Teropongpost, Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap kemarau yang berpotensi semakin kering. Berdasarkan Analisis Dinamika Atmosfer Dasarian II Agustus 2026, Indonesia tengah dipengaruhi El Nino dengan intensitas sangat kuat, kondisi yang berpotensi meningkatkan risiko kekeringan di sejumlah wilayah.
Kondisi El Nino tersebut terlihat dari penguatan anomali suhu permukaan laut di kawasan Nino3.4. Dalam analisis BMKG yang dirilis Senin (24/8/2026), indeks Nino3.4 tercatat mencapai +2,99, meningkat cukup signifikan dibandingkan Juli 2026 yang berada pada level +2,20.
Selain El Nino, dinamika atmosfer juga dipengaruhi fase positif Indian Ocean Dipole (IOD). Indeks IOD pada periode tersebut mencapai +0,394, lebih tinggi dibandingkan angka +0,242 yang tercatat pada Juli 2026. Kombinasi El Nino dan IOD positif menjadi faktor yang perlu diperhatikan karena dapat memperkuat karakteristik kemarau di Indonesia.
BMKG memprakirakan El Nino masih berpotensi bertahan hingga awal 2027. Sementara itu, IOD positif diperkirakan berlangsung setidaknya sampai Oktober 2026. Durasi kedua fenomena tersebut membuat pemantauan kondisi atmosfer dan kesiapan menghadapi dampak kemarau menjadi semakin penting.
Kombinasi fenomena iklim itu berpotensi menyebabkan curah hujan berada pada kategori rendah hingga sangat rendah di sejumlah wilayah. Dampaknya dapat meluas dari persoalan cuaca hingga sektor yang bergantung pada ketersediaan air, termasuk kebutuhan domestik, pertanian, dan pengendalian kebakaran hutan serta lahan.
Mengantisipasi kondisi tersebut, BMKG telah menerbitkan peringatan dini kekeringan meteorologis untuk Dasarian III Agustus 2026. Dalam peringatan tersebut, daerah yang berpotensi terdampak dikelompokkan ke dalam tiga tingkat, yakni waspada, siaga, dan awas.
Wilayah dalam kategori waspada antara lain mencakup sejumlah kawasan di Kalimantan bagian tengah dan utara, sebagian wilayah Sulawesi dan Maluku, serta Papua bagian selatan. Sementara itu, kategori siaga meliputi sejumlah daerah di Sumatra bagian selatan, Jawa bagian barat dan tengah, sebagian besar Kalimantan, beberapa wilayah Sulawesi, Kepulauan Maluku, serta Papua bagian selatan.
Adapun kategori awas mencakup sebagian besar Pulau Jawa dan Nusa Tenggara, selain sebagian kecil wilayah Kalimantan Selatan dan Maluku. Pemetaan tersebut menunjukkan bahwa dampak kekeringan tidak tersebar secara merata sehingga langkah mitigasi perlu disesuaikan dengan tingkat risiko setiap daerah.
79,9 Persen Zona Musim Sudah Memasuki Kemarau
Indikator lain menunjukkan semakin luasnya wilayah Indonesia yang telah memasuki musim kemarau. Hingga Dasarian II Agustus 2026, BMKG mencatat sebanyak 559 Zona Musim (ZOM), atau sekitar 79,9 persen dari keseluruhan ZOM, telah berada dalam periode kemarau.
Wilayah yang memasuki kemarau tersebar mulai dari Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua. Di Sumatra, kondisi tersebut mencakup sebagian Aceh dan Sumatra Utara, sebagian besar Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatra Selatan, Kepulauan Bangka Belitung hingga Lampung.
Di Pulau Jawa, kemarau telah berlangsung di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Sementara Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), serta Nusa Tenggara Timur (NTT) juga tercatat telah memasuki periode kemarau.
Kondisi serupa terpantau di sejumlah wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Meluasnya wilayah kemarau menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam pengelolaan sumber daya air, khususnya ketika curah hujan berada di bawah kondisi normal.
Curah Hujan Mayoritas Wilayah Berada di Bawah Normal
Tekanan terhadap ketersediaan air juga tercermin dalam analisis curah hujan. Hingga Dasarian II Agustus 2026, sekitar 90,29 persen wilayah Indonesia tercatat mengalami curah hujan dalam kategori rendah. Pada periode yang sama, sifat hujan di 88,91 persen wilayah berada di bawah kondisi normal.
Untuk Dasarian III Agustus 2026, BMKG memprakirakan curah hujan rendah masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Sumatra, Jawa, Bali, NTB, NTT, sebagian besar Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, dan Papua. Curah hujan di wilayah tersebut diperkirakan berada di bawah 50 milimeter per dasarian.
Situasi tersebut menjadi perhatian karena rendahnya curah hujan dalam periode yang panjang dapat meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan air. Sektor pertanian juga perlu mengantisipasi perubahan kondisi kelembapan, sementara pemerintah daerah harus memperhitungkan potensi peningkatan kebutuhan air masyarakat.
Risiko lain yang perlu diwaspadai adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kondisi vegetasi yang lebih kering akibat minimnya hujan dapat meningkatkan potensi kebakaran, terutama di wilayah yang secara meteorologis telah masuk kategori siaga dan awas.
Dengan prakiraan El Nino yang masih berlangsung hingga awal 2027, kewaspadaan tidak cukup dilakukan hanya ketika kekeringan telah menimbulkan dampak. Pemantauan kondisi cuaca, pengelolaan sumber daya air, kesiapan sektor pertanian, serta mitigasi karhutla perlu dilakukan secara berkelanjutan sesuai tingkat risiko masing-masing wilayah.
Situasi tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya menjadikan informasi iklim sebagai dasar perencanaan. Pemerintah daerah, sektor usaha, dan masyarakat dapat menggunakan perkembangan kondisi atmosfer sebagai pertimbangan dalam mengantisipasi dampak kemarau dan mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh kondisi kering berkepanjangan.
