Dorongan untuk memperkuat kolaborasi ketenagakerjaan itu disampaikan Wamenaker Afriansyah ketika menjadi narasumber dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) JARNAS.INDO bertema “Quo Vadis Ekonomi Politik Nasional Menuju Indonesia Emas 2045” di Jakarta, Minggu, 25 Oktober 2026. Forum tersebut menjadi ruang pembahasan mengenai arah pembangunan nasional dan kontribusi berbagai elemen masyarakat dalam mendukung agenda pemerintah.
Menurut Wamenaker Afriansyah, kolaborasi ketenagakerjaan tidak cukup diwujudkan melalui pelaksanaan program pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan organisasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, mengawasi kebijakan, dan memberikan rekomendasi yang konstruktif. Partisipasi publik dinilai penting agar pembangunan lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
“Saya mengajak JARNAS.INDO dan seluruh elemen masyarakat untuk menjadi mitra strategis pemerintah. Mari kita bangun budaya kritik yang konstruktif, pengawasan publik yang bertanggung jawab, serta gagasan yang solutif demi memastikan kebijakan pembangunan berjalan transparan, berintegritas, dan tepat sasaran,” kata Afriansyah.
Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Menjadi Prioritas
Afriansyah menempatkan peningkatan kualitas SDM sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan Indonesia menghadapi persaingan ekonomi dan perubahan dunia kerja. Menurutnya, pembangunan ketenagakerjaan perlu diarahkan pada peningkatan kompetensi, perluasan akses terhadap pekerjaan, serta perlindungan tenaga kerja secara berkelanjutan.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mendorong penguatan pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, peningkatan produktivitas, dan perlindungan pekerja. Berbagai upaya tersebut diperlukan agar keterampilan tenaga kerja semakin sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri yang terus berkembang.
Kesesuaian antara kompetensi dan kebutuhan pasar kerja menjadi persoalan penting dalam pembangunan ketenagakerjaan. Pelatihan yang diberikan kepada masyarakat perlu mempertimbangkan perkembangan sektor usaha, kebutuhan perekrutan tenaga kerja, serta keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi perubahan pola produksi dan layanan.
Selain keterampilan teknis, Afriansyah menyoroti pentingnya kompetensi digital dan pengembangan green jobs, yaitu pekerjaan yang mendukung kegiatan ekonomi ramah lingkungan. Transformasi digital dan pergeseran menuju praktik ekonomi yang lebih berkelanjutan menuntut tenaga kerja untuk terus meningkatkan kemampuan dan beradaptasi dengan kebutuhan baru.
Dengan demikian, keberhasilan program pelatihan tidak semestinya hanya diukur dari jumlah peserta atau sertifikat yang diterbitkan. Evaluasi juga perlu memperhatikan kemampuan lulusan memasuki dunia kerja, peningkatan produktivitas, relevansi keterampilan, serta peluang memperoleh pekerjaan yang layak.
Evaluasi Program Harus Berorientasi pada Hasil
Afriansyah menegaskan bahwa capaian pembangunan ketenagakerjaan harus dilihat dari manfaat yang dirasakan pekerja dan masyarakat. Banyaknya program yang diselenggarakan belum tentu menunjukkan keberhasilan apabila tidak diikuti perbaikan kondisi tenaga kerja secara nyata.
Sejumlah indikator yang perlu diperhatikan meliputi peningkatan kompetensi, bertambahnya kesempatan kerja, membaiknya kesejahteraan pekerja, dan meningkatnya produktivitas nasional. Pengukuran berdasarkan hasil tersebut dapat membantu pemerintah mengidentifikasi program yang efektif sekaligus memperbaiki kebijakan yang belum memberikan dampak optimal.
Dalam proses evaluasi, organisasi masyarakat seperti JARNAS.INDO dapat berkontribusi dengan menyampaikan informasi mengenai kebutuhan dan persoalan yang ditemukan di lapangan. Masukan yang relevan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan ketepatan sasaran program serta mengidentifikasi kelompok masyarakat yang belum memperoleh akses memadai.
Keterlibatan publik juga perlu disertai pengawasan yang objektif dan bertanggung jawab. Kritik yang didasarkan pada fakta, disertai alternatif penyelesaian, dapat memperkuat akuntabilitas pemerintah sekaligus menjaga agar pelaksanaan kebijakan tetap sesuai dengan tujuan pembangunan.
