Pengawasan Kewenangan Negara dalam UU Perampasan Aset dan Penyadapan Harus Menjamin Perlindungan Hak Warga

Pengawasan Kewenangan Negara dalam UU Perampasan Aset dan Penyadapan Harus Menjamin Perlindungan Hak Warga

Penulis: Dr. H. Adi Warman, S.H., M.H., MBA
Ahli Hukum, Pengamat Politik, Hukum dan Keamanan, serta Ketua Umum DPN GN-PK.

JAKARTA – Pengawasan kewenangan negara menjadi isu mendasar di tengah pembahasan dua instrumen hukum yang berkaitan langsung dengan privasi dan kepemilikan masyarakat. Pada 19 November 2026, DPR menyetujui pengesahan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Sementara itu, tiga hari sebelumnya, Komisi III DPR mendalami RUU Penyadapan bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri.

Kedua agenda legislasi tersebut memperlihatkan semakin besarnya perhatian negara terhadap penguatan instrumen penegakan hukum. Namun, pengawasan kewenangan negara harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembentukan maupun pelaksanaan kedua regulasi tersebut. Efektivitas pemberantasan kejahatan tidak boleh dicapai dengan mengabaikan kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan mekanisme pertanggungjawaban aparat.

Dalam perspektif hukum tata negara, pengawasan kewenangan negara diperlukan agar kekuasaan untuk menyadap komunikasi maupun merampas aset tidak berkembang menjadi tindakan yang sewenang-wenang. Negara memang membutuhkan instrumen yang memadai untuk mengungkap tindak pidana dan memulihkan kerugian, tetapi setiap penggunaan kewenangan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, serta mekanisme pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Read More

Dua agenda tersebut berada dalam tahapan legislasi yang berbeda. Persetujuan DPR terhadap RUU Perampasan Aset membawa perhatian pada kesiapan implementasi, sedangkan pembahasan RUU Penyadapan masih memberikan ruang bagi penyempurnaan rumusan kewenangan dan pengawasannya. Perbedaan tahapan itu tidak mengubah prinsip dasarnya: kekuasaan negara harus berjalan dalam batas konstitusi.

Dalam konteks perampasan aset, orientasi kebijakan tidak semestinya hanya diarahkan pada penguasaan harta yang diduga berkaitan dengan tindak pidana. Kepentingan korban dan pihak yang berhak atas pemulihan juga harus menjadi pertimbangan utama. Aset yang berhasil dipulihkan perlu dikelola secara transparan agar manfaatnya benar-benar sampai kepada pihak yang mengalami kerugian.

Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture atau perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku juga memerlukan pemahaman yang tepat. Berdasarkan laporan pembahasan DPR, mekanisme tersebut tetap mencakup permohonan, persidangan, dan putusan pengadilan. Dengan demikian, tidak adanya vonis pidana terhadap seseorang bukan berarti proses perampasan aset berlangsung tanpa pemeriksaan yudisial.

Hubungan antara aset dan tindak pidana harus dapat dibuktikan melalui proses yang sah. Pihak yang berkepentingan perlu memperoleh kesempatan untuk menjelaskan asal-usul kepemilikan, menyampaikan bukti, serta mengajukan keberatan. Selain itu, tindakan pemblokiran atau penyitaan sementara harus dibedakan secara tegas dari perampasan aset berdasarkan putusan pengadilan karena keduanya memiliki fungsi dan konsekuensi hukum yang berbeda.

Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik juga tidak boleh diabaikan. Pembeli atau pemilik aset yang memperoleh haknya secara sah harus mempunyai kesempatan untuk membuktikan dasar kepemilikannya. Hubungan keluarga, kedekatan sosial, maupun keterkaitan bisnis dengan seseorang yang sedang diperiksa tidak dapat secara otomatis dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa suatu aset merupakan hasil tindak pidana.

Tanggung jawab negara tidak berhenti setelah aset berhasil dikuasai. Pengelolaan barang sitaan dan rampasan harus dilakukan dengan sistem pencatatan yang akuntabel, menjaga nilai ekonominya, serta memungkinkan publik mengetahui pertanggungjawaban pengelolaannya sesuai ketentuan. Pengawasan diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan, konflik kepentingan, maupun penurunan nilai aset yang seharusnya dapat dihindari.

Persoalan perlindungan hak juga muncul dalam pembahasan RUU Penyadapan. Penyadapan dapat menjadi instrumen penting untuk memperoleh informasi dalam proses penegakan hukum, tetapi tindakan tersebut menyentuh ruang privat seseorang. Rekaman komunikasi bahkan dapat memuat percakapan keluarga, hubungan pekerjaan, atau informasi pribadi lain yang tidak mempunyai relevansi dengan perkara yang sedang ditangani.

