Teropongpost, Jakarta — Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan sikap institusinya terhadap kelompok yang disebut sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dalam konteks keamanan, Agus menyatakan kelompok separatis tidak boleh dibiarkan berkembang di wilayah Indonesia dan perlu ditangani melalui langkah keamanan. Pernyataan tersebut disampaikan saat ia menghadiri Festival Band Tahun 2026 dalam rangkaian HUT ke-81 TNI di Lapangan Aldiron, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (27/9/2026). Pernyataan serupa juga dilaporkan sejumlah media nasional.
Sikap Panglima TNI terhadap OPM tersebut disampaikan ketika Agus ditanya mengenai kelompok yang memprotes tindakan TNI di Papua. Ia menyebut OPM sebagai kelompok separatis dan menegaskan bahwa keberadaan gerakan separatis tidak dapat dibiarkan. “OPM ini kan separatis, ya harus ditumpaslah. Tidak boleh ada separatis di negara kita.”
Namun, pernyataan Panglima TNI mengenai OPM itu juga disertai penekanan bahwa persoalan Papua tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan militer. Agus menyebut diperlukan kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, kementerian, lembaga terkait, serta unsur masyarakat untuk menangani persoalan keamanan sekaligus pembangunan di Papua.
Agus menjelaskan bahwa apabila seluruh persoalan Papua dibebankan kepada TNI, orientasi penanganannya berpotensi lebih dominan pada aspek keamanan. Karena itu, ia menilai penyelesaian persoalan Papua perlu ditempatkan dalam kerangka lintas sektor agar persoalan pembangunan, pelayanan publik, kesejahteraan, dan keamanan dapat ditangani secara bersamaan.
“Saya udah bilang awal dulu ya bahwa penyelesaian Papua itu harus kolaborasi, tidak hanya TNI. Kalau konotasinya hanya TNI nanti kekerasan,” kata Agus.
Pandangan tersebut memperlihatkan adanya dua pendekatan yang berjalan secara bersamaan dalam kebijakan TNI di Papua. Di satu sisi, operasi keamanan diarahkan untuk menghadapi kelompok bersenjata yang oleh TNI dikategorikan sebagai bagian dari OPM. Di sisi lain, pendekatan teritorial digunakan untuk mendukung aktivitas sosial dan pembangunan masyarakat.
Agus menyebut prajurit TNI juga menjalankan berbagai kegiatan teritorial di sejumlah wilayah Papua. Kegiatan tersebut, menurut dia, antara lain pembangunan gereja, penyediaan sarana air bersih melalui pengeboran, perbaikan sekolah, serta pelayanan kesehatan. Prajurit juga disebut ditempatkan untuk membantu kegiatan pendidikan di daerah terpencil.
“Bahkan prajurit saya ada yang mengajar, mengajar di daerah-daerah terpencil,” ujarnya.
Pendekatan teritorial tersebut, menurut Agus, ditempatkan sebagai bagian dari upaya membantu pemerintah mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kehadiran TNI di Papua tidak hanya diposisikan dalam konteks operasi keamanan, tetapi juga mencakup kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Jadi kita ke sana membantu percepatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di sana, mempercepat pembangunan,” kata Agus.
Dinamika keamanan Papua sendiri masih berlangsung di sejumlah wilayah. Pada Jumat (25/9/2026), Koops TNI Habema menyebut empat anggota kelompok yang diduga berafiliasi dengan OPM Kodap VIII/Intan Jaya tewas dalam kontak senjata di Kampung Balamai Atas, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Kelompok tersebut, menurut keterangan Koops TNI Habema, diduga dipimpin Daniel Aibon Kogoya.
Keterangan Koops TNI Habema menyebut kontak senjata terjadi ketika personel TNI melakukan penelusuran terhadap keberadaan kelompok bersenjata di sekitar Kampung Balamai Atas. TNI menyatakan tindakan tersebut dilakukan dalam rangka pengamanan wilayah dan perlindungan masyarakat. Dari lokasi kejadian, aparat juga melaporkan pengamanan sejumlah barang, termasuk senjata api dan amunisi.
Pada perkembangan berbeda, empat orang yang oleh Koops TNI Habema disebut sebagai anggota kelompok bersenjata OPM di Puncak Jaya menyerahkan empat pucuk senjata dalam rangkaian kegiatan reintegrasi pada Sabtu (26/9/2026). Mereka disebut memilih meninggalkan kekerasan dan kembali menjalani kehidupan bersama keluarga serta masyarakat.
Klaim mengenai identitas keempat orang tersebut juga mendapat bantahan dari pihak yang mengatasnamakan Komnas TPNPB. Pihak tersebut menyatakan keempat orang yang menyerahkan senjata bukan anggota TPNPB. Perbedaan keterangan tersebut menunjukkan bahwa informasi mengenai identitas dan afiliasi kelompok bersenjata perlu ditempatkan sesuai sumber yang menyampaikannya.
Dua perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa penanganan persoalan Papua berlangsung melalui beberapa instrumen, mulai dari operasi keamanan hingga proses reintegrasi terhadap individu yang memilih meninggalkan kekerasan. Masing-masing pendekatan memiliki konteks dan mekanisme berbeda sehingga tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya instrumen penyelesaian persoalan Papua.
Dalam perspektif yang disampaikan Agus, pembangunan menjadi bagian penting dari upaya menciptakan kondisi sosial yang lebih stabil. Kegiatan pelayanan kesehatan, penyediaan air bersih, pendidikan, serta perbaikan fasilitas publik ditempatkan sebagai bagian dari dukungan TNI terhadap program pembangunan pemerintah di wilayah yang memiliki tantangan geografis dan keamanan.
Agus sebelumnya juga menekankan perlunya kolaborasi dalam menangani Papua. Luas wilayah dan kondisi geografis Papua membuat persoalan keamanan dan pembangunan membutuhkan koordinasi antarlembaga. Karena itu, pembagian peran antara TNI, pemerintah daerah, kementerian, lembaga negara, dan unsur masyarakat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.
Dengan demikian, posisi TNI yang disampaikan Panglima Agus memuat dua dimensi utama. Penindakan terhadap kelompok yang dikategorikan sebagai separatis tetap ditempatkan dalam kerangka tugas keamanan, sedangkan pembangunan dan pendekatan teritorial diarahkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
Bagi TNI, operasi keamanan tetap merupakan bagian dari pelaksanaan tugas menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Pada saat yang sama, pernyataan Agus menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan Papua menurut perspektif institusi tersebut tidak diarahkan hanya pada penggunaan kekuatan, melainkan juga membutuhkan pembangunan, pelayanan publik, pendekatan teritorial, serta keterlibatan berbagai unsur pemerintahan.
