawarkan gagasan pembentukan badan yang bertugas merumuskan rancangan UUD baru. Rancangan tersebut kemudian diharapkan dapat menjadi bahan pembahasan bagi partai politik dan calon presiden dalam menghadapi pemilu mendatang.
Menurut gagasan tersebut, rancangan konstitusi baru perlu disusun secara utuh dengan menjadikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai fondasi. Dengan demikian, perubahan konstitusi tidak hanya dipahami sebagai perubahan pasal secara parsial, tetapi sebagai proses penataan kembali arsitektur ketatanegaraan secara menyeluruh.
Pada akhirnya, gagasan yang dikemukakan penulis menempatkan pidato tahunan Presiden Prabowo Subianto sebagai titik awal untuk membicarakan agenda yang lebih besar daripada sekadar evaluasi kinerja pemerintahan. Tantangan Indonesia ke depan tidak hanya berada pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, atau peningkatan kesejahteraan, tetapi juga pada kualitas institusi yang menopang seluruh proses tersebut.
Pembenahan sistem kenegaraan, penguatan hukum, reformasi regulasi, peningkatan kualitas kebijakan publik, serta perlindungan terhadap pelaku ekonomi rakyat merupakan isu yang saling berkaitan. Jika persoalan tersebut ditangani secara parsial, berbagai kebijakan berpotensi menghasilkan capaian jangka pendek tanpa menyelesaikan persoalan struktural.
Karena itu, gagasan mengenai Indonesia Emas 2045 membutuhkan fondasi kelembagaan yang kuat, sistem hukum yang dapat dipercaya, birokrasi profesional, serta kebijakan publik yang berbasis pengetahuan. Pembangunan manusia dan pembangunan institusi harus berjalan bersamaan agar pertumbuhan ekonomi memiliki legitimasi sosial dan manfaat yang lebih merata.
Dalam kerangka tersebut, pidato tahunan Presiden Prabowo di hadapan Sidang Paripurna MPR RI dapat ditempatkan sebagai momentum untuk memperluas diskusi mengenai masa depan Indonesia. Kritik, evaluasi, dan gagasan alternatif tetap diperlukan sepanjang disampaikan melalui argumentasi yang dapat diuji, data yang dapat diverifikasi, serta penghormatan terhadap prinsip konstitusional.
Dengan demikian, agenda perubahan tidak semestinya berhenti pada pergantian kebijakan atau pemerintahan. Tantangan yang lebih mendasar adalah memastikan negara memiliki sistem yang mampu bekerja secara konsisten, melindungi hak warga negara, menciptakan kepastian hukum, dan menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik. Dari fondasi itulah cita-cita Indonesia Emas 2045 dapat dibangun sebagai agenda nasional yang terukur dan berkelanjutan.
Penulis Oleh: Mayjen TNI (Purn) Dr. Saurip Kadi.
