Teropongpost, Jakarta — PP 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) membawa konsekuensi penting bagi pelaku usaha dalam mengelola data pelanggan. Regulasi ini menegaskan bahwa pemrosesan data pribadi harus dilakukan berdasarkan prinsip, tujuan, dan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.
PP 33 Tahun 2026 menjadi instrumen penting dalam memperkuat pelindungan data pribadi di tengah semakin luasnya pemanfaatan NIK, nomor telepon, alamat, riwayat transaksi, informasi lokasi, hingga dokumen identitas dalam aktivitas bisnis. Pengelola data tidak lagi dapat memperlakukan informasi pelanggan sebagai aset bisnis yang bebas digunakan tanpa batas.
Dalam perspektif PP 33 Tahun 2026, pelindungan data pribadi juga berkaitan dengan hak subjek data dan kewajiban pengendali data. Karena itu, perubahan pendekatan dari sekadar mengumpulkan data menuju pengelolaan data secara sah, terbatas, aman, dan transparan menjadi kebutuhan penting bagi dunia usaha.
Peraturan Pemerintah tersebut ditetapkan dan diundangkan pada 16 Juli 2026. Namun, perlu diluruskan bahwa PP 33 Tahun 2026 tidak langsung berlaku pada tanggal pengundangan. Ketentuan penutupnya menetapkan peraturan tersebut mulai berlaku enam bulan sejak diundangkan. Dengan demikian, pelaku usaha memiliki periode persiapan sebelum ketentuan tersebut efektif sepenuhnya.
Perubahan paradigma yang dibawa regulasi tersebut dapat diringkas dalam satu gagasan: data pribadi bukan sekadar komoditas bisnis, melainkan informasi yang penggunaannya melekat pada hak individu. Konsekuensinya, organisasi harus mampu menjelaskan mengapa suatu data dikumpulkan, untuk kepentingan apa data digunakan, berapa lama disimpan, serta bagaimana keamanan dan hak pemilik data dijamin.
Dasar Pemrosesan Menjadi Titik Awal
Salah satu aspek mendasar dalam pengelolaan data pribadi adalah adanya dasar pemrosesan yang sah. Pengendali data harus memastikan kegiatan pemrosesan memiliki landasan yang sesuai dengan ketentuan hukum, termasuk persetujuan maupun dasar lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan.
Pendekatan tersebut membuat praktik pengumpulan data secara berlebihan menjadi semakin sulit dipertahankan. Data pelanggan seharusnya dikumpulkan sesuai kebutuhan dan tujuan pemrosesan, bukan sekadar karena perusahaan memiliki kemampuan teknis untuk menyimpannya.
Sebagai contoh, ketika sebuah koperasi memperoleh data anggota untuk keperluan administrasi pinjaman, penggunaan informasi tersebut untuk menawarkan produk lain membutuhkan dasar pemrosesan yang sesuai. Artinya, organisasi perlu membedakan antara penggunaan data untuk tujuan awal dengan pemanfaatan data untuk kepentingan tambahan.
Prinsip pembatasan tujuan atau purpose limitation menjadi relevan dalam konteks tersebut. Data yang dikumpulkan untuk satu kepentingan tidak secara otomatis dapat dialihkan untuk kepentingan lain, terutama apabila penggunaan baru tersebut tidak memiliki dasar pemrosesan yang memadai.
Keamanan Data dan Risiko Kebocoran
Tanggung jawab berikutnya berkaitan dengan keamanan. Pelaku usaha perlu membangun sistem yang mampu mencegah akses, perubahan, penggunaan, pengungkapan, atau kehilangan data pribadi secara tidak sah.
PP 33 Tahun 2026 juga mengatur kewajiban pemberitahuan apabila terjadi kegagalan pelindungan data pribadi. Pengendali data wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada subjek data dan lembaga yang berwenang paling lambat 3 x 24 jam sejak kegagalan tersebut diketahui secara pasti, patut, dan wajar. Pemberitahuan sekurang-kurangnya memuat jenis data yang terungkap, waktu dan cara terungkapnya data, serta langkah penanganan dan pemulihan.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa respons terhadap insiden tidak dapat hanya berorientasi pada upaya menutup masalah. Kecepatan identifikasi, dokumentasi, pemberitahuan, mitigasi, dan pemulihan menjadi bagian dari tata kelola pelindungan data.
Hak Pemilik Data Harus Dihormati
Penguatan posisi subjek data juga menjadi bagian penting dalam PP 33 Tahun 2026. Pemilik data memiliki sejumlah hak yang harus difasilitasi oleh pengendali data, termasuk memperoleh akses dan salinan data, melakukan pembaruan atau perbaikan, serta dalam kondisi tertentu meminta penghapusan atau pemusnahan data.
Regulasi tersebut bahkan menetapkan batas waktu tertentu untuk pemenuhan sejumlah hak. Misalnya, pengendali data wajib memberikan akses kepada subjek data paling lambat 3 x 24 jam sejak permintaan diterima. Untuk permintaan perbaikan data, pengendali juga memiliki kewajiban melakukan pembaruan atau perbaikan paling lambat 3 x 24 jam setelah permintaan diterima.
