Teropongpost, PARIS — Demonstrasi menentang kenaikan biaya hidup di Prancis pada Sabtu (17/10/2026) meluas menjadi kerusuhan di sejumlah kota. Bentrokan antara demonstran dan polisi, penjarahan pusat perbelanjaan, pembakaran kendaraan, serta kebakaran bangunan publik mewarnai aksi nasional yang dipicu keresahan ekonomi dan ketidakpuasan terhadap pelayanan publik.
Aksi demonstrasi biaya hidup di Prancis tersebut melibatkan berbagai kelompok, termasuk pendukung gerakan Rompi Kuning (Yellow Vest), mahasiswa, dan serikat pekerja. Tuntutan massa mencakup persoalan kenaikan harga bahan bakar, tekanan ekonomi rumah tangga, ketimpangan sosial, upah, serta kondisi pendidikan dan layanan publik.
Besarnya mobilisasi massa terlihat dari perbedaan estimasi jumlah peserta. Menurut laporan Agence France-Presse (AFP), Kementerian Dalam Negeri Prancis memperkirakan sekitar 550.000 orang mengikuti demonstrasi, sedangkan serikat pekerja CGT menyebut jumlahnya mencapai sekitar 800.000 orang. Angka tersebut merupakan perkiraan dari dua pihak berbeda, bukan penghitungan tunggal yang disepakati.
Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu mengecam kekerasan yang terjadi selama aksi. Dalam laporan AFP pada Sabtu malam, ia menyatakan bahwa 1.200 orang telah ditangkap dan 150 polisi mengalami luka-luka. Perkembangan situasi setelah laporan tersebut menunjukkan bahwa jumlah penangkapan masih dapat berubah seiring berlanjutnya penanganan aparat.
Tekanan Ekonomi dan Ketimpangan Memicu Mobilisasi Massa
Gelombang demonstrasi terbaru kembali menghidupkan semangat gerakan Rompi Kuning yang mencuat pada 2018. Gerakan tersebut sebelumnya dikenal luas melalui penolakan terhadap rencana kenaikan pajak bahan bakar, sebelum berkembang menjadi simbol ketidakpuasan terhadap kebijakan ekonomi dan kesenjangan sosial.
Dalam aksi kali ini, tuntutan demonstran melampaui persoalan harga energi. Peserta menyuarakan keresahan mengenai daya beli, pendapatan pekerja, kualitas pendidikan, pelayanan publik, serta kebijakan pemerintahan Presiden Emmanuel Macron.
Di Paris, massa bergerak melewati sejumlah kawasan kota sambil menyampaikan tuntutan politik dan ekonomi. Sebagian demonstran menyerukan perubahan pemerintahan, sedangkan kelompok lainnya menyoroti kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah tekanan biaya hidup.
Seorang guru bernama Regine Monfroid, yang diwawancarai AFP di Strasbourg, mengeluhkan semakin beratnya kondisi pekerja dalam menghadapi kenaikan biaya hidup. Sementara itu, pelajar berusia 18 tahun, Kamil Alahyan, menyampaikan bahwa persoalan politik dan ketimpangan kekayaan turut mendorong keputusannya untuk ikut berdemonstrasi.
Di sejumlah lokasi, demonstran juga menggunakan simbol yang merujuk pada Revolusi Prancis 1789. Di Marseille, sebagian massa dilaporkan menerobos masuk ke balai kota, sementara di La Rochelle terlihat spanduk bertuliskan “Revolusi atau kematian”.
Meski demikian, tindakan kekerasan yang terjadi di sejumlah titik perlu dibedakan dari keseluruhan demonstrasi. Mobilisasi tersebut melibatkan kelompok dengan latar belakang dan tuntutan beragam, sehingga penjarahan maupun perusakan yang dilakukan sebagian orang tidak dengan sendirinya mewakili seluruh peserta aksi.
Bentrokan dengan Polisi dan Penangkapan Massal
Ketegangan meningkat ketika sebagian demonstran terlibat bentrokan dengan aparat keamanan. Polisi dilaporkan menggunakan gas air mata dan meriam air untuk mengendalikan situasi, terutama ketika sejumlah orang melemparkan benda ke arah petugas dan menyalakan kembang api.
Lecornu menggambarkan kekerasan yang terjadi sebagai tindakan dengan intensitas ekstrem. Data yang disampaikannya pada Sabtu malam menyebut 1.200 orang ditangkap dan 150 polisi terluka. Namun, laporan lanjutan pada Minggu menunjukkan bahwa jumlah penangkapan meningkat menjadi lebih dari 1.800 orang, sehingga angka awal tersebut perlu dipahami sesuai waktu pelaporannya.
Insiden serius juga dilaporkan di Saint-Étienne. Seorang demonstran berusia 17 tahun kehilangan tangan kanannya setelah insiden yang melibatkan granat pengendali massa. Peristiwa tersebut kembali memunculkan perhatian terhadap penggunaan peralatan pengendalian massa serta perlunya pemeriksaan atas keadaan yang menyebabkan cedera tersebut.
