Keadilan Agraria Harus Menjadi Prioritas, Reforma Agraria Tidak Cukup Berhenti pada Penerbitan Sertifikat

Keadilan Agraria Harus Menjadi Prioritas, Reforma Agraria Tidak Cukup Berhenti pada Penerbitan Sertifikat
Oleh: Dr. Budi Suryanto, S.H., M.H., M.Si.

Praktisi Pertanahan – 45 Tahun Mengabdi di Kementerian ATR/BPN

Teropongpost, Jakarta, Persoalan keadilan agraria di Indonesia masih menghadapi tantangan mendasar yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pembenahan administrasi pertanahan. Penerbitan sertifikat, pengukuran bidang tanah, dan legalisasi aset memang penting untuk memberikan kepastian hukum. Namun, agenda yang lebih substansial adalah memastikan distribusi penguasaan tanah berlangsung secara adil, konflik agraria dapat diselesaikan, dan sumber daya tanah benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif keadilan agraria, tanah tidak semata-mata dipandang sebagai komoditas ekonomi atau objek kepemilikan individual. Tanah merupakan sumber penghidupan, ruang sosial, penopang ketahanan pangan, serta bagian penting dari kedaulatan bangsa. Oleh karena itu, kebijakan pertanahan harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas, terutama kelompok yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya agraria.

Penguatan keadilan agraria juga menuntut perubahan cara mengukur keberhasilan pembangunan pertanahan. Capaian tidak semestinya hanya dihitung berdasarkan jumlah sertifikat yang diterbitkan atau luas tanah yang telah terdaftar. Indikator yang lebih bermakna adalah kemampuan kebijakan negara dalam mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, memberikan perlindungan hukum, menyelesaikan konflik, meningkatkan produktivitas, dan memperbaiki taraf hidup masyarakat.

Read More

Mandat Konstitusi dan Tantangan Pelaksanaannya

Landasan konstitusional pengelolaan sumber daya agraria telah ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Prinsip konstitusional tersebut selanjutnya dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA. Regulasi ini menjadi fondasi pembentukan hukum agraria nasional dengan memuat prinsip hak menguasai negara, fungsi sosial hak atas tanah, pengakuan terhadap hak masyarakat, serta kepastian hukum melalui pendaftaran tanah.

Meskipun kerangka hukum agraria nasional telah dibangun selama puluhan tahun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai persoalan. Ketimpangan penguasaan tanah, sengketa antara masyarakat dan badan usaha, tumpang tindih hak, persoalan tanah adat, hingga alih fungsi lahan pertanian menunjukkan bahwa tujuan pembangunan agraria belum sepenuhnya terwujud.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tertib administrasi pertanahan tidak selalu berbanding lurus dengan terciptanya keadilan. Sertifikat memang memberikan bukti dan kepastian hukum atas hak seseorang, tetapi instrumen tersebut tidak secara otomatis menyelesaikan persoalan ketimpangan struktur penguasaan tanah.

Karena itu, negara perlu menempatkan pendaftaran tanah dan penataan struktur penguasaan tanah sebagai dua agenda yang saling melengkapi. Administrasi pertanahan memberikan kepastian mengenai status hak, sedangkan kebijakan reforma agraria diarahkan untuk memperbaiki distribusi penguasaan dan pemanfaatan tanah agar lebih berkeadilan.

Reforma Agraria Harus Terintegrasi dengan Pemberdayaan Ekonomi

Reforma agraria seharusnya menjadi instrumen strategis untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Orientasinya tidak cukup terbatas pada redistribusi bidang tanah, tetapi juga harus memastikan masyarakat penerima manfaat memiliki kapasitas untuk mengelola tanah secara produktif dan berkelanjutan.

Penyerahan tanah tanpa dukungan ekonomi berpotensi menghasilkan manfaat yang terbatas. Masyarakat membutuhkan akses pembiayaan, teknologi pertanian, infrastruktur, irigasi, pendampingan, kelembagaan ekonomi, serta jaringan pemasaran. Tanpa dukungan tersebut, tanah yang telah didistribusikan berisiko tidak produktif atau kembali berpindah tangan karena penerimanya tidak memiliki kemampuan memadai untuk mempertahankan dan mengelolanya.