Ketentuan tersebut mengubah cara organisasi memandang layanan pelanggan. Mekanisme pengaduan dan permintaan terkait data pribadi tidak lagi semata-mata menjadi fungsi administratif, melainkan bagian dari sistem kepatuhan yang harus memiliki prosedur dan penanggung jawab yang jelas.
UMKM Juga Perlu Bersiap
Anggapan bahwa pelindungan data hanya menjadi persoalan perusahaan teknologi besar juga perlu ditinggalkan. UMKM, koperasi, platform perdagangan daring, lembaga keuangan, hingga organisasi yang mengelola data individu perlu memperhatikan kewajiban sesuai kedudukan dan aktivitas pemrosesan datanya.
Bagi pelaku usaha kecil, tantangannya memang berbeda dengan perusahaan berskala besar. Namun, prinsip dasarnya tetap sama: mengetahui data apa yang dikumpulkan, menentukan tujuan pemrosesan, membatasi akses, menjaga keamanan, serta menyediakan mekanisme untuk memenuhi hak subjek data.
Karena itu, kepatuhan tidak semestinya dipahami hanya sebagai ancaman sanksi. Pelindungan data dapat menjadi bagian dari strategi membangun kepercayaan pelanggan. Ketika masyarakat semakin sadar terhadap risiko penyalahgunaan informasi pribadi, kemampuan perusahaan menjaga data dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi reputasi bisnis.
Kepatuhan Dapat Menjadi Keunggulan Bisnis
Dalam ekonomi digital, kepercayaan merupakan modal yang tidak mudah dibangun tetapi dapat hilang dalam waktu singkat ketika terjadi penyalahgunaan atau kebocoran data. Perusahaan yang mampu menunjukkan tata kelola data yang baik memiliki peluang lebih besar untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan.
Karena itu, pesan bahwa “Data Anda Aman Bersama Kami. Kami Patuh UU 27/2022 & PP 33/2026” dapat ditempatkan bukan sekadar sebagai slogan pemasaran, melainkan sebagai komitmen yang harus dibuktikan melalui sistem dan prosedur nyata.
Pendekatan tersebut sejalan dengan gagasan bahwa pelindungan data perlu dibangun sejak tahap perancangan proses bisnis dan sistem teknologi, bukan baru dilakukan setelah terjadi insiden. Dengan kata lain, keamanan dan privasi perlu menjadi bagian dari desain tata kelola perusahaan.
Menyiapkan Sistem Sebelum Regulasi Berlaku
Masa persiapan sebelum PP 33 Tahun 2026 berlaku sepenuhnya dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk melakukan pemetaan data. Langkah awal dapat dilakukan dengan mengidentifikasi jenis data yang dikumpulkan, sumber data, tujuan pemrosesan, pihak yang memiliki akses, lokasi penyimpanan, serta jangka waktu penyimpanan.
Selanjutnya, perusahaan perlu mengevaluasi apakah seluruh pemrosesan memiliki dasar hukum yang tepat. Kebijakan privasi, formulir persetujuan, perjanjian dengan pihak ketiga, prosedur penanganan insiden, serta mekanisme pemenuhan hak subjek data juga perlu disesuaikan.
Bagi usaha dengan keterbatasan sumber daya, pendekatan bertahap dapat menjadi pilihan. Prioritas dapat diberikan pada data yang memiliki tingkat risiko tinggi, sistem yang paling banyak menyimpan informasi pelanggan, serta proses bisnis yang melibatkan pertukaran data dengan pihak eksternal.
Data Pribadi dan Keberlanjutan Ekonomi Digital
Pada akhirnya, PP 33 Tahun 2026 tidak hanya berbicara mengenai kewajiban administratif. Regulasi ini menempatkan tata kelola data sebagai bagian dari hubungan antara pelaku usaha dan masyarakat dalam ekonomi digital.
Data memang menjadi sumber daya penting bagi kegiatan ekonomi modern. Namun, nilai ekonomi tersebut tidak menghilangkan hak individu atas informasi pribadinya. Justru semakin besar ketergantungan bisnis terhadap data, semakin besar pula kebutuhan terhadap mekanisme pelindungan yang dapat dipercaya.
Dengan kerangka tersebut, data pribadi lebih tepat dipandang sebagai amanah yang dipercayakan kepada organisasi, bukan sebagai aset yang dapat dimanfaatkan tanpa batas. Pelaku usaha yang mampu menjaga amanah tersebut tidak hanya mengurangi risiko hukum, tetapi juga memperkuat fondasi kepercayaan yang menjadi prasyarat keberlanjutan bisnis.
Catatan penting: naskah sumber menyebut PP 33 Tahun 2026 telah “berlaku efektif”. Berdasarkan teks PP yang tersedia, regulasi itu ditetapkan dan diundangkan pada 16 Juli 2026 dan mulai berlaku enam bulan sejak diundangkan, sehingga bagian tersebut saya koreksi agar tidak menghasilkan informasi hukum yang menyesatkan.
Oleh: Agus Santoso – Mantan Wakil Kepala PPATK