Skala demonstrasi, penyebaran kerusuhan, dan banyaknya lokasi yang terdampak menambah beban pengamanan bagi aparat. Di sisi lain, penanganan demonstrasi tetap menghadirkan tuntutan untuk menjaga keselamatan masyarakat, melindungi hak warga dalam menyampaikan pendapat secara damai, dan menindak pelanggaran hukum secara proporsional.
Penjarahan Toko dan Kebakaran Bangunan Publik
Kerusakan dilaporkan terjadi di sejumlah kota, termasuk Paris, Marseille, Nice, Nantes, Bordeaux, Limoges, Lille, Toulouse, Strasbourg, dan Lyon. Toko serta fasilitas umum menjadi sasaran perusakan dan penjarahan ketika demonstrasi berubah menjadi bentrokan di sejumlah wilayah.
Sasaran penjarahan mencakup supermarket, apotek, toko pakaian, butik mewah, toko optik, hingga gerai elektronik. Sejumlah orang bertopeng dilaporkan merusak pintu dan jendela toko untuk mengambil barang-barang di dalamnya.
Salah satu insiden yang mendapat perhatian terjadi di Limoges, ketika balai kota bersejarah yang telah berdiri lebih dari 140 tahun terbakar. Laporan media menyebut bangunan tersebut mengalami kerusakan besar setelah sekelompok orang menerobos masuk ke kompleks pemerintahan itu.
Di Marseille, balai kota dilaporkan sempat diterobos, sementara sejumlah bangunan publik di kota lain juga mengalami kerusakan. Di Lyon, kantor pariwisata dilaporkan terbakar dalam rangkaian kerusuhan tersebut.
Dampak kerusuhan tidak hanya berupa kerusakan fisik. Penjarahan dan pembakaran juga mengganggu kegiatan usaha, pelayanan masyarakat, serta aktivitas warga di kawasan yang terdampak. Besarnya kerugian dan cakupan kerusakan menjadi bagian penting dari proses pendataan dan penegakan hukum setelah situasi terkendali.
Macron Kecam Perusakan, Ketegangan Politik Meningkat
Presiden Emmanuel Macron mengecam perusakan fasilitas publik dan penjarahan. Ia menegaskan bahwa pelaku yang menyerang kantor pemerintahan, merusak tempat usaha, atau mengambil barang secara ilegal harus menghadapi proses hukum. Pemerintah berupaya membedakan hak untuk berdemonstrasi secara damai dari tindakan kekerasan dan tindak pidana.
Kerusuhan tersebut juga memicu tanggapan dari tokoh politik di luar Prancis. Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance, melalui unggahan di platform X, mengaitkan situasi itu dengan persoalan imigrasi dan integrasi masyarakat. Pernyataan tersebut merupakan pandangan politik Vance; laporan tentang kerusuhan itu sendiri tidak cukup untuk membuktikan bahwa imigrasi merupakan penyebab langsung kejadian.
Di dalam negeri, peristiwa tersebut menjadi bahan perdebatan menjelang pemilihan presiden Prancis 2027. Marine Le Pen mengecam para perusuh dan menuduh pemimpin sayap kiri Jean-Luc Mélenchon melegitimasi kekerasan. Mélenchon, yang mendukung demonstrasi, meminta peserta menjauhi penjarahan dan menyatakan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan gerakan mereka.
Pemilihan presiden Prancis dijadwalkan berlangsung pada 18 April 2027 untuk putaran pertama dan 2 Mei 2027 untuk putaran kedua, berdasarkan jadwal resmi pemerintah Prancis. Dengan demikian, kerusuhan pada Oktober 2026 berlangsung beberapa bulan sebelum pemungutan suara nasional tersebut.
Tantangan Pemerintah: Menjaga Keamanan dan Menjawab Keluhan Warga
Peristiwa 17 Oktober memperlihatkan dua persoalan yang perlu ditangani secara bersamaan. Di satu sisi, pemerintah berkewajiban menjaga keamanan, melindungi fasilitas umum, dan memproses pelaku kekerasan sesuai hukum. Di sisi lain, keresahan mengenai biaya hidup, ketimpangan, pendidikan, dan pelayanan publik membutuhkan respons kebijakan yang dapat dijelaskan serta dievaluasi secara terbuka.
Perbedaan antara demonstrasi damai dan tindakan kekerasan menjadi penting dalam menentukan respons pemerintah. Penegakan hukum terhadap perusakan tidak menghapus kebutuhan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, sebagaimana tuntutan ekonomi tidak dapat dijadikan pembenaran bagi penjarahan atau serangan terhadap orang lain.
Bagi pemerintah Prancis, tantangan berikutnya bukan hanya memulihkan ketertiban setelah kerusuhan, tetapi juga menjawab persoalan sosial dan ekonomi yang menjadi latar belakang mobilisasi massa. Sejauh mana respons kebijakan mampu memperbaiki kondisi masyarakat akan menjadi bagian penting dari evaluasi publik terhadap pemerintahan menjelang pemilihan presiden 2027.