Dengan demikian, reforma agraria perlu mengintegrasikan penataan aset dan penataan akses. Penataan aset memberikan dasar penguasaan atau kepemilikan tanah, sedangkan penataan akses memperkuat kemampuan ekonomi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya tersebut. Keduanya harus berjalan beriringan agar redistribusi tanah menghasilkan perubahan kesejahteraan yang nyata.

Prinsip fungsi sosial hak atas tanah juga perlu diterapkan secara konsisten. Hak atas tanah tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kewenangan individual tanpa tanggung jawab sosial. Pemanfaatannya harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat, keseimbangan lingkungan, dan keberlanjutan sumber daya alam.

Dalam konteks ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pemanfaatan tanah tidak hanya memberikan keuntungan kepada pemegang hak, tetapi juga memperhatikan kepentingan publik. Pengelolaan tanah yang mengabaikan aspek sosial dan lingkungan berpotensi memperlebar ketimpangan serta menimbulkan persoalan agraria baru.

Regulasi Baru Harus Diikuti Pembenahan Kelembagaan

Lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria, sebagaimana dirujuk dalam kerangka kajian ini, menjadi momentum yang perlu dimanfaatkan untuk memperkuat penyelenggaraan reforma agraria secara terintegrasi. Kerangka regulasi tersebut membuka ruang penguatan kelembagaan, koordinasi lintas sektor, penyelesaian konflik, redistribusi tanah, dan pemberdayaan masyarakat.

Namun, keberadaan regulasi baru tidak dengan sendirinya menjamin perubahan di lapangan. Efektivitas kebijakan sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, kejelasan pembagian kewenangan, kualitas data pertanahan, serta kemampuan pemerintah dalam membangun koordinasi antarlembaga.

Perubahan juga harus menyentuh pola kerja birokrasi. Pelayanan pertanahan perlu didukung data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, prosedur yang transparan, serta mekanisme penyelesaian konflik yang memberikan akses adil kepada masyarakat. Partisipasi publik harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam proses perumusan maupun pelaksanaan kebijakan.

Lebih jauh, evaluasi reforma agraria tidak boleh hanya berorientasi pada laporan administratif. Pemerintah perlu mengukur dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan penerima manfaat, penurunan konflik, produktivitas pemanfaatan tanah, serta perubahan ketimpangan penguasaan sumber daya agraria.

Pendekatan evaluasi berbasis hasil tersebut penting agar pelaksanaan reforma agraria tidak terjebak pada pencapaian angka-angka program. Keberhasilan kebijakan harus terlihat dari perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang menjadi sasaran, bukan semata-mata dari banyaknya dokumen yang diserahkan.

Keberpihakan Negara Menentukan Masa Depan Agraria

Pada akhirnya, persoalan agraria merupakan persoalan keberpihakan kebijakan negara. Pemerintah perlu memiliki keberanian untuk membenahi struktur penguasaan tanah, menyelesaikan konflik secara adil, serta memastikan bahwa kebijakan pertanahan tidak hanya menguntungkan kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi dan akses politik lebih besar.

Amanat konstitusi tidak cukup diwujudkan melalui pencatatan kepemilikan dan penerbitan sertifikat. Negara juga harus memastikan sumber daya agraria dikelola dengan memperhatikan pemerataan manfaat, perlindungan hak masyarakat, produktivitas ekonomi, dan kelestarian lingkungan.

Keadilan agraria pada hakikatnya menuntut keseimbangan antara kepastian hukum, pemerataan akses, dan kemanfaatan sosial. Tanah bukan hanya persoalan siapa yang tercatat sebagai pemilik, melainkan juga tentang siapa yang memiliki kesempatan untuk mengelolanya, siapa yang memperoleh manfaat, dan bagaimana negara menjamin agar sumber daya tersebut berkontribusi terhadap kemakmuran bersama.

Karena itu, reforma agraria harus ditempatkan sebagai agenda pembangunan nasional yang berorientasi pada perubahan struktural. Negara tidak cukup hadir sebagai penerbit dokumen pertanahan, tetapi harus memastikan bahwa setiap kebijakan agraria memberikan perlindungan, kesempatan, dan manfaat yang adil bagi seluruh rakyat.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.