Teropongpost, Jakarta — Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi mulai menata kebutuhan pembiayaannya setelah pemerintah membentuk kementerian koordinator baru tersebut. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa dukungan anggaran operasional awal Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi bersumber dari anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Skema pembiayaan tersebut ditempuh agar Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi dapat segera menjalankan fungsi operasional setelah struktur kelembagaan dan kantor mulai tersedia. Suahasil menyampaikan penjelasan itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/10/2026).
Penggunaan anggaran ESDM sebagai sumber awal Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi tidak berarti seluruh pagu ESDM dialihkan kepada kementerian koordinator baru. Pemerintah masih menyusun mekanisme mengenai bagian anggaran, administrasi, serta tata kelola pembiayaan agar dukungan tersebut memiliki struktur pengelolaan yang jelas.
“Pak Bahlil menangani anggaran dengan sangat baik. (Anggaran) dari Kementerian ESDM,” kata Suahasil.
Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memilih mekanisme penataan internal anggaran untuk memastikan kementerian baru dapat beroperasi tanpa menunggu seluruh desain penganggaran kelembagaan selesai. Dengan demikian, kebutuhan awal operasional dapat dipenuhi melalui struktur anggaran yang telah tersedia, sementara mekanisme permanennya masih dalam proses.
Pagu ESDM 2027 Capai Rp27,37 Triliun
Kementerian ESDM memperoleh pagu anggaran tahun anggaran 2027 sebesar Rp27,37 triliun. Pemerintah dan Komisi XII DPR RI sebelumnya menyepakati besaran tersebut sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis sektor energi.
Dari total pagu tersebut, sekitar Rp22,51 triliun atau 82 persen diarahkan untuk program strategis dan pembangunan infrastruktur energi. Sementara itu, sekitar Rp3,59 triliun dialokasikan untuk belanja operasional dan Rp1,27 triliun untuk program publik nonfisik.
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran ESDM 2027 memang diarahkan pada program yang berkaitan langsung dengan pembangunan dan pemerataan akses energi. Pemerintah antara lain menyiapkan pembiayaan untuk jaringan gas rumah tangga, listrik desa, bantuan pasang baru listrik, serta sejumlah infrastruktur energi lainnya.
Karena itu, penggunaan sebagian anggaran ESDM untuk mendukung operasional kementerian koordinator baru perlu dipahami sebagai bagian dari proses penataan anggaran, bukan sebagai pengalihan otomatis seluruh pagu ESDM. Besaran dan mekanisme pembiayaan khusus Kemenko Hilirisasi masih harus ditentukan melalui proses administratif pemerintah.
Tata Kelola Anggaran Masih Digodok
Suahasil menjelaskan bahwa pemerintah masih menyelesaikan sejumlah aspek teknis terkait pengelolaan anggaran Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi. Pembahasan tersebut mencakup penentuan bagian anggaran atau BA, administrasi, tata kelola, hingga mekanisme pelaksanaan anggaran.
“Tinggal nanti kan kita bikin apakah namanya bagian anggaran, tata kelolanya, administrasinya, bagian anggarannya, BA-nya berapa, dan seterusnya, itu dalam proses kita buat,” jelas Suahasil.
Tahapan tersebut penting karena pembentukan kementerian baru tidak hanya berkaitan dengan struktur organisasi, tetapi juga membutuhkan kepastian mengenai otoritas pengelolaan anggaran. Kejelasan tersebut diperlukan agar setiap penggunaan anggaran memiliki dasar administratif, tujuan program, serta mekanisme pertanggungjawaban yang dapat ditelusuri.
Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, penataan itu menjadi semakin relevan karena APBN 2027 telah ditetapkan dengan sejumlah prioritas nasional, termasuk hilirisasi dan industrialisasi serta kemandirian energi. Pemerintah menyatakan APBN 2027 diarahkan secara terukur untuk mendukung prioritas tersebut sembari mempertahankan kredibilitas fiskal.
Bahlil Pegang Mandat Ganda di Sektor Hilirisasi dan Energi
Penataan pembiayaan Kemenko Hilirisasi berlangsung bersamaan dengan perubahan struktur pemerintahan di sektor energi. Presiden Prabowo Subianto melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM pada 1 Oktober 2026.
