Teropongpost, JAKARTA – Kasus korupsi Coca Codo Sinclair yang menyeret mantan Presiden Ekuador Lenín Moreno berakhir dengan putusan pengadilan. Moreno dinyatakan bersalah sebagai pelaku utama tindak pidana suap dan dijatuhi hukuman lima tahun penjara terkait perkara yang berhubungan dengan proyek pembangkit listrik tenaga air terbesar di Ekuador tersebut.
Putusan dalam kasus korupsi Coca Codo Sinclair itu dibacakan Tribunal Pengadilan Nasional Ekuador di Quito pada Jumat, 28 Agustus 2026. Selain hukuman penjara, Moreno yang kini berusia 73 tahun juga dikenai larangan permanen untuk menduduki jabatan publik.
Perkara korupsi Coca Codo Sinclair berkaitan dengan proyek pembangkit listrik yang dikerjakan perusahaan asal China, Sinohydro, dan mulai beroperasi pada 2016. Dalam proses penyidikan, aparat penegak hukum menemukan dugaan skema pembayaran suap yang dikaitkan dengan proyek strategis tersebut.
Kejaksaan Agung Ekuador menyebut Sinohydro diduga mengalirkan pembayaran sekitar US$76,1 juta sepanjang 2009 hingga 2018. Dana tersebut diduga disamarkan melalui sejumlah kontrak konsultasi fiktif sebelum dialihkan melalui rekening di luar negeri, perusahaan cangkang, serta yurisdiksi yang dikenal sebagai pusat suaka pajak.
Jaksa dalam perkara tersebut menyatakan keluarga Moreno menerima lebih dari US$1 juta ketika Moreno menjabat Wakil Presiden Ekuador pada periode 2007–2013. Pengadilan kemudian menilai Moreno memanfaatkan pengaruh yang dimilikinya sebagai pejabat untuk membantu proses yang berkaitan dengan proyek Coca Codo Sinclair.
Hakim Manuel Cabrera menyatakan perbuatan Moreno memenuhi unsur tindak pidana suap sebagaimana didakwakan jaksa. Putusan tersebut menempatkan keterlibatan pejabat publik sebagai salah satu aspek penting dalam perkara yang berkembang selama proses penyidikan.
Tidak hanya Moreno, pengadilan juga menyatakan istrinya, Rocío González, putrinya Irina Moreno, dua saudara laki-laki, serta saudara iparnya bersalah. Masing-masing anggota keluarga tersebut dijatuhi hukuman dua tahun enam bulan penjara.
Selain keluarga Moreno, mantan Duta Besar China untuk Quito, Cai Runguo, turut dinyatakan bersalah. Ia dijatuhi hukuman lima tahun penjara dalam perkara yang berkaitan dengan skema korupsi tersebut.
Penyelidikan perkara yang dikenal sebagai kasus Sinohydro itu dimulai pada Maret 2023. Penyidikan selanjutnya berkembang dengan menelusuri dugaan aliran dana serta hubungan antara keluarga Moreno, pengusaha lokal, dan sejumlah mitra bisnis asal China.
Coca Codo Sinclair merupakan proyek energi strategis sekaligus pembangkit listrik tenaga air terbesar di Ekuador. Keberadaan fasilitas tersebut memiliki posisi penting dalam sistem energi nasional karena dirancang untuk mendukung kebutuhan listrik negara tersebut.
Namun, perjalanan pembangkit tersebut tidak sepenuhnya berlangsung tanpa persoalan. Sejak mulai beroperasi, Coca Codo Sinclair menghadapi sejumlah masalah teknis dan kritik yang berkaitan dengan kondisi infrastrukturnya.
Kondisi tersebut membuat proyek bernilai strategis itu tidak hanya menjadi perhatian dari sisi penyediaan energi, tetapi juga dari aspek tata kelola, pengawasan proyek, dan pertanggungjawaban para pihak yang terlibat di dalamnya.
Dalam konteks pemberantasan korupsi, proyek infrastruktur berskala besar memiliki tingkat kerentanan tersendiri. Nilai kontrak yang besar, kompleksitas hubungan bisnis, serta keterlibatan berbagai pihak dapat menciptakan ruang bagi praktik penyalahgunaan kewenangan apabila mekanisme pengawasan tidak berjalan secara efektif.
Moreno tetap membantah tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia menyatakan tidak pernah menandatangani ataupun mengawasi kontrak proyek Coca Codo Sinclair dan meminta penyidik memeriksa pihak-pihak yang menurutnya memiliki kewenangan terhadap proses kontrak tersebut.
Pembelaan itu tidak mengubah putusan Tribunal Pengadilan Nasional Ekuador. Moreno, yang pernah menjabat Wakil Presiden Ekuador pada 2007–2013 dan Presiden Ekuador pada 2017–2021, kembali dari Paraguay ke Ekuador untuk menghadapi proses persidangan.
Putusan terhadap Moreno sekaligus memperlihatkan bagaimana perkara korupsi yang berawal dari proyek infrastruktur dapat berkembang menjadi penyidikan lintas pihak dan lintas yurisdiksi. Dugaan penggunaan perusahaan cangkang, rekening luar negeri, serta hubungan bisnis internasional menjadi bagian dari kompleksitas perkara.
Kasus Coca Codo Sinclair menunjukkan bahwa pengelolaan proyek infrastruktur strategis membutuhkan sistem pengawasan yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pembangunan. Integritas proses pengadaan, transparansi kontrak, pengawasan terhadap aliran dana, serta akuntabilitas pejabat menjadi faktor yang menentukan.
Perkara tersebut juga memperlihatkan pentingnya pemisahan antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi dalam pengelolaan proyek negara. Ketika kewenangan publik diduga digunakan untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, persoalannya tidak lagi terbatas pada hubungan bisnis, tetapi masuk ke ranah pertanggungjawaban hukum.
Vonis terhadap Moreno menjadi perkembangan penting dalam penanganan perkara Sinohydro sekaligus memberikan gambaran mengenai risiko hukum yang dapat muncul dari proyek infrastruktur strategis. Perkara tersebut melibatkan pejabat publik, anggota keluarga, pelaku usaha, serta mitra bisnis lintas negara.
Pada akhirnya, kasus korupsi Coca Codo Sinclair menegaskan bahwa keberhasilan sebuah proyek energi tidak hanya diukur dari kapasitas pembangkit atau nilai investasinya. Tata kelola yang transparan, mekanisme pengawasan yang independen, dan pertanggungjawaban hukum merupakan bagian yang sama pentingnya untuk memastikan proyek strategis benar-benar memberikan manfaat bagi kepentingan publik.
