Kompetensi SDM Industri Event Diperkuat, Wamenaker Tekankan Sertifikasi, K3, dan Perlindungan Pekerja

Kompetensi SDM Industri Event Diperkuat, Wamenaker Tekankan Sertifikasi, K3, dan Perlindungan Pekerja
Teropongpost, JAKARTA – Penguatan kompetensi SDM industri event menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan profesionalisme dan daya saing sektor penyelenggaraan acara di Indonesia. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa perkembangan industri event harus diimbangi dengan penerapan standar kompetensi, sertifikasi profesi, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta kepastian perlindungan bagi seluruh tenaga kerja yang terlibat.

Pesan mengenai kompetensi SDM industri event tersebut disampaikan Afriansyah saat menjadi pembicara utama dalam Indonesia Event Management Summit (IVES) 2026 bertajuk “Membangun SDM Event yang Kompeten, Profesional, dan Berdaya Saing” di Jakarta, Kamis (19/11/2026). Forum tersebut menjadi ruang pembahasan mengenai kebutuhan tenaga kerja profesional dan penguatan tata kelola ketenagakerjaan dalam ekosistem penyelenggaraan acara.

Menurut Afriansyah, kompetensi SDM industri event tidak cukup dibangun melalui kreativitas dan keterampilan teknis semata. Sektor ini memiliki karakter pekerjaan yang kompleks, sehingga membutuhkan tenaga kerja yang memahami standar profesi, prosedur operasional, komunikasi profesional, keselamatan kerja, serta tanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

Ia menjelaskan, ekosistem industri event melibatkan berbagai jenis pekerjaan, mulai dari produksi, pengelolaan tempat acara atau venue, MICE, tata suara dan visual, logistik, keamanan, hospitality, hingga sektor kreatif. Keragaman tersebut menuntut sistem pengembangan sumber daya manusia yang mampu menjawab kebutuhan setiap bidang pekerjaan.

Read More

Tantangan pengelolaan tenaga kerja semakin besar karena industri event melibatkan beragam bentuk hubungan kerja. Selain pekerja tetap dan kontrak, terdapat tenaga lepas serta pekerja yang direkrut melalui perusahaan penyedia jasa atau vendor. Seluruh kelompok tersebut membutuhkan akses terhadap peningkatan kompetensi dan perlindungan ketenagakerjaan yang memadai.

“Prinsip tata kelola pengembangan SDM event dipimpin oleh kebutuhan industri, difasilitasi pemerintah, dilaksanakan bersama, dan diukur dari hasil kerja,” kata Afriansyah.

SKKNI Menjadi Landasan Standardisasi Kompetensi

Dalam upaya membangun tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri, Afriansyah menekankan pentingnya penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Kegiatan Acara sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 120 Tahun 2024.

SKKNI tersebut menjadi acuan untuk menyelaraskan kemampuan tenaga kerja dengan standar pekerjaan yang dibutuhkan industri. Melalui standar yang terukur, proses pelatihan dan sertifikasi diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas dan tuntutan profesional.

Penguatan kompetensi juga perlu didukung melalui Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas) serta sertifikasi profesi oleh lembaga sertifikasi profesi yang memiliki lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Dengan demikian, kemampuan tenaga kerja tidak hanya dinilai berdasarkan pengalaman, tetapi juga dapat diukur melalui standar kompetensi yang berlaku.

Afriansyah mengingatkan bahwa keterampilan teknis harus disertai pemahaman terhadap prosedur keselamatan, standar operasional, dan tanggung jawab profesional. Hal ini penting karena penyelenggaraan acara melibatkan koordinasi berbagai pekerjaan yang saling berkaitan dan memiliki konsekuensi terhadap keselamatan pekerja maupun pengunjung.

Penerapan K3 Harus Menjadi Standar Profesionalisme

Selain peningkatan kompetensi, aspek keselamatan dan kesehatan kerja menjadi perhatian penting dalam pengembangan industri event. Berbagai aktivitas dalam penyelenggaraan acara memiliki potensi risiko yang perlu diidentifikasi dan dikendalikan sejak tahap persiapan hingga kegiatan berakhir.

Risiko tersebut antara lain berkaitan dengan pemasangan konstruksi panggung, instalasi kelistrikan, pengoperasian perangkat audio visual, pemindahan peralatan, serta pengaturan keamanan dan keselamatan pengunjung. Karena itu, penerapan K3 harus menjadi bagian dari sistem kerja dan budaya profesional, bukan sekadar pemenuhan dokumen administratif.

Perlindungan tenaga kerja juga perlu diperkuat melalui kejelasan hubungan kerja. Setiap pekerja, termasuk tenaga lepas dan pekerja vendor, perlu memperoleh pemahaman mengenai hak, kewajiban, serta bentuk perlindungan yang melekat pada hubungan kerja masing-masing.

Lima Pilar Penguatan Kualitas Kerja

Dalam kesempatan tersebut, Afriansyah mengajak pelaku industri menerapkan lima pilar kualitas kerja sebagai landasan pengembangan sumber daya manusia di sektor event.

Pilar pertama adalah keselamatan kerja. Setiap proses produksi dan penyelenggaraan acara harus menempatkan keselamatan pekerja serta pengunjung sebagai prioritas.

Pilar kedua ialah profesionalisme melalui peningkatan kompetensi, keterampilan, dan penerapan standar kualitas pekerjaan. Pilar ketiga menyangkut kejelasan hubungan kerja agar setiap tenaga kerja memahami hak dan kewajibannya serta memperoleh perlindungan sesuai ketentuan.

Pilar keempat adalah produktivitas yang didorong melalui praktik ramah lingkungan dan pemanfaatan teknologi digital. Sementara itu, pilar kelima menekankan inklusivitas dengan memperluas kesempatan kerja bagi perempuan, penyandang disabilitas, generasi muda, dan kelompok pekerja rentan.

Kelima pilar tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pelaku industri dalam membangun lingkungan kerja yang produktif, aman, adil, dan berkelanjutan. Penerapannya juga membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan penyelenggara acara, lembaga pelatihan, lembaga sertifikasi, serta seluruh pihak yang terlibat dalam rantai industri.

Afriansyah menegaskan bahwa keberhasilan industri event tidak semestinya hanya diukur dari skala kegiatan, kreativitas konsep, atau kemampuan menarik perhatian publik. Kualitas sumber daya manusia dan kepastian perlindungan tenaga kerja merupakan bagian penting dari daya saing industri dalam jangka panjang.

“Event yang berdaya saing dibangun oleh manusia yang kompeten, bekerja profesional, dan memperoleh pelindungan,” ujarnya.

Melalui penguatan standar kompetensi, pelatihan, sertifikasi profesi, dan penerapan budaya K3, pemerintah mendorong terciptanya ekosistem ketenagakerjaan industri event yang lebih profesional. Tantangan selanjutnya adalah memastikan seluruh kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten, termasuk bagi pekerja lepas dan tenaga kerja yang berada dalam rantai penyedia jasa penyelenggaraan acara.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.