Teropongpost, JAKARTA – Persoalan sampah di sejumlah daerah mulai diarahkan menuju pola pengelolaan berbasis teknologi. TNI Angkatan Darat (TNI AD) bersama sejumlah pemerintah daerah menyiapkan pendekatan pengolahan yang tidak hanya bertujuan mengurangi volume sampah menuju tempat pemrosesan akhir (TPA), tetapi juga mengubah material buangan menjadi produk bernilai guna dan berpotensi menghasilkan energi.
Langkah tersebut diwujudkan melalui penandatanganan kerja sama antara TNI AD dengan Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah Kota Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor, dan Pemerintah Kota Semarang. Kesepakatan berlangsung di Aula Jati Kusumo, Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Jumat (7/8/2026), sebagai bagian dari penguatan kolaborasi lintas institusi dalam menangani persoalan sampah.
Dalam kerja sama TNI AD dengan Pemerintah Kota Bekasi, tersebut, teknologi pirolisis menjadi salah satu pendekatan yang disiapkan untuk mendukung pengelolaan sampah. Fasilitas pre-treatment dan pabrik pirolisis direncanakan dibangun di sejumlah lokasi pengolahan. Melalui proses pemanasan material pada temperatur tinggi, teknologi tersebut memungkinkan sampah diubah menjadi berbagai produk yang memiliki nilai guna, termasuk material yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi.
Keterlibatan TNI AD dalam agenda tersebut menempatkan pengelolaan sampah sebagai persoalan yang membutuhkan koordinasi lintas sektor. Masalah timbulan sampah tidak hanya berkaitan dengan kapasitas infrastruktur daerah, tetapi juga menyangkut kebutuhan teknologi, tata kelola, pembiayaan, serta perubahan pola pengolahan dari hulu hingga hilir.
Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan keterlibatan institusinya merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh unsur pemerintah berkontribusi dalam mencari solusi terhadap persoalan sampah.
“Bapak Presiden menegaskan bahwa persoalan sampah telah berada pada kondisi yang darurat dan meminta seluruh jajaran untuk ikut berperan aktif dalam mencari solusi,” ujar Maruli.
Menurut Maruli, TNI AD memiliki kesiapan untuk mendukung program pemerintah sesuai kapasitas dan sumber daya yang dimiliki. Sinergi dengan pemerintah daerah menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mempercepat pelaksanaan program sekaligus memastikan pengelolaan sampah memiliki dukungan kelembagaan di tingkat daerah.
Dari perspektif kebijakan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai tantangan pengelolaan sampah tidak hanya berada pada aspek teknologi. Menurutnya, keberadaan regulasi dan prosedur yang panjang dapat menjadi faktor yang memperlambat penerapan teknologi pengolahan sampah di lapangan.
Zulkifli menyebut sejumlah negara telah menerapkan teknologi pengolahan sampah modern sebagai bagian dari sistem pengelolaan lingkungan. Indonesia, menurutnya, perlu mempercepat penerapan teknologi yang relevan melalui sistem yang terintegrasi, sembari tetap memperhatikan ketentuan lingkungan dan prinsip keberlanjutan.
Rencana penerapan teknologi pirolisis tersebut sedikitnya diarahkan ke lima wilayah. Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Semarang termasuk kawasan yang menjadi sasaran pengembangan. Salah satu lokasi yang memperoleh perhatian adalah kawasan Bantargebang karena memiliki peran penting dalam sistem pengelolaan sampah regional.
Pengembangan fasilitas pre-treatment menjadi bagian penting sebelum material masuk ke tahapan pengolahan lebih lanjut. Tahap tersebut diperlukan untuk memastikan sampah yang diproses memiliki karakteristik yang sesuai dengan teknologi yang digunakan serta meningkatkan efisiensi proses pengolahan.
Sementara itu, teknologi pirolisis bekerja dengan memanaskan material pada kondisi tertentu sehingga komponen organik dapat mengalami perubahan menjadi produk lain. Dalam konteks pengelolaan sampah, teknologi tersebut berpotensi mengurangi material yang berakhir di TPA sekaligus menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi.
Namun, keberhasilan penerapan teknologi tidak hanya bergantung pada pembangunan fasilitas. Sistem pengelolaan sampah yang efektif tetap membutuhkan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pengawasan lingkungan, serta pengaturan tata kelola yang konsisten. Karena itu, kerja sama antarlembaga menjadi faktor penting dalam memastikan teknologi dapat berfungsi secara berkelanjutan.
Kolaborasi antara TNI AD dan pemerintah daerah juga memperlihatkan adanya perubahan pendekatan dalam melihat persoalan sampah. Sampah tidak lagi semata-mata diperlakukan sebagai residu yang harus dibuang ke TPA, tetapi mulai diposisikan sebagai material yang dapat diproses dan dimanfaatkan kembali apabila dikelola dengan teknologi yang tepat.
Model tersebut memiliki potensi untuk mengurangi tekanan terhadap kapasitas TPA, terutama di kawasan perkotaan yang menghadapi pertumbuhan timbulan sampah secara konsisten. Pada saat yang sama, pemanfaatan hasil pengolahan dapat membuka peluang ekonomi baru apabila aspek teknis, lingkungan, dan keekonomian dapat dipenuhi.
Kerja sama yang ditandatangani di Mabesad menjadi langkah awal untuk mengembangkan pola pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi. Keberhasilan implementasinya akan sangat bergantung pada konsistensi koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI AD, serta pemangku kepentingan lainnya.
Jika pembangunan fasilitas dan penerapan teknologi berjalan sesuai perencanaan, pendekatan tersebut berpotensi menjadi salah satu model pengelolaan sampah berbasis teknologi yang dapat direplikasi di daerah lain. Dengan demikian, persoalan sampah tidak hanya ditangani melalui penambahan kapasitas TPA, tetapi juga melalui upaya mengurangi timbulan sekaligus menghasilkan manfaat ekonomi dan energi secara lebih berkelanjutan.