Penugasan tersebut menempatkan Bahlil pada dua fungsi pemerintahan yang memiliki keterkaitan erat, yakni koordinasi agenda hilirisasi dan transisi energi serta pengelolaan sektor teknis ESDM. Pemerintah menyatakan koordinasi melalui Kemenko baru diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan program hilirisasi dan transisi energi yang menjadi bagian dari agenda nasional.
Bahlil menyampaikan bahwa pembentukan Kemenko tersebut dimaksudkan untuk memperkuat konsolidasi lintas kementerian dan lembaga. Kementerian Investasi dan Hilirisasi, sebagai salah satu kementerian teknis, termasuk dalam koordinasi Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi.
Dengan desain tersebut, Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi pada dasarnya memiliki fungsi koordinatif, sedangkan kementerian teknis tetap menjalankan kewenangan sektoral masing-masing. Pembagian peran ini menjadi penting agar pembentukan lembaga baru tidak menciptakan tumpang tindih kewenangan, melainkan menghasilkan koordinasi kebijakan yang lebih efektif.
Efisiensi Menjadi Bagian dari Penataan Anggaran
Besarnya pagu ESDM 2027 sekaligus menempatkan efisiensi sebagai salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam penggunaan anggaran. Pemerintah sebelumnya menyatakan sekitar 82 persen anggaran ESDM diarahkan untuk program strategis dan pembangunan infrastruktur energi.
Orientasi tersebut mencerminkan upaya menempatkan belanja pembangunan dan program pelayanan energi sebagai prioritas. Infrastruktur listrik, jaringan gas, serta program perluasan akses energi merupakan bagian dari alokasi yang disiapkan pemerintah untuk tahun anggaran 2027.
Dalam kerangka itu, dukungan anggaran terhadap Kemenko Hilirisasi harus tetap ditempatkan dalam prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian administrasi. Sumber pembiayaan awal dari ESDM dapat menjadi solusi transisional, tetapi desain permanen perlu memastikan tidak terjadi duplikasi belanja maupun ketidakjelasan tanggung jawab penggunaan anggaran.
Kebutuhan tersebut semakin penting karena Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi dibentuk untuk mengawal agenda strategis yang mencakup hilirisasi dan transisi energi. Presiden memberikan mandat kepada Bahlil untuk mempercepat konsolidasi dan eksekusi program tersebut melalui kementerian koordinator baru.
Pada tahap berikutnya, pemerintah perlu menyelesaikan desain pembiayaan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi secara lebih definitif. Penentuan BA, mekanisme administrasi, struktur pengelolaan, serta pembagian tanggung jawab menjadi elemen penting agar operasional kementerian baru berjalan sesuai prinsip tata kelola keuangan negara.
Sumber awal dari anggaran ESDM memberikan ruang bagi kementerian baru untuk segera menjalankan fungsi administratif dan koordinatif. Namun, mekanisme tersebut tetap membutuhkan penataan agar hubungan antara anggaran ESDM dan kebutuhan Kemenko Hilirisasi dapat dipisahkan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dari perspektif kebijakan publik, ukuran keberhasilan pembentukan kementerian baru tidak semata-mata terletak pada kemampuan menyediakan anggaran operasional. Hal yang lebih menentukan ialah apakah dukungan fiskal tersebut mampu menghasilkan koordinasi yang lebih efektif, mempercepat hilirisasi, dan mendukung transisi energi tanpa menambah beban birokrasi yang tidak perlu.
Pada saat yang sama, publik memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana anggaran tersebut dirancang dan digunakan. Transparansi mengenai sumber pembiayaan, mekanisme pengalokasian, serta pertanggungjawaban belanja menjadi bagian penting dari kredibilitas kebijakan pemerintah.
Dengan Bahlil Lahadalia memegang mandat sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, pemerintah kini menghadapi dua pekerjaan yang berjalan bersamaan: membangun mekanisme koordinasi baru dan memastikan fondasi anggarannya tertata. Tantangan berikutnya adalah membuktikan bahwa struktur baru tersebut mampu mempercepat agenda hilirisasi dan transisi energi dengan tata kelola fiskal yang efisien, transparan, dan akuntabel.
