Teropongpost, Padang – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) merupakan instrumen strategis pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, produktif, dan mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Menurutnya, transformasi pasar kerja yang berlangsung semakin cepat menuntut tenaga kerja memiliki keterampilan yang relevan agar mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan dinamika industri.
Penegasan tersebut disampaikan Afriansyah Noor saat membuka Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Batch 3 Tahun 2026 di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang, Sumatera Barat, Jumat (24/7/2026). Program ini diikuti 982 peserta yang berasal dari BPVP Padang, Satuan Pelayanan (Satpel) Jambi dan Sawahlunto, serta sejumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) binaan di wilayah Sumatera Barat dan Jambi.
Dalam kesempatan itu, Wamenaker menekankan bahwa Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) tidak hanya berorientasi pada peningkatan kemampuan teknis, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam membangun SDM yang memiliki daya saing tinggi serta selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas angkatan kerja nasional di tengah perubahan struktur ekonomi.
“Pelatihan vokasi bukan sekadar memberikan keterampilan, tetapi menjadi investasi untuk menyiapkan SDM yang siap bekerja, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha maupun dunia industri,” ujar Afriansyah.
Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2026 Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan sebanyak 300.000 peserta mengikuti berbagai program Pelatihan Vokasi Nasional di seluruh Indonesia. Target tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap pelatihan berbasis kompetensi sekaligus memperkuat keterkaitan antara lembaga pelatihan dengan kebutuhan sektor industri.
Menurut Afriansyah, peningkatan kualitas tenaga kerja tidak hanya ditujukan bagi pencari kerja baru, tetapi juga menyasar pekerja yang terdampak perubahan kondisi ekonomi, termasuk mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Oleh karena itu, Kemnaker terus mengembangkan program reskilling dan upskilling agar peserta memperoleh kompetensi baru yang relevan dengan perkembangan pasar kerja.
“Kami ingin memastikan masyarakat yang terdampak perubahan ekonomi tetap memiliki kesempatan meningkatkan kompetensinya. Dengan keterampilan baru, mereka memiliki peluang untuk kembali bekerja atau membangun usaha sendiri,” kata Afriansyah.
Lebih lanjut, Wamenaker menilai bahwa efektivitas pelatihan vokasi akan semakin tinggi apabila disusun berdasarkan karakteristik ekonomi dan potensi unggulan di masing-masing daerah. Di Sumatera Barat, misalnya, pengembangan kompetensi diarahkan pada sektor jasa, perdagangan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah.
Ia juga mendorong BPVP Padang untuk memperkuat kemitraan dengan dunia usaha, dunia industri, serta pelaku UMKM. Sinergi tersebut dinilai penting agar kurikulum pelatihan selalu mengikuti perkembangan kebutuhan industri sekaligus meningkatkan peluang penyerapan lulusan ke dunia kerja.
Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, lembaga pelatihan, dan sektor industri diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya siap bekerja, tetapi juga memiliki kapasitas untuk menciptakan lapangan kerja baru melalui kewirausahaan. Dengan demikian, pelatihan vokasi dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Pada penyelenggaraan PVN Batch 3 di BPVP Padang, sebanyak 85 peserta mengikuti enam program pelatihan, yaitu barista, pengolahan makanan komersial, housekeeping, penggambaran modern 3D CAD, pengelasan Fillet Welder FCAW (Flux-Cored Arc Welding), serta tata rias pengantin. Seluruh program dirancang berbasis kompetensi dengan mengacu pada kebutuhan riil dunia kerja.
Selain itu, mulai 27 Juli 2026, BPVP Padang akan membuka lima program pelatihan tambahan yang meliputi pembuatan pakaian, petugas K3 konstruksi tingkat 1, petugas K3 konstruksi tingkat 2, perawatan dan perbaikan AC rumah tangga, serta juru ukur. Penambahan program tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas pilihan kompetensi sesuai permintaan pasar tenaga kerja.
Menutup sambutannya, Afriansyah Noor mengajak masyarakat untuk memperluas perspektif mengenai peluang karier. Menurutnya, keberhasilan di dunia kerja tidak hanya ditentukan oleh pilihan menjadi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga terbuka melalui sektor swasta maupun kewirausahaan yang didukung kompetensi dan keterampilan yang memadai.
“Jangan terpaku hanya pada satu pilihan karier. Yang terpenting adalah memiliki keterampilan sehingga peluang bekerja maupun berwirausaha semakin terbuka,” tuturnya.