Karena itu, Afriansyah berharap JARNAS.INDO dapat mengambil peran aktif dalam membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Kemitraan tersebut diharapkan tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi berkembang menjadi kontribusi konkret dalam mengawal pelaksanaan kebijakan dan mendorong perbaikan berkelanjutan.
Generasi Muda Didorong Menjadi Penggerak Perubahan
Selain menyoroti peningkatan kompetensi tenaga kerja, Afriansyah menekankan pentingnya peran generasi muda dalam mempersiapkan Indonesia menghadapi tantangan menuju 2045. Kelompok muda dinilai memiliki potensi untuk mendorong inovasi, memperkuat integritas, serta menghasilkan gagasan yang relevan dengan perubahan sosial dan ekonomi.
Peran generasi muda tidak terbatas pada partisipasi dalam pasar kerja. Mereka juga dapat berkontribusi melalui kewirausahaan, pengembangan teknologi, kegiatan sosial, dan keterlibatan dalam perumusan gagasan pembangunan. Untuk mendukung peran tersebut, diperlukan ruang partisipasi yang terbuka serta akses terhadap pendidikan dan pengembangan keterampilan.
Afriansyah mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat secara luas. Peningkatan indikator ekonomi harus diikuti dengan perluasan kesempatan kerja, perbaikan kesejahteraan, dan terbukanya peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup.
“Kaum muda harus mengambil peran aktif sebagai penggerak perubahan, penjaga integritas, dan pencipta inovasi. Kita membutuhkan kolaborasi seluruh elemen bangsa agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka, tetapi juga menghadirkan kesejahteraan yang dirasakan secara nyata oleh rakyat,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya menempatkan generasi muda sebagai pelaku pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat kebijakan. Penguatan keterampilan, kesempatan berusaha, dan partisipasi sosial dapat menjadi bagian dari upaya mempersiapkan tenaga kerja yang mampu menghadapi tantangan ekonomi mendatang.
Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat untuk Pembangunan Inklusif
Ajakan Wamenaker kepada JARNAS.INDO mencerminkan pentingnya memperluas kerja sama antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan. Kemitraan yang efektif membutuhkan komunikasi terbuka, pembagian peran yang jelas, serta mekanisme evaluasi yang memungkinkan setiap pihak menilai hasil program secara objektif.
Di sektor ketenagakerjaan, sejumlah tantangan masih perlu menjadi perhatian, termasuk kesenjangan keterampilan, kesesuaian pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan industri, perlindungan pekerja, serta perluasan kesempatan kerja. Perubahan teknologi dan perkembangan ekonomi juga menuntut sistem pelatihan yang responsif terhadap kebutuhan tenaga kerja pada masa mendatang.
Untuk menjawab tantangan tersebut, sinergi antarpemangku kepentingan perlu diterjemahkan ke dalam kegiatan yang terukur. Pemerintah dapat memperkuat kebijakan dan layanan ketenagakerjaan, organisasi masyarakat menyampaikan aspirasi serta hasil pengawasan, sedangkan dunia usaha berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan kompetensi dan membuka peluang kerja.
Kolaborasi tersebut juga perlu memastikan bahwa kelompok masyarakat yang menghadapi hambatan dalam mengakses pelatihan dan pekerjaan memperoleh perhatian yang memadai. Dengan pendekatan yang inklusif, pembangunan ketenagakerjaan dapat diarahkan agar manfaatnya menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan menuju Indonesia Emas 2045 tidak hanya ditentukan oleh besarnya program yang dilaksanakan, tetapi juga oleh hasil yang dicapai. Peningkatan kompetensi, perluasan kesempatan kerja, perlindungan pekerja, dan perbaikan kesejahteraan menjadi ukuran penting dalam menilai efektivitas kebijakan.
Melalui kemitraan yang terbuka dan bertanggung jawab, pemerintah, JARNAS.INDO, dunia usaha, serta generasi muda diharapkan dapat memperkuat kontribusi masing-masing. Kolaborasi yang berorientasi pada hasil tersebut diharapkan mampu mendukung pembangunan nasional yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