Karena itu, pengaturan penyadapan perlu menetapkan secara terperinci tujuan, dasar hukum, pihak yang berwenang memberikan izin, serta batas waktu pelaksanaan. Setiap perpanjangan harus didasarkan pada alasan yang dapat diuji. Apabila terdapat mekanisme penyadapan dalam keadaan mendesak, persyaratan dan prosedur pemeriksaan setelah tindakan dilakukan juga harus dirumuskan secara jelas.

Pengawasan terhadap penyadapan harus mencakup seluruh siklus pengelolaan informasi, mulai dari akses, perekaman, penggunaan, penyimpanan, hingga pemusnahan data. Setiap tindakan perlu memiliki jejak administrasi yang dapat diaudit. Informasi pribadi yang tidak relevan dengan kepentingan penegakan hukum harus memperoleh perlindungan agar tidak disalahgunakan atau disebarluaskan.

Dalam pernyataan yang dipublikasikan DPR pada 18 November, anggota Komisi III DPR I Wayan Sudirta, dalam agenda pada 17 November, mengusulkan pembentukan pengawas independen di luar institusi penyadap. Gagasan tersebut penting untuk dipertimbangkan, terutama apabila lembaga pengawas diberikan kewenangan yang memadai untuk memeriksa prosedur, mengakses catatan pelaksanaan, dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran.

Independensi pengawasan tidak berarti seluruh informasi operasi penegakan hukum harus dibuka kepada publik. Kerahasiaan dalam operasi yang sah tetap dapat dijaga melalui pembatasan akses. Namun, kerahasiaan tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup pemeriksaan terhadap penyimpangan. Pengawasan yang efektif justru harus mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan operasional dan kewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan kewenangan.

Landasan konstitusional bagi perlindungan tersebut terdapat dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, dan rasa aman. Sementara itu, Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menjamin hak milik pribadi dan menegaskan bahwa hak tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pembatasan hak konstitusional juga harus memperhatikan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut mengatur bahwa pembatasan hak dan kebebasan dapat dilakukan melalui undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan terhadap hak orang lain, sekaligus memenuhi tuntutan yang adil berdasarkan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Artinya, tindakan negara harus memiliki tujuan yang sah dan tidak melampaui kebutuhan yang hendak dicapai.

Kedua instrumen hukum tersebut juga harus diterapkan dengan memperhatikan perbedaan karakteristik objek dan pembuktiannya. Informasi hasil penyadapan perlu diuji keabsahan, relevansi, dan cara perolehannya. Demikian pula, aset yang hendak dirampas harus memiliki hubungan yang dapat dibuktikan dengan tindak pidana. Keberadaan rekaman komunikasi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh kekayaan seseorang berasal dari kejahatan.

Prinsip persamaan di hadapan hukum juga harus menjadi pedoman dalam penerapannya. Jabatan, kekuasaan, dan kedekatan dengan pejabat tidak boleh menjadi pelindung dari pemeriksaan hukum yang sah. Sebaliknya, perbedaan pandangan politik atau hubungan personal dengan pihak tertentu juga tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan penyadapan maupun perampasan aset secara diskriminatif.

Pemerintah dan DPR perlu memastikan bahwa implementasi kedua instrumen tersebut didukung oleh aturan teknis, kesiapan sumber daya manusia, anggaran, dan sistem pengawasan yang memadai. Pengadilan harus memiliki kapasitas untuk menguji tindakan serta bukti yang diajukan, sementara masyarakat membutuhkan saluran pengaduan yang efektif apabila haknya dilanggar.

Konsekuensi dari kesalahan penggunaan kewenangan negara juga harus diatur secara jelas. Kebocoran rekaman dapat mengganggu kehidupan pribadi dan merusak reputasi seseorang. Sementara itu, pemblokiran atau penyitaan aset yang tidak tepat dapat menghambat kegiatan usaha, mengganggu sumber penghidupan, bahkan berdampak terhadap keluarga yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Oleh sebab itu, penghentian tindakan yang tidak sah, pemulihan hak, dan pertanggungjawaban atas pelanggaran harus menjadi bagian dari sistem hukum.

Keberhasilan kedua regulasi tidak cukup diukur dari banyaknya informasi yang diperoleh melalui penyadapan atau besarnya nilai aset yang berhasil dirampas. Ukuran yang lebih mendasar adalah ketepatan tindakan, efektivitas pengungkapan kejahatan, keberhasilan pemulihan kerugian, perlindungan terhadap pihak yang tidak bersalah, serta kemampuan negara mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Pada akhirnya, percakapan pribadi dan kepemilikan harta merupakan bagian dari kehidupan warga negara yang dilindungi konstitusi. Negara berhak bertindak tegas terhadap kejahatan, tetapi ketegasan itu harus disertai prosedur yang adil, pengawasan independen, dan pertanggungjawaban yang nyata. Kekuasaan yang dapat diuji bukanlah kelemahan negara, melainkan fondasi bagi penegakan hukum yang dipercaya masyarakat.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.